instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Bagaimana bunyi Pasal 3? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 3 mengatur ketentuan dalam Pasal 3. |
Apa isi Pasal 3? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 3 mengatur ketentuan dalam Pasal 3. |
Ringkasan Pasal 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 3 mengatur ketentuan dalam Pasal 3. |
Terangkan isi Pasal 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 3 mengatur ketentuan dalam Pasal 3. |
Apa ketentuan Pasal 3? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 3 mengatur ketentuan dalam Pasal 3. |
Uraikan Pasal 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 3 mengatur ketentuan dalam Pasal 3. |
Jelaskan isi Pasal 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 4 mengatur Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional ditetapkan untuk mewujudkan tujuan nasional penataan ruang wilayah nasional. Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang wilayah nasional” ada. |
Apa yang diatur dalam Pasal 4? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 4 mengatur Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional ditetapkan untuk mewujudkan tujuan nasional penataan ruang wilayah nasional. Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang wilayah nasional” ada. |
Bagaimana bunyi Pasal 4? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 4 mengatur Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional ditetapkan untuk mewujudkan tujuan nasional penataan ruang wilayah nasional. Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang wilayah nasional” ada. |
Apa isi Pasal 4? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 4 mengatur Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional ditetapkan untuk mewujudkan tujuan nasional penataan ruang wilayah nasional. Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang wilayah nasional” ada. |
Ringkasan Pasal 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 4 mengatur Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional ditetapkan untuk mewujudkan tujuan nasional penataan ruang wilayah nasional. Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang wilayah nasional” ada. |
Terangkan isi Pasal 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 4 mengatur Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional ditetapkan untuk mewujudkan tujuan nasional penataan ruang wilayah nasional. Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang wilayah nasional” ada. |
Apa ketentuan Pasal 4? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 4 mengatur Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional ditetapkan untuk mewujudkan tujuan nasional penataan ruang wilayah nasional. Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang wilayah nasional” ada. |
Uraikan Pasal 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 4 mengatur Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional ditetapkan untuk mewujudkan tujuan nasional penataan ruang wilayah nasional. Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang wilayah nasional” ada. |
Jelaskan isi Pasal 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Yang dimaksud dengan “mengendalikan perkembangan kota pantai” adalah membatasi perkembangan kota ke arah pantai. Huruf c Cukup. |
Apa yang diatur dalam Pasal 5? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Yang dimaksud dengan “mengendalikan perkembangan kota pantai” adalah membatasi perkembangan kota ke arah pantai. Huruf c Cukup. |
Bagaimana bunyi Pasal 5? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Yang dimaksud dengan “mengendalikan perkembangan kota pantai” adalah membatasi perkembangan kota ke arah pantai. Huruf c Cukup. |
Apa isi Pasal 5? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Yang dimaksud dengan “mengendalikan perkembangan kota pantai” adalah membatasi perkembangan kota ke arah pantai. Huruf c Cukup. |
Ringkasan Pasal 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Yang dimaksud dengan “mengendalikan perkembangan kota pantai” adalah membatasi perkembangan kota ke arah pantai. Huruf c Cukup. |
Terangkan isi Pasal 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Yang dimaksud dengan “mengendalikan perkembangan kota pantai” adalah membatasi perkembangan kota ke arah pantai. Huruf c Cukup. |
Apa ketentuan Pasal 5? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Yang dimaksud dengan “mengendalikan perkembangan kota pantai” adalah membatasi perkembangan kota ke arah pantai. Huruf c Cukup. |
Uraikan Pasal 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 5 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Yang dimaksud dengan “mengendalikan perkembangan kota pantai” adalah membatasi perkembangan kota ke arah pantai. Huruf c Cukup. |
Jelaskan isi Pasal 6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 6 mengatur ketentuan dalam Pasal 6. |
Apa yang diatur dalam Pasal 6? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 6 mengatur ketentuan dalam Pasal 6. |
Bagaimana bunyi Pasal 6? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 6 mengatur ketentuan dalam Pasal 6. |
Apa isi Pasal 6? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 6 mengatur ketentuan dalam Pasal 6. |
Ringkasan Pasal 6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 6 mengatur ketentuan dalam Pasal 6. |
Terangkan isi Pasal 6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 6 mengatur ketentuan dalam Pasal 6. |
Apa ketentuan Pasal 6? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 6 mengatur ketentuan dalam Pasal 6. |
Uraikan Pasal 6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 6 mengatur ketentuan dalam Pasal 6. |
Jelaskan isi Pasal 7. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu dilakukan upaya peningka. |
Apa yang diatur dalam Pasal 7? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu dilakukan upaya peningka. |
Bagaimana bunyi Pasal 7? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu dilakukan upaya peningka. |
Apa isi Pasal 7? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu dilakukan upaya peningka. |
Ringkasan Pasal 7. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu dilakukan upaya peningka. |
Terangkan isi Pasal 7. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu dilakukan upaya peningka. |
Apa ketentuan Pasal 7? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu dilakukan upaya peningka. |
Uraikan Pasal 7. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 7 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu dilakukan upaya peningka. |
Jelaskan isi Pasal 8. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 8? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan. |
Bagaimana bunyi Pasal 8? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan. |
Apa isi Pasal 8? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan. |
Ringkasan Pasal 8. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan. |
Terangkan isi Pasal 8. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan. |
Apa ketentuan Pasal 8? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan. |
Uraikan Pasal 8. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 8 mengatur Ayat (1) Huruf a Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan. |
Jelaskan isi Pasal 9. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “ramsar” adalah lahan basah sebagaimana ditetapkan dalam . |
Apa yang diatur dalam Pasal 9? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “ramsar” adalah lahan basah sebagaimana ditetapkan dalam . |
Bagaimana bunyi Pasal 9? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “ramsar” adalah lahan basah sebagaimana ditetapkan dalam . |
Apa isi Pasal 9? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “ramsar” adalah lahan basah sebagaimana ditetapkan dalam . |
Ringkasan Pasal 9. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “ramsar” adalah lahan basah sebagaimana ditetapkan dalam . |
Terangkan isi Pasal 9. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “ramsar” adalah lahan basah sebagaimana ditetapkan dalam . |
Apa ketentuan Pasal 9? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “ramsar” adalah lahan basah sebagaimana ditetapkan dalam . |
Uraikan Pasal 9. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 9 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “ramsar” adalah lahan basah sebagaimana ditetapkan dalam . |
Jelaskan isi Pasal 10. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikem. |
Apa yang diatur dalam Pasal 10? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikem. |
Bagaimana bunyi Pasal 10? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikem. |
Apa isi Pasal 10? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikem. |
Ringkasan Pasal 10. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikem. |
Terangkan isi Pasal 10. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikem. |
Apa ketentuan Pasal 10? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikem. |
Uraikan Pasal 10. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 10 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikem. |
Jelaskan isi Pasal 11. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasar. |
Apa yang diatur dalam Pasal 11? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasar. |
Bagaimana bunyi Pasal 11? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasar. |
Apa isi Pasal 11? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasar. |
Ringkasan Pasal 11. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasar. |
Terangkan isi Pasal 11. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasar. |
Apa ketentuan Pasal 11? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasar. |
Uraikan Pasal 11. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 11 mengatur Ayat (1) Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasar. |
Jelaskan isi Pasal 12. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Apa yang diatur dalam Pasal 12? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Bagaimana bunyi Pasal 12? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Apa isi Pasal 12? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Ringkasan Pasal 12. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Terangkan isi Pasal 12. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Apa ketentuan Pasal 12? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Uraikan Pasal 12. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 12 mengatur ketentuan dalam Pasal 12. |
Jelaskan isi Pasal 13. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan negara” adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan per. |
Apa yang diatur dalam Pasal 13? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan negara” adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan per. |
Bagaimana bunyi Pasal 13? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan negara” adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan per. |
Apa isi Pasal 13? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan negara” adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan per. |
Ringkasan Pasal 13. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan negara” adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan per. |
Terangkan isi Pasal 13. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan negara” adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan per. |
Apa ketentuan Pasal 13? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan negara” adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan per. |
Uraikan Pasal 13. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 13 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan perbatasan negara” adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan per. |
Jelaskan isi Pasal 14. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain, meliputi pelabuhan internasional/nasional, bandar udar. |
Apa yang diatur dalam Pasal 14? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain, meliputi pelabuhan internasional/nasional, bandar udar. |
Bagaimana bunyi Pasal 14? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain, meliputi pelabuhan internasional/nasional, bandar udar. |
Apa isi Pasal 14? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain, meliputi pelabuhan internasional/nasional, bandar udar. |
Ringkasan Pasal 14. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain, meliputi pelabuhan internasional/nasional, bandar udar. |
Terangkan isi Pasal 14. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain, meliputi pelabuhan internasional/nasional, bandar udar. |
Apa ketentuan Pasal 14? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain, meliputi pelabuhan internasional/nasional, bandar udar. |
Uraikan Pasal 14. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 14 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain, meliputi pelabuhan internasional/nasional, bandar udar. |
Jelaskan isi Pasal 15. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 15 mengatur ketentuan dalam Pasal 15. |
Apa yang diatur dalam Pasal 15? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 15 mengatur ketentuan dalam Pasal 15. |
Bagaimana bunyi Pasal 15? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 15 mengatur ketentuan dalam Pasal 15. |
Apa isi Pasal 15? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 15 mengatur ketentuan dalam Pasal 15. |
Ringkasan Pasal 15. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 15 mengatur ketentuan dalam Pasal 15. |
Terangkan isi Pasal 15. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 15 mengatur ketentuan dalam Pasal 15. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.