instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa ketentuan Pasal 62? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur ketentuan dalam Pasal 62. |
Uraikan Pasal 62. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur ketentuan dalam Pasal 62. |
Jelaskan isi Pasal 63. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang sua. |
Apa yang diatur dalam Pasal 63? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang sua. |
Bagaimana bunyi Pasal 63? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang sua. |
Apa isi Pasal 63? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang sua. |
Ringkasan Pasal 63. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang sua. |
Terangkan isi Pasal 63. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang sua. |
Apa ketentuan Pasal 63? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang sua. |
Uraikan Pasal 63. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang sua. |
Jelaskan isi Pasal 64. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur ketentuan dalam Pasal 64. |
Apa yang diatur dalam Pasal 64? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur ketentuan dalam Pasal 64. |
Bagaimana bunyi Pasal 64? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur ketentuan dalam Pasal 64. |
Apa isi Pasal 64? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur ketentuan dalam Pasal 64. |
Ringkasan Pasal 64. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur ketentuan dalam Pasal 64. |
Terangkan isi Pasal 64. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur ketentuan dalam Pasal 64. |
Apa ketentuan Pasal 64? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur ketentuan dalam Pasal 64. |
Uraikan Pasal 64. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur ketentuan dalam Pasal 64. |
Jelaskan isi Pasal 65. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ru. |
Apa yang diatur dalam Pasal 65? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ru. |
Bagaimana bunyi Pasal 65? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ru. |
Apa isi Pasal 65? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ru. |
Ringkasan Pasal 65. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ru. |
Terangkan isi Pasal 65. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ru. |
Apa ketentuan Pasal 65? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ru. |
Uraikan Pasal 65. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ru. |
Jelaskan isi Pasal 66. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tat. |
Apa yang diatur dalam Pasal 66? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tat. |
Bagaimana bunyi Pasal 66? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tat. |
Apa isi Pasal 66? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tat. |
Ringkasan Pasal 66. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tat. |
Terangkan isi Pasal 66. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tat. |
Apa ketentuan Pasal 66? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tat. |
Uraikan Pasal 66. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tat. |
Jelaskan isi Pasal 67. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalu. |
Apa yang diatur dalam Pasal 67? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalu. |
Bagaimana bunyi Pasal 67? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalu. |
Apa isi Pasal 67? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalu. |
Ringkasan Pasal 67. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalu. |
Terangkan isi Pasal 67. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalu. |
Apa ketentuan Pasal 67? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalu. |
Uraikan Pasal 67. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalu. |
Jelaskan isi Pasal 68. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Ayat (1) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum. Ayat (2) Cukup. |
Apa yang diatur dalam Pasal 68? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Ayat (1) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum. Ayat (2) Cukup. |
Bagaimana bunyi Pasal 68? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Ayat (1) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum. Ayat (2) Cukup. |
Apa isi Pasal 68? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Ayat (1) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum. Ayat (2) Cukup. |
Ringkasan Pasal 68. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Ayat (1) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum. Ayat (2) Cukup. |
Terangkan isi Pasal 68. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Ayat (1) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum. Ayat (2) Cukup. |
Apa ketentuan Pasal 68? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Ayat (1) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum. Ayat (2) Cukup. |
Uraikan Pasal 68. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur Ayat (1) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum. Ayat (2) Cukup. |
Jelaskan isi Pasal 69. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur ketentuan dalam Pasal 69. |
Apa yang diatur dalam Pasal 69? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur ketentuan dalam Pasal 69. |
Bagaimana bunyi Pasal 69? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur ketentuan dalam Pasal 69. |
Apa isi Pasal 69? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur ketentuan dalam Pasal 69. |
Ringkasan Pasal 69. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur ketentuan dalam Pasal 69. |
Terangkan isi Pasal 69. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur ketentuan dalam Pasal 69. |
Apa ketentuan Pasal 69? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur ketentuan dalam Pasal 69. |
Uraikan Pasal 69. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur ketentuan dalam Pasal 69. |
Jelaskan isi Pasal 70. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Apa yang diatur dalam Pasal 70? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Bagaimana bunyi Pasal 70? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Apa isi Pasal 70? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Ringkasan Pasal 70. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Terangkan isi Pasal 70. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Apa ketentuan Pasal 70? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Uraikan Pasal 70. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur ketentuan dalam Pasal 70. |
Jelaskan isi Pasal 71. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur ketentuan dalam Pasal 71. |
Apa yang diatur dalam Pasal 71? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur ketentuan dalam Pasal 71. |
Bagaimana bunyi Pasal 71? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur ketentuan dalam Pasal 71. |
Apa isi Pasal 71? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur ketentuan dalam Pasal 71. |
Ringkasan Pasal 71. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur ketentuan dalam Pasal 71. |
Terangkan isi Pasal 71. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur ketentuan dalam Pasal 71. |
Apa ketentuan Pasal 71? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur ketentuan dalam Pasal 71. |
Uraikan Pasal 71. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur ketentuan dalam Pasal 71. |
Jelaskan isi Pasal 72. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur ketentuan dalam Pasal 72. |
Apa yang diatur dalam Pasal 72? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur ketentuan dalam Pasal 72. |
Bagaimana bunyi Pasal 72? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur ketentuan dalam Pasal 72. |
Apa isi Pasal 72? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur ketentuan dalam Pasal 72. |
Ringkasan Pasal 72. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur ketentuan dalam Pasal 72. |
Terangkan isi Pasal 72. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur ketentuan dalam Pasal 72. |
Apa ketentuan Pasal 72? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur ketentuan dalam Pasal 72. |
Uraikan Pasal 72. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur ketentuan dalam Pasal 72. |
Jelaskan isi Pasal 73. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Apa yang diatur dalam Pasal 73? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Bagaimana bunyi Pasal 73? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Apa isi Pasal 73? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Ringkasan Pasal 73. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Terangkan isi Pasal 73. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Apa ketentuan Pasal 73? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Uraikan Pasal 73. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur ketentuan dalam Pasal 73. |
Jelaskan isi Pasal 74. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Apa yang diatur dalam Pasal 74? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Bagaimana bunyi Pasal 74? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Apa isi Pasal 74? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Ringkasan Pasal 74. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Terangkan isi Pasal 74. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Apa ketentuan Pasal 74? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Uraikan Pasal 74. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Jelaskan isi Pasal 75. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Apa yang diatur dalam Pasal 75? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.