instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Bagaimana bunyi Pasal 103? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 103 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Huruf c . . . Yang dimaksud dengan “perburuan secara terkendali” adalah perburuan yang diatur waktunya, jenis buruannya, dan kuotanya. Huru. |
Apa isi Pasal 103? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 103 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Huruf c . . . Yang dimaksud dengan “perburuan secara terkendali” adalah perburuan yang diatur waktunya, jenis buruannya, dan kuotanya. Huru. |
Ringkasan Pasal 103. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 103 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Huruf c . . . Yang dimaksud dengan “perburuan secara terkendali” adalah perburuan yang diatur waktunya, jenis buruannya, dan kuotanya. Huru. |
Terangkan isi Pasal 103. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 103 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Huruf c . . . Yang dimaksud dengan “perburuan secara terkendali” adalah perburuan yang diatur waktunya, jenis buruannya, dan kuotanya. Huru. |
Apa ketentuan Pasal 103? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 103 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Huruf c . . . Yang dimaksud dengan “perburuan secara terkendali” adalah perburuan yang diatur waktunya, jenis buruannya, dan kuotanya. Huru. |
Uraikan Pasal 103. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 103 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Huruf c . . . Yang dimaksud dengan “perburuan secara terkendali” adalah perburuan yang diatur waktunya, jenis buruannya, dan kuotanya. Huru. |
Jelaskan isi Pasal 104. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 104 mengatur ketentuan dalam Pasal 104. |
Apa yang diatur dalam Pasal 104? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 104 mengatur ketentuan dalam Pasal 104. |
Bagaimana bunyi Pasal 104? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 104 mengatur ketentuan dalam Pasal 104. |
Apa isi Pasal 104? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 104 mengatur ketentuan dalam Pasal 104. |
Ringkasan Pasal 104. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 104 mengatur ketentuan dalam Pasal 104. |
Terangkan isi Pasal 104. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 104 mengatur ketentuan dalam Pasal 104. |
Apa ketentuan Pasal 104? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 104 mengatur ketentuan dalam Pasal 104. |
Uraikan Pasal 104. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 104 mengatur ketentuan dalam Pasal 104. |
Jelaskan isi Pasal 105. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 105 mengatur ketentuan dalam Pasal 105. |
Apa yang diatur dalam Pasal 105? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 105 mengatur ketentuan dalam Pasal 105. |
Bagaimana bunyi Pasal 105? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 105 mengatur ketentuan dalam Pasal 105. |
Apa isi Pasal 105? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 105 mengatur ketentuan dalam Pasal 105. |
Ringkasan Pasal 105. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 105 mengatur ketentuan dalam Pasal 105. |
Terangkan isi Pasal 105. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 105 mengatur ketentuan dalam Pasal 105. |
Apa ketentuan Pasal 105? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 105 mengatur ketentuan dalam Pasal 105. |
Uraikan Pasal 105. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 105 mengatur ketentuan dalam Pasal 105. |
Jelaskan isi Pasal 106. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 106 mengatur Ayat (1) Huruf a Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementar. |
Apa yang diatur dalam Pasal 106? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 106 mengatur Ayat (1) Huruf a Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementar. |
Bagaimana bunyi Pasal 106? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 106 mengatur Ayat (1) Huruf a Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementar. |
Apa isi Pasal 106? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 106 mengatur Ayat (1) Huruf a Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementar. |
Ringkasan Pasal 106. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 106 mengatur Ayat (1) Huruf a Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementar. |
Terangkan isi Pasal 106. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 106 mengatur Ayat (1) Huruf a Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementar. |
Apa ketentuan Pasal 106? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 106 mengatur Ayat (1) Huruf a Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementar. |
Uraikan Pasal 106. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 106 mengatur Ayat (1) Huruf a Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementar. |
Jelaskan isi Pasal 107. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 107 mengatur ketentuan dalam Pasal 107. |
Apa yang diatur dalam Pasal 107? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 107 mengatur ketentuan dalam Pasal 107. |
Bagaimana bunyi Pasal 107? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 107 mengatur ketentuan dalam Pasal 107. |
Apa isi Pasal 107? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 107 mengatur ketentuan dalam Pasal 107. |
Ringkasan Pasal 107. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 107 mengatur ketentuan dalam Pasal 107. |
Terangkan isi Pasal 107. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 107 mengatur ketentuan dalam Pasal 107. |
Apa ketentuan Pasal 107? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 107 mengatur ketentuan dalam Pasal 107. |
Uraikan Pasal 107. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 107 mengatur ketentuan dalam Pasal 107. |
Jelaskan isi Pasal 108. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 108 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air yang dib. |
Apa yang diatur dalam Pasal 108? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 108 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air yang dib. |
Bagaimana bunyi Pasal 108? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 108 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air yang dib. |
Apa isi Pasal 108? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 108 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air yang dib. |
Ringkasan Pasal 108. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 108 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air yang dib. |
Terangkan isi Pasal 108. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 108 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air yang dib. |
Apa ketentuan Pasal 108? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 108 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air yang dib. |
Uraikan Pasal 108. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 108 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air yang dib. |
Jelaskan isi Pasal 109. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 109 mengatur ketentuan dalam Pasal 109. |
Apa yang diatur dalam Pasal 109? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 109 mengatur ketentuan dalam Pasal 109. |
Bagaimana bunyi Pasal 109? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 109 mengatur ketentuan dalam Pasal 109. |
Apa isi Pasal 109? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 109 mengatur ketentuan dalam Pasal 109. |
Ringkasan Pasal 109. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 109 mengatur ketentuan dalam Pasal 109. |
Terangkan isi Pasal 109. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 109 mengatur ketentuan dalam Pasal 109. |
Apa ketentuan Pasal 109? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 109 mengatur ketentuan dalam Pasal 109. |
Uraikan Pasal 109. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 109 mengatur ketentuan dalam Pasal 109. |
Jelaskan isi Pasal 110. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 110 mengatur Huruf a Kawasan pertambangan dapat mencakup ruang laut yang ditetapkan sebagai alur pelayaran, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan kegiatan pertambangan perlu diatur a. |
Apa yang diatur dalam Pasal 110? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 110 mengatur Huruf a Kawasan pertambangan dapat mencakup ruang laut yang ditetapkan sebagai alur pelayaran, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan kegiatan pertambangan perlu diatur a. |
Bagaimana bunyi Pasal 110? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 110 mengatur Huruf a Kawasan pertambangan dapat mencakup ruang laut yang ditetapkan sebagai alur pelayaran, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan kegiatan pertambangan perlu diatur a. |
Apa isi Pasal 110? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 110 mengatur Huruf a Kawasan pertambangan dapat mencakup ruang laut yang ditetapkan sebagai alur pelayaran, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan kegiatan pertambangan perlu diatur a. |
Ringkasan Pasal 110. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 110 mengatur Huruf a Kawasan pertambangan dapat mencakup ruang laut yang ditetapkan sebagai alur pelayaran, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan kegiatan pertambangan perlu diatur a. |
Terangkan isi Pasal 110. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 110 mengatur Huruf a Kawasan pertambangan dapat mencakup ruang laut yang ditetapkan sebagai alur pelayaran, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan kegiatan pertambangan perlu diatur a. |
Apa ketentuan Pasal 110? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 110 mengatur Huruf a Kawasan pertambangan dapat mencakup ruang laut yang ditetapkan sebagai alur pelayaran, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan kegiatan pertambangan perlu diatur a. |
Uraikan Pasal 110. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 110 mengatur Huruf a Kawasan pertambangan dapat mencakup ruang laut yang ditetapkan sebagai alur pelayaran, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan kegiatan pertambangan perlu diatur a. |
Jelaskan isi Pasal 111. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 111 mengatur ketentuan dalam Pasal 111. |
Apa yang diatur dalam Pasal 111? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 111 mengatur ketentuan dalam Pasal 111. |
Bagaimana bunyi Pasal 111? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 111 mengatur ketentuan dalam Pasal 111. |
Apa isi Pasal 111? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 111 mengatur ketentuan dalam Pasal 111. |
Ringkasan Pasal 111. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 111 mengatur ketentuan dalam Pasal 111. |
Terangkan isi Pasal 111. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 111 mengatur ketentuan dalam Pasal 111. |
Apa ketentuan Pasal 111? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 111 mengatur ketentuan dalam Pasal 111. |
Uraikan Pasal 111. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 111 mengatur ketentuan dalam Pasal 111. |
Jelaskan isi Pasal 112. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 112 mengatur ketentuan dalam Pasal 112. |
Apa yang diatur dalam Pasal 112? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 112 mengatur ketentuan dalam Pasal 112. |
Bagaimana bunyi Pasal 112? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 112 mengatur ketentuan dalam Pasal 112. |
Apa isi Pasal 112? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 112 mengatur ketentuan dalam Pasal 112. |
Ringkasan Pasal 112. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 112 mengatur ketentuan dalam Pasal 112. |
Terangkan isi Pasal 112. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 112 mengatur ketentuan dalam Pasal 112. |
Apa ketentuan Pasal 112? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 112 mengatur ketentuan dalam Pasal 112. |
Uraikan Pasal 112. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 112 mengatur ketentuan dalam Pasal 112. |
Jelaskan isi Pasal 113. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 113 mengatur Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat diukur, antara lain dengan kriteria: a. adanya perubahan bentang alam; b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang; c. . |
Apa yang diatur dalam Pasal 113? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 113 mengatur Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat diukur, antara lain dengan kriteria: a. adanya perubahan bentang alam; b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang; c. . |
Bagaimana bunyi Pasal 113? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 113 mengatur Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat diukur, antara lain dengan kriteria: a. adanya perubahan bentang alam; b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang; c. . |
Apa isi Pasal 113? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 113 mengatur Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat diukur, antara lain dengan kriteria: a. adanya perubahan bentang alam; b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang; c. . |
Ringkasan Pasal 113. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 113 mengatur Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat diukur, antara lain dengan kriteria: a. adanya perubahan bentang alam; b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang; c. . |
Terangkan isi Pasal 113. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 113 mengatur Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat diukur, antara lain dengan kriteria: a. adanya perubahan bentang alam; b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang; c. . |
Apa ketentuan Pasal 113? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 113 mengatur Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat diukur, antara lain dengan kriteria: a. adanya perubahan bentang alam; b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang; c. . |
Uraikan Pasal 113. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 113 mengatur Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat diukur, antara lain dengan kriteria: a. adanya perubahan bentang alam; b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang; c. . |
Jelaskan isi Pasal 114. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 114 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4). |
Apa yang diatur dalam Pasal 114? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 114 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4). |
Bagaimana bunyi Pasal 114? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 114 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4). |
Apa isi Pasal 114? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 114 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4). |
Ringkasan Pasal 114. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 114 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4). |
Terangkan isi Pasal 114. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 114 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4). |
Apa ketentuan Pasal 114? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 114 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4). |
Uraikan Pasal 114. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 114 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4). |
Jelaskan isi Pasal 115. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 115 mengatur ketentuan dalam Pasal 115. |
Apa yang diatur dalam Pasal 115? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 115 mengatur ketentuan dalam Pasal 115. |
Bagaimana bunyi Pasal 115? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 115 mengatur ketentuan dalam Pasal 115. |
Apa isi Pasal 115? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 115 mengatur ketentuan dalam Pasal 115. |
Ringkasan Pasal 115. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 115 mengatur ketentuan dalam Pasal 115. |
Terangkan isi Pasal 115. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 115 mengatur ketentuan dalam Pasal 115. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.