instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa ketentuan Pasal 12? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Uraikan Pasal 12. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Jelaskan isi Pasal 13. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada aparat . |
Apa yang diatur dalam Pasal 13? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada aparat . |
Bagaimana bunyi Pasal 13? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada aparat . |
Apa isi Pasal 13? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada aparat . |
Ringkasan Pasal 13. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada aparat . |
Terangkan isi Pasal 13. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada aparat . |
Apa ketentuan Pasal 13? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada aparat . |
Uraikan Pasal 13. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada aparat . |
Jelaskan isi Pasal 14. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasann. |
Apa yang diatur dalam Pasal 14? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasann. |
Bagaimana bunyi Pasal 14? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasann. |
Apa isi Pasal 14? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasann. |
Ringkasan Pasal 14. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasann. |
Terangkan isi Pasal 14. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasann. |
Apa ketentuan Pasal 14? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasann. |
Uraikan Pasal 14. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasann. |
Jelaskan isi Pasal 15. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup pula rencana pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 15? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup pula rencana pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia.. |
Bagaimana bunyi Pasal 15? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup pula rencana pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia.. |
Apa isi Pasal 15? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup pula rencana pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia.. |
Ringkasan Pasal 15. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup pula rencana pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia.. |
Terangkan isi Pasal 15. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup pula rencana pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia.. |
Apa ketentuan Pasal 15? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup pula rencana pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia.. |
Uraikan Pasal 15. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 15 mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup pula rencana pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia.. |
Jelaskan isi Pasal 16. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Apa yang diatur dalam Pasal 16? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Bagaimana bunyi Pasal 16? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Apa isi Pasal 16? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Ringkasan Pasal 16. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Terangkan isi Pasal 16. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Apa ketentuan Pasal 16? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Uraikan Pasal 16. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Jelaskan isi Pasal 17. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan . |
Apa yang diatur dalam Pasal 17? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan . |
Bagaimana bunyi Pasal 17? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan . |
Apa isi Pasal 17? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan . |
Ringkasan Pasal 17. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan . |
Terangkan isi Pasal 17. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan . |
Apa ketentuan Pasal 17? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan . |
Uraikan Pasal 17. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan . |
Jelaskan isi Pasal 18. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinc. |
Apa yang diatur dalam Pasal 18? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinc. |
Bagaimana bunyi Pasal 18? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinc. |
Apa isi Pasal 18? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinc. |
Ringkasan Pasal 18. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinc. |
Terangkan isi Pasal 18. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinc. |
Apa ketentuan Pasal 18? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinc. |
Uraikan Pasal 18. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinc. |
Jelaskan isi Pasal 19. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 19 mengatur ketentuan dalam Pasal 19. |
Apa yang diatur dalam Pasal 19? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 19 mengatur ketentuan dalam Pasal 19. |
Bagaimana bunyi Pasal 19? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 19 mengatur ketentuan dalam Pasal 19. |
Apa isi Pasal 19? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 19 mengatur ketentuan dalam Pasal 19. |
Ringkasan Pasal 19. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 19 mengatur ketentuan dalam Pasal 19. |
Terangkan isi Pasal 19. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 19 mengatur ketentuan dalam Pasal 19. |
Apa ketentuan Pasal 19? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 19 mengatur ketentuan dalam Pasal 19. |
Uraikan Pasal 19. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 19 mengatur ketentuan dalam Pasal 19. |
Jelaskan isi Pasal 20. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 20 mengatur Ayat (1) Huruf a Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nas. |
Apa yang diatur dalam Pasal 20? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 20 mengatur Ayat (1) Huruf a Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nas. |
Bagaimana bunyi Pasal 20? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 20 mengatur Ayat (1) Huruf a Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nas. |
Apa isi Pasal 20? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 20 mengatur Ayat (1) Huruf a Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nas. |
Ringkasan Pasal 20. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 20 mengatur Ayat (1) Huruf a Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nas. |
Terangkan isi Pasal 20. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 20 mengatur Ayat (1) Huruf a Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nas. |
Apa ketentuan Pasal 20? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 20 mengatur Ayat (1) Huruf a Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nas. |
Uraikan Pasal 20. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 20 mengatur Ayat (1) Huruf a Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nas. |
Jelaskan isi Pasal 21. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Apa yang diatur dalam Pasal 21? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Bagaimana bunyi Pasal 21? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Apa isi Pasal 21? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Ringkasan Pasal 21. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Terangkan isi Pasal 21. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Apa ketentuan Pasal 21? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Uraikan Pasal 21. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Jelaskan isi Pasal 22. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 22 mengatur ketentuan dalam Pasal 22. |
Apa yang diatur dalam Pasal 22? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 22 mengatur ketentuan dalam Pasal 22. |
Bagaimana bunyi Pasal 22? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 22 mengatur ketentuan dalam Pasal 22. |
Apa isi Pasal 22? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 22 mengatur ketentuan dalam Pasal 22. |
Ringkasan Pasal 22. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 22 mengatur ketentuan dalam Pasal 22. |
Terangkan isi Pasal 22. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 22 mengatur ketentuan dalam Pasal 22. |
Apa ketentuan Pasal 22? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 22 mengatur ketentuan dalam Pasal 22. |
Uraikan Pasal 22. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 22 mengatur ketentuan dalam Pasal 22. |
Jelaskan isi Pasal 23. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembang. |
Apa yang diatur dalam Pasal 23? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembang. |
Bagaimana bunyi Pasal 23? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembang. |
Apa isi Pasal 23? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembang. |
Ringkasan Pasal 23. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembang. |
Terangkan isi Pasal 23. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembang. |
Apa ketentuan Pasal 23? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembang. |
Uraikan Pasal 23. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembang. |
Jelaskan isi Pasal 24. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 24 mengatur ketentuan dalam Pasal 24. |
Apa yang diatur dalam Pasal 24? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 24 mengatur ketentuan dalam Pasal 24. |
Bagaimana bunyi Pasal 24? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 24 mengatur ketentuan dalam Pasal 24. |
Apa isi Pasal 24? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 24 mengatur ketentuan dalam Pasal 24. |
Ringkasan Pasal 24. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 24 mengatur ketentuan dalam Pasal 24. |
Terangkan isi Pasal 24. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 24 mengatur ketentuan dalam Pasal 24. |
Apa ketentuan Pasal 24? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 24 mengatur ketentuan dalam Pasal 24. |
Uraikan Pasal 24. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 24 mengatur ketentuan dalam Pasal 24. |
Jelaskan isi Pasal 25. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 25 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan peraturan perundan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 25? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 25 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan peraturan perundan. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.