instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Daerah TUJUAN adalah apa? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Apa pengertian Daerah TUJUAN menurut regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Berikan definisi Daerah TUJUAN. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Apa yang disebut dengan Daerah TUJUAN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Apa arti Daerah TUJUAN dalam regulasi ini? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Sebutkan pengertian Daerah TUJUAN. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Jelaskan apa itu Daerah TUJUAN. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Daerah TUJUAN menurut regulasi ini adalah? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Apa yang dimaksud dengan istilah Daerah TUJUAN? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Definisi Daerah TUJUAN. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Terangkan pengertian Daerah TUJUAN. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Berdasarkan Pasal 1 PP 26/2008 angka 31, yang dimaksud dengan Daerah TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional |
Apa jenis dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Jenis regulasi ini adalah Peraturan Pemerintah. |
Berapa nomor Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Nomor Peraturan Pemerintah ini adalah 26. |
Tahun berapa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ditetapkan? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada Tahun 2008. |
Apa judul lengkap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Judul lengkap regulasi ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. |
Berapa jumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 memiliki 127 pasal. |
Berapa jumlah BAB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 memiliki 12 BAB. |
Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. |
Apa isi BAB I KETENTUAN UMUM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi dan istilah penting dalam RTRWN. |
Jelaskan BAB I KETENTUAN UMUM. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi dan istilah penting dalam RTRWN. |
Apa yang diatur dalam BAB I KETENTUAN UMUM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi dan istilah penting dalam RTRWN. |
Bagaimana isi BAB I KETENTUAN UMUM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi dan istilah penting dalam RTRWN. |
Berikan ringkasan BAB I KETENTUAN UMUM. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi dan istilah penting dalam RTRWN. |
Uraikan BAB I KETENTUAN UMUM. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi dan istilah penting dalam RTRWN. |
Terangkan BAB I KETENTUAN UMUM. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi dan istilah penting dalam RTRWN. |
Apa saja yang diatur dalam BAB I KETENTUAN UMUM? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi dan istilah penting dalam RTRWN. |
Apa isi BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB II mengatur tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional. |
Jelaskan BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB II mengatur tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional. |
Apa yang diatur dalam BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB II mengatur tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional. |
Bagaimana isi BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB II mengatur tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional. |
Berikan ringkasan BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB II mengatur tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional. |
Uraikan BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB II mengatur tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional. |
Terangkan BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB II mengatur tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional. |
Apa saja yang diatur dalam BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB II mengatur tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional. |
Apa isi BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB III mengatur rencana struktur ruang wilayah nasional termasuk sistem perkotaan nasional dan sistem jaringan prasarana. |
Jelaskan BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB III mengatur rencana struktur ruang wilayah nasional termasuk sistem perkotaan nasional dan sistem jaringan prasarana. |
Apa yang diatur dalam BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB III mengatur rencana struktur ruang wilayah nasional termasuk sistem perkotaan nasional dan sistem jaringan prasarana. |
Bagaimana isi BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB III mengatur rencana struktur ruang wilayah nasional termasuk sistem perkotaan nasional dan sistem jaringan prasarana. |
Berikan ringkasan BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB III mengatur rencana struktur ruang wilayah nasional termasuk sistem perkotaan nasional dan sistem jaringan prasarana. |
Uraikan BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB III mengatur rencana struktur ruang wilayah nasional termasuk sistem perkotaan nasional dan sistem jaringan prasarana. |
Terangkan BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB III mengatur rencana struktur ruang wilayah nasional termasuk sistem perkotaan nasional dan sistem jaringan prasarana. |
Apa saja yang diatur dalam BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB III mengatur rencana struktur ruang wilayah nasional termasuk sistem perkotaan nasional dan sistem jaringan prasarana. |
Apa isi BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB IV mengatur rencana pola ruang wilayah nasional yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. |
Jelaskan BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB IV mengatur rencana pola ruang wilayah nasional yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. |
Apa yang diatur dalam BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB IV mengatur rencana pola ruang wilayah nasional yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. |
Bagaimana isi BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB IV mengatur rencana pola ruang wilayah nasional yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. |
Berikan ringkasan BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB IV mengatur rencana pola ruang wilayah nasional yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. |
Uraikan BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB IV mengatur rencana pola ruang wilayah nasional yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. |
Terangkan BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB IV mengatur rencana pola ruang wilayah nasional yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. |
Apa saja yang diatur dalam BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB IV mengatur rencana pola ruang wilayah nasional yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. |
Apa isi BAB V KAWASAN STRATEGIS NASIONAL? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB V mengatur penetapan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. |
Jelaskan BAB V KAWASAN STRATEGIS NASIONAL. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB V mengatur penetapan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. |
Apa yang diatur dalam BAB V KAWASAN STRATEGIS NASIONAL? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB V mengatur penetapan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. |
Bagaimana isi BAB V KAWASAN STRATEGIS NASIONAL? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB V mengatur penetapan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. |
Berikan ringkasan BAB V KAWASAN STRATEGIS NASIONAL. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB V mengatur penetapan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. |
Uraikan BAB V KAWASAN STRATEGIS NASIONAL. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB V mengatur penetapan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. |
Terangkan BAB V KAWASAN STRATEGIS NASIONAL. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB V mengatur penetapan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. |
Apa saja yang diatur dalam BAB V KAWASAN STRATEGIS NASIONAL? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB V mengatur penetapan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. |
Apa isi BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VI mengatur arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional. |
Jelaskan BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VI mengatur arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional. |
Apa yang diatur dalam BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VI mengatur arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional. |
Bagaimana isi BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VI mengatur arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional. |
Berikan ringkasan BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VI mengatur arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional. |
Uraikan BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VI mengatur arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional. |
Terangkan BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VI mengatur arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional. |
Apa saja yang diatur dalam BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VI mengatur arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional. |
Apa isi BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VII mengatur arahan pengendalian pemanfaatan ruang. |
Jelaskan BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VII mengatur arahan pengendalian pemanfaatan ruang. |
Apa yang diatur dalam BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VII mengatur arahan pengendalian pemanfaatan ruang. |
Bagaimana isi BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VII mengatur arahan pengendalian pemanfaatan ruang. |
Berikan ringkasan BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VII mengatur arahan pengendalian pemanfaatan ruang. |
Uraikan BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VII mengatur arahan pengendalian pemanfaatan ruang. |
Terangkan BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VII mengatur arahan pengendalian pemanfaatan ruang. |
Apa saja yang diatur dalam BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VII mengatur arahan pengendalian pemanfaatan ruang. |
Apa isi BAB VIII KETENTUAN PENUTUP? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VIII mengatur ketentuan penutup. |
Jelaskan BAB VIII KETENTUAN PENUTUP. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VIII mengatur ketentuan penutup. |
Apa yang diatur dalam BAB VIII KETENTUAN PENUTUP? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VIII mengatur ketentuan penutup. |
Bagaimana isi BAB VIII KETENTUAN PENUTUP? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VIII mengatur ketentuan penutup. |
Berikan ringkasan BAB VIII KETENTUAN PENUTUP. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VIII mengatur ketentuan penutup. |
Uraikan BAB VIII KETENTUAN PENUTUP. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VIII mengatur ketentuan penutup. |
Terangkan BAB VIII KETENTUAN PENUTUP. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VIII mengatur ketentuan penutup. |
Apa saja yang diatur dalam BAB VIII KETENTUAN PENUTUP? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | BAB VIII mengatur ketentuan penutup. |
Jelaskan isi Pasal 1. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Apa yang diatur dalam Pasal 1? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Bagaimana bunyi Pasal 1? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Apa isi Pasal 1? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Ringkasan Pasal 1. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Terangkan isi Pasal 1. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Apa ketentuan Pasal 1? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Uraikan Pasal 1. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 1 mengatur ketentuan dalam Pasal 1. |
Jelaskan isi Pasal 2. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat. |
Apa yang diatur dalam Pasal 2? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat. |
Bagaimana bunyi Pasal 2? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat. |
Apa isi Pasal 2? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat. |
Ringkasan Pasal 2. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat. |
Terangkan isi Pasal 2. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat. |
Apa ketentuan Pasal 2? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat. |
Uraikan Pasal 2. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 2 mengatur Huruf a Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat. |
Jelaskan isi Pasal 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 3 mengatur ketentuan dalam Pasal 3. |
Apa yang diatur dalam Pasal 3? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 3 mengatur ketentuan dalam Pasal 3. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.