instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Bagaimana bunyi Pasal 75? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Apa isi Pasal 75? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Ringkasan Pasal 75. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Terangkan isi Pasal 75. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Apa ketentuan Pasal 75? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Uraikan Pasal 75. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Jelaskan isi Pasal 76. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur ketentuan dalam Pasal 76. |
Apa yang diatur dalam Pasal 76? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur ketentuan dalam Pasal 76. |
Bagaimana bunyi Pasal 76? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur ketentuan dalam Pasal 76. |
Apa isi Pasal 76? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur ketentuan dalam Pasal 76. |
Ringkasan Pasal 76. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur ketentuan dalam Pasal 76. |
Terangkan isi Pasal 76. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur ketentuan dalam Pasal 76. |
Apa ketentuan Pasal 76? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur ketentuan dalam Pasal 76. |
Uraikan Pasal 76. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur ketentuan dalam Pasal 76. |
Jelaskan isi Pasal 77. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dituangkan dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah. |
Apa yang diatur dalam Pasal 77? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dituangkan dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah. |
Bagaimana bunyi Pasal 77? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dituangkan dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah. |
Apa isi Pasal 77? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dituangkan dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah. |
Ringkasan Pasal 77. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dituangkan dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah. |
Terangkan isi Pasal 77. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dituangkan dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah. |
Apa ketentuan Pasal 77? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dituangkan dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah. |
Uraikan Pasal 77. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dituangkan dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah. |
Jelaskan isi Pasal 78. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Batas akhir penyelesaian peraturan presiden paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan . . . diberlakukan mengandung pengertian bahwa Pe. |
Apa yang diatur dalam Pasal 78? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Batas akhir penyelesaian peraturan presiden paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan . . . diberlakukan mengandung pengertian bahwa Pe. |
Bagaimana bunyi Pasal 78? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Batas akhir penyelesaian peraturan presiden paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan . . . diberlakukan mengandung pengertian bahwa Pe. |
Apa isi Pasal 78? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Batas akhir penyelesaian peraturan presiden paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan . . . diberlakukan mengandung pengertian bahwa Pe. |
Ringkasan Pasal 78. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Batas akhir penyelesaian peraturan presiden paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan . . . diberlakukan mengandung pengertian bahwa Pe. |
Terangkan isi Pasal 78. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Batas akhir penyelesaian peraturan presiden paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan . . . diberlakukan mengandung pengertian bahwa Pe. |
Apa ketentuan Pasal 78? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Batas akhir penyelesaian peraturan presiden paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan . . . diberlakukan mengandung pengertian bahwa Pe. |
Uraikan Pasal 78. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Batas akhir penyelesaian peraturan presiden paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan . . . diberlakukan mengandung pengertian bahwa Pe. |
Jelaskan isi Pasal 79. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur ketentuan dalam Pasal 79. |
Apa yang diatur dalam Pasal 79? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur ketentuan dalam Pasal 79. |
Bagaimana bunyi Pasal 79? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur ketentuan dalam Pasal 79. |
Apa isi Pasal 79? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur ketentuan dalam Pasal 79. |
Ringkasan Pasal 79. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur ketentuan dalam Pasal 79. |
Terangkan isi Pasal 79. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur ketentuan dalam Pasal 79. |
Apa ketentuan Pasal 79? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur ketentuan dalam Pasal 79. |
Uraikan Pasal 79. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur ketentuan dalam Pasal 79. |
Jelaskan isi Pasal 80. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4725. |
Apa yang diatur dalam Pasal 80? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4725. |
Bagaimana bunyi Pasal 80? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4725. |
Apa isi Pasal 80? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4725. |
Ringkasan Pasal 80. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4725. |
Terangkan isi Pasal 80. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4725. |
Apa ketentuan Pasal 80? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4725. |
Uraikan Pasal 80. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4725. |
Apa asas penataan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keamanan, serta asas manfaat dan efisiensi. |
Sebutkan asas penataan ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Asas penataan ruang meliputi asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, kearifan lokal, keamanan, serta asas manfaat dan efisiensi. |
Jelaskan asas dalam penataan ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Penataan ruang berdasarkan asas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi berbagai asas yang menjadi landasan penyelenggaraan penataan ruang. |
Apa tujuan penataan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. |
Jelaskan tujuan penataan ruang. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. |
Apa yang dimaksud dengan ? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 3, yang dimaksud dengan Struktur |
Apa yang dimaksud dengan ? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan Pasal 1 UU 26/2007 angka 5, yang dimaksud dengan Penataan |
Apa hak masyarakat dalam penataan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, mengetahui rencana tata ruang, menikmati manfaat ruang, dan mengajukan gugatan terhadap penyelenggaraan penataan ruang. |
Apa kewajiban masyarakat dalam penataan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Masyarakat wajib mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai izin, dan memberikan informasi yang benar dalam pengurusan izin. |
Apa kewajiban pemerintah dalam penataan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pemerintah berkewajiban menyusun rencana tata ruang, menetapkan ketentuan zonasi, memberikan pelayanan perizinan, dan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang. |
Apa izin pemanfaatan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang diperlukan untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan zonasi yang berlaku. |
Bagaimana prosedur perizinan pemanfaatan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. |
Apa kewenangan Pemerintah Pusat dalam penataan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pemerintah Pusat berwenang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang nasional. |
Apa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penataan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi. |
Apa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penataan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota) dan izin pemanfaatan ruang. |
Apa sanksi pidana dalam penataan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang dapat diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan dalam BAB X. |
Apa sanksi administratif dalam penataan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap, pencabutan izin, dan/atau denda administratif. |
Seorang pengembang membangun perumahan di kawasan lindung yang seharusnya tidak boleh dibangun. Pelanggaran apa yang terjadi? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan UU 26/2007, pembangunan di kawasan lindung yang bertentangan dengan rencana tata ruang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan penataan ruang. Pengembang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda (BAB X). Pemerintah daerah harus melakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penertiban (BAB VI... |
Masyarakat ingin mengetahui rencana tata ruang di wilayahnya. Bagaimana caranya? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Berdasarkan UU 26/2007 BAB VIII, masyarakat berhak untuk mengetahui rencana tata ruang. Pemerintah wajib mengumumkan rencana tata ruang kepada masyarakat. Masyarakat juga berhak berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang. Dasar Hukum: BAB VIII. |
Apa yang dimaksud dengan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. |
Apa yang dimaksud dengan tata ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. |
Apa yang dimaksud dengan penataan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. |
Apa perbedaan RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | RTRW Nasional mencakup seluruh wilayah NKRI, RTRW Provinsi mencakup wilayah provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota mencakup wilayah kabupaten/kota dengan tingkat detail yang semakin tinggi. |
Apa fungsi pengendalian pemanfaatan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. |
Apa prosedur detail pengajuan izin pemanfaatan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | UU 26/2007 tentang Penataan Ruang tidak mengatur secara rinci prosedur pengajuan izin pemanfaatan ruang secara detail. Prosedur lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaan. |
Apa perbedaan RTRW dan RDTR? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | RTRW adalah rencana tata ruang wilayah yang bersifat umum, sedangkan RDTR adalah rencana detail tata ruang yang lebih rinci dan dilengkapi peraturan zonasi. |
Apa itu kawasan strategis nasional? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara. |
Siapa yang menyusun RTRW Provinsi? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | RTRW Provinsi disusun oleh Pemerintah Provinsi dengan melibatkan masyarakat. |
Apa yang dimaksud dengan pola ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. |
Apa yang dimaksud dengan struktur ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana. |
Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penataan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Masyarakat berpartisipasi melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. |
Apa hak masyarakat untuk mengajukan gugatan? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok terhadap penyelenggaraan penataan ruang yang merugikan. |
Apa kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Masyarakat wajib mentaati rencana tata ruang, memanfaatkan ruang sesuai izin, dan memberikan informasi yang benar. |
Apa hubungan antara BAB IV Perencanaan Tata Ruang dan BAB VI Pengendalian Pemanfaatan Ruang? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB IV mengatur perencanaan tata ruang yang menghasilkan rencana tata ruang. BAB VI kemudian mengatur pengendalian agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. BAB VI merupakan implementasi dari rencana yang dibuat berdasarkan BAB IV. |
Apa hubungan antara BAB VIII Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat dengan BAB X Ketentuan Pidana? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | BAB VIII memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengajukan gugatan. BAB X memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran penataan ruang yang melindungi kepentingan masyarakat. |
Apa yang dimaksud dengan Bangunan gedung? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 1, yang dimaksud dengan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi |
Apa definisi Bangunan gedung? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 1, yang dimaksud dengan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi |
Jelaskan pengertian Bangunan gedung. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 1, yang dimaksud dengan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Bangunan gedung? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 1, yang dimaksud dengan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi |
Bangunan gedung adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 1, yang dimaksud dengan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi |
Apa pengertian Bangunan gedung menurut regulasi ini? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 1, yang dimaksud dengan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi |
Berikan definisi Bangunan gedung. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 1, yang dimaksud dengan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi |
Apa yang disebut dengan Bangunan gedung? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 1, yang dimaksud dengan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi |
Apa arti Bangunan gedung dalam regulasi ini? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 1, yang dimaksud dengan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi |
Sebutkan pengertian Bangunan gedung. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 1, yang dimaksud dengan Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi |
Apa yang dimaksud dengan Penyelenggaraan bangunan gedung? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 2, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan |
Apa definisi Penyelenggaraan bangunan gedung? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 2, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan |
Jelaskan pengertian Penyelenggaraan bangunan gedung. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 2, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Penyelenggaraan bangunan gedung? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 2, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan |
Penyelenggaraan bangunan gedung adalah apa? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 2, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan |
Apa pengertian Penyelenggaraan bangunan gedung menurut regulasi ini? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 2, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan |
Berikan definisi Penyelenggaraan bangunan gedung. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 2, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan |
Apa yang disebut dengan Penyelenggaraan bangunan gedung? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 2, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan |
Apa arti Penyelenggaraan bangunan gedung dalam regulasi ini? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | Berdasarkan Pasal 1 UU 28/2002 angka 2, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.