instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Bagaimana bunyi Pasal 50? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 50 mengatur ketentuan dalam Pasal 50. |
Apa isi Pasal 50? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 50 mengatur ketentuan dalam Pasal 50. |
Ringkasan Pasal 50. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 50 mengatur ketentuan dalam Pasal 50. |
Terangkan isi Pasal 50. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 50 mengatur ketentuan dalam Pasal 50. |
Apa ketentuan Pasal 50? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 50 mengatur ketentuan dalam Pasal 50. |
Uraikan Pasal 50. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 50 mengatur ketentuan dalam Pasal 50. |
Jelaskan isi Pasal 51. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur Ayat 1 Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegra. |
Apa yang diatur dalam Pasal 51? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur Ayat 1 Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegra. |
Bagaimana bunyi Pasal 51? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur Ayat 1 Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegra. |
Apa isi Pasal 51? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur Ayat 1 Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegra. |
Ringkasan Pasal 51. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur Ayat 1 Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegra. |
Terangkan isi Pasal 51. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur Ayat 1 Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegra. |
Apa ketentuan Pasal 51? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur Ayat 1 Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegra. |
Uraikan Pasal 51. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur Ayat 1 Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegra. |
Jelaskan isi Pasal 52. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur ketentuan dalam Pasal 52. |
Apa yang diatur dalam Pasal 52? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur ketentuan dalam Pasal 52. |
Bagaimana bunyi Pasal 52? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur ketentuan dalam Pasal 52. |
Apa isi Pasal 52? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur ketentuan dalam Pasal 52. |
Ringkasan Pasal 52. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur ketentuan dalam Pasal 52. |
Terangkan isi Pasal 52. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur ketentuan dalam Pasal 52. |
Apa ketentuan Pasal 52? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur ketentuan dalam Pasal 52. |
Uraikan Pasal 52. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur ketentuan dalam Pasal 52. |
Jelaskan isi Pasal 53. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur ketentuan dalam Pasal 53. |
Apa yang diatur dalam Pasal 53? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur ketentuan dalam Pasal 53. |
Bagaimana bunyi Pasal 53? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur ketentuan dalam Pasal 53. |
Apa isi Pasal 53? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur ketentuan dalam Pasal 53. |
Ringkasan Pasal 53. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur ketentuan dalam Pasal 53. |
Terangkan isi Pasal 53. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur ketentuan dalam Pasal 53. |
Apa ketentuan Pasal 53? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur ketentuan dalam Pasal 53. |
Uraikan Pasal 53. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur ketentuan dalam Pasal 53. |
Jelaskan isi Pasal 54. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Apa yang diatur dalam Pasal 54? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Bagaimana bunyi Pasal 54? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Apa isi Pasal 54? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Ringkasan Pasal 54. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Terangkan isi Pasal 54. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Apa ketentuan Pasal 54? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Uraikan Pasal 54. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Jelaskan isi Pasal 55. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Ayat (1) Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan se. |
Apa yang diatur dalam Pasal 55? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Ayat (1) Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan se. |
Bagaimana bunyi Pasal 55? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Ayat (1) Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan se. |
Apa isi Pasal 55? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Ayat (1) Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan se. |
Ringkasan Pasal 55. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Ayat (1) Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan se. |
Terangkan isi Pasal 55. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Ayat (1) Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan se. |
Apa ketentuan Pasal 55? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Ayat (1) Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan se. |
Uraikan Pasal 55. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Ayat (1) Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan se. |
Jelaskan isi Pasal 56. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabat administrasi, antara lain, berupa tindakan administratif untuk menghentikan terjadinya penyimpangan. Ayat (3) Cukup. |
Apa yang diatur dalam Pasal 56? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabat administrasi, antara lain, berupa tindakan administratif untuk menghentikan terjadinya penyimpangan. Ayat (3) Cukup. |
Bagaimana bunyi Pasal 56? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabat administrasi, antara lain, berupa tindakan administratif untuk menghentikan terjadinya penyimpangan. Ayat (3) Cukup. |
Apa isi Pasal 56? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabat administrasi, antara lain, berupa tindakan administratif untuk menghentikan terjadinya penyimpangan. Ayat (3) Cukup. |
Ringkasan Pasal 56. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabat administrasi, antara lain, berupa tindakan administratif untuk menghentikan terjadinya penyimpangan. Ayat (3) Cukup. |
Terangkan isi Pasal 56. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabat administrasi, antara lain, berupa tindakan administratif untuk menghentikan terjadinya penyimpangan. Ayat (3) Cukup. |
Apa ketentuan Pasal 56? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabat administrasi, antara lain, berupa tindakan administratif untuk menghentikan terjadinya penyimpangan. Ayat (3) Cukup. |
Uraikan Pasal 56. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabat administrasi, antara lain, berupa tindakan administratif untuk menghentikan terjadinya penyimpangan. Ayat (3) Cukup. |
Jelaskan isi Pasal 57. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Apa yang diatur dalam Pasal 57? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Bagaimana bunyi Pasal 57? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Apa isi Pasal 57? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Ringkasan Pasal 57. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Terangkan isi Pasal 57. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Apa ketentuan Pasal 57? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Uraikan Pasal 57. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Jelaskan isi Pasal 58. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mu. |
Apa yang diatur dalam Pasal 58? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mu. |
Bagaimana bunyi Pasal 58? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mu. |
Apa isi Pasal 58? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mu. |
Ringkasan Pasal 58. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mu. |
Terangkan isi Pasal 58. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mu. |
Apa ketentuan Pasal 58? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mu. |
Uraikan Pasal 58. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mu. |
Jelaskan isi Pasal 59. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur ketentuan dalam Pasal 59. |
Apa yang diatur dalam Pasal 59? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur ketentuan dalam Pasal 59. |
Bagaimana bunyi Pasal 59? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur ketentuan dalam Pasal 59. |
Apa isi Pasal 59? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur ketentuan dalam Pasal 59. |
Ringkasan Pasal 59. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur ketentuan dalam Pasal 59. |
Terangkan isi Pasal 59. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur ketentuan dalam Pasal 59. |
Apa ketentuan Pasal 59? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur ketentuan dalam Pasal 59. |
Uraikan Pasal 59. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur ketentuan dalam Pasal 59. |
Jelaskan isi Pasal 60. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur Huruf a Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat . |
Apa yang diatur dalam Pasal 60? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur Huruf a Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat . |
Bagaimana bunyi Pasal 60? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur Huruf a Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat . |
Apa isi Pasal 60? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur Huruf a Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat . |
Ringkasan Pasal 60. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur Huruf a Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat . |
Terangkan isi Pasal 60. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur Huruf a Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat . |
Apa ketentuan Pasal 60? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur Huruf a Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat . |
Uraikan Pasal 60. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur Huruf a Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat . |
Jelaskan isi Pasal 61. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur Huruf a Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ru. |
Apa yang diatur dalam Pasal 61? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur Huruf a Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ru. |
Bagaimana bunyi Pasal 61? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur Huruf a Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ru. |
Apa isi Pasal 61? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur Huruf a Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ru. |
Ringkasan Pasal 61. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur Huruf a Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ru. |
Terangkan isi Pasal 61. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur Huruf a Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ru. |
Apa ketentuan Pasal 61? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur Huruf a Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ru. |
Uraikan Pasal 61. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur Huruf a Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ru. |
Jelaskan isi Pasal 62. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur ketentuan dalam Pasal 62. |
Apa yang diatur dalam Pasal 62? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur ketentuan dalam Pasal 62. |
Bagaimana bunyi Pasal 62? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur ketentuan dalam Pasal 62. |
Apa isi Pasal 62? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur ketentuan dalam Pasal 62. |
Ringkasan Pasal 62. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur ketentuan dalam Pasal 62. |
Terangkan isi Pasal 62. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur ketentuan dalam Pasal 62. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.