instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Sebutkan pengertian Daerah . .. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah . . . |
Jelaskan apa itu Daerah . .. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah . . . |
Daerah . . menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah . . . |
Apa yang dimaksud dengan istilah Daerah . .? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah . . . |
Definisi Daerah . .. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah . . . |
Terangkan pengertian Daerah . .. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah . . . |
Apa yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Apa definisi Daerah aliran sungai? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Jelaskan pengertian Daerah aliran sungai. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Daerah aliran sungai? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Daerah aliran sungai adalah apa? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Apa pengertian Daerah aliran sungai menurut regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Berikan definisi Daerah aliran sungai. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Apa yang disebut dengan Daerah aliran sungai? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Apa arti Daerah aliran sungai dalam regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Sebutkan pengertian Daerah aliran sungai. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Jelaskan apa itu Daerah aliran sungai. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Daerah aliran sungai menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Apa yang dimaksud dengan istilah Daerah aliran sungai? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Definisi Daerah aliran sungai. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Terangkan pengertian Daerah aliran sungai. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 24, yang dimaksud dengan Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang |
Apa yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Apa definisi Ruang terbuka hijau? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Jelaskan pengertian Ruang terbuka hijau. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Ruang terbuka hijau? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Ruang terbuka hijau adalah apa? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Apa pengertian Ruang terbuka hijau menurut regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Berikan definisi Ruang terbuka hijau. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Apa yang disebut dengan Ruang terbuka hijau? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Apa arti Ruang terbuka hijau dalam regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Sebutkan pengertian Ruang terbuka hijau. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Jelaskan apa itu Ruang terbuka hijau. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Ruang terbuka hijau menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Apa yang dimaksud dengan istilah Ruang terbuka hijau? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Definisi Ruang terbuka hijau. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Terangkan pengertian Ruang terbuka hijau. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 25, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan |
Apa yang dimaksud dengan Peraturan zonasi? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Apa definisi Peraturan zonasi? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Jelaskan pengertian Peraturan zonasi. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Peraturan zonasi? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Peraturan zonasi adalah apa? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Apa pengertian Peraturan zonasi menurut regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Berikan definisi Peraturan zonasi. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Apa yang disebut dengan Peraturan zonasi? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Apa arti Peraturan zonasi dalam regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Sebutkan pengertian Peraturan zonasi. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Jelaskan apa itu Peraturan zonasi. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Peraturan zonasi menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Apa yang dimaksud dengan istilah Peraturan zonasi? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Definisi Peraturan zonasi. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Terangkan pengertian Peraturan zonasi. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 27, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang |
Apa yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Apa definisi Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Jelaskan pengertian Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah apa? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Apa pengertian Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, menurut regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Berikan definisi Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Apa yang disebut dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Apa arti Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, dalam regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Sebutkan pengertian Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Jelaskan apa itu Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Apa yang dimaksud dengan istilah Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Definisi Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Terangkan pengertian Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 28, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Republik Indonesia Tahun 1945. |
Apa yang dimaksud dengan Menteri? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Apa definisi Menteri? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Jelaskan pengertian Menteri. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Menteri? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Menteri adalah apa? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Apa pengertian Menteri menurut regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Berikan definisi Menteri. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Apa yang disebut dengan Menteri? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Apa arti Menteri dalam regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Sebutkan pengertian Menteri. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Jelaskan apa itu Menteri. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Menteri menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Apa yang dimaksud dengan istilah Menteri? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Definisi Menteri. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Terangkan pengertian Menteri. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 29, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya |
Apa yang dimaksud dengan Pemerintah daerah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Apa definisi Pemerintah daerah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Jelaskan pengertian Pemerintah daerah. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Pemerintah daerah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Pemerintah daerah adalah apa? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Apa pengertian Pemerintah daerah menurut regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Berikan definisi Pemerintah daerah. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Apa yang disebut dengan Pemerintah daerah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Apa arti Pemerintah daerah dalam regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Sebutkan pengertian Pemerintah daerah. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Jelaskan apa itu Pemerintah daerah. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Pemerintah daerah menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Apa yang dimaksud dengan istilah Pemerintah daerah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Definisi Pemerintah daerah. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Terangkan pengertian Pemerintah daerah. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 30, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, |
Apa yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Apa definisi Daerah TUJUAN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Jelaskan pengertian Daerah TUJUAN. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Daerah TUJUAN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.