instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa ketentuan Pasal 90? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 90 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperu. |
Uraikan Pasal 90. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 90 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperu. |
Jelaskan isi Pasal 91. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 91 mengatur ketentuan dalam Pasal 91. |
Apa yang diatur dalam Pasal 91? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 91 mengatur ketentuan dalam Pasal 91. |
Bagaimana bunyi Pasal 91? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 91 mengatur ketentuan dalam Pasal 91. |
Apa isi Pasal 91? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 91 mengatur ketentuan dalam Pasal 91. |
Ringkasan Pasal 91. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 91 mengatur ketentuan dalam Pasal 91. |
Terangkan isi Pasal 91. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 91 mengatur ketentuan dalam Pasal 91. |
Apa ketentuan Pasal 91? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 91 mengatur ketentuan dalam Pasal 91. |
Uraikan Pasal 91. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 91 mengatur ketentuan dalam Pasal 91. |
Jelaskan isi Pasal 92. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 92 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Fasilitas . . . Yang dimaksud dengan “Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)” adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang diper. |
Apa yang diatur dalam Pasal 92? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 92 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Fasilitas . . . Yang dimaksud dengan “Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)” adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang diper. |
Bagaimana bunyi Pasal 92? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 92 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Fasilitas . . . Yang dimaksud dengan “Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)” adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang diper. |
Apa isi Pasal 92? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 92 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Fasilitas . . . Yang dimaksud dengan “Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)” adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang diper. |
Ringkasan Pasal 92. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 92 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Fasilitas . . . Yang dimaksud dengan “Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)” adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang diper. |
Terangkan isi Pasal 92. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 92 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Fasilitas . . . Yang dimaksud dengan “Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)” adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang diper. |
Apa ketentuan Pasal 92? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 92 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Fasilitas . . . Yang dimaksud dengan “Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)” adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang diper. |
Uraikan Pasal 92. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 92 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Fasilitas . . . Yang dimaksud dengan “Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)” adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang diper. |
Jelaskan isi Pasal 93. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 93 mengatur ketentuan dalam Pasal 93. |
Apa yang diatur dalam Pasal 93? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 93 mengatur ketentuan dalam Pasal 93. |
Bagaimana bunyi Pasal 93? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 93 mengatur ketentuan dalam Pasal 93. |
Apa isi Pasal 93? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 93 mengatur ketentuan dalam Pasal 93. |
Ringkasan Pasal 93. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 93 mengatur ketentuan dalam Pasal 93. |
Terangkan isi Pasal 93. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 93 mengatur ketentuan dalam Pasal 93. |
Apa ketentuan Pasal 93? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 93 mengatur ketentuan dalam Pasal 93. |
Uraikan Pasal 93. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 93 mengatur ketentuan dalam Pasal 93. |
Jelaskan isi Pasal 94. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 94 mengatur ketentuan dalam Pasal 94. |
Apa yang diatur dalam Pasal 94? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 94 mengatur ketentuan dalam Pasal 94. |
Bagaimana bunyi Pasal 94? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 94 mengatur ketentuan dalam Pasal 94. |
Apa isi Pasal 94? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 94 mengatur ketentuan dalam Pasal 94. |
Ringkasan Pasal 94. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 94 mengatur ketentuan dalam Pasal 94. |
Terangkan isi Pasal 94. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 94 mengatur ketentuan dalam Pasal 94. |
Apa ketentuan Pasal 94? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 94 mengatur ketentuan dalam Pasal 94. |
Uraikan Pasal 94. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 94 mengatur ketentuan dalam Pasal 94. |
Jelaskan isi Pasal 95. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 95 mengatur ketentuan dalam Pasal 95. |
Apa yang diatur dalam Pasal 95? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 95 mengatur ketentuan dalam Pasal 95. |
Bagaimana bunyi Pasal 95? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 95 mengatur ketentuan dalam Pasal 95. |
Apa isi Pasal 95? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 95 mengatur ketentuan dalam Pasal 95. |
Ringkasan Pasal 95. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 95 mengatur ketentuan dalam Pasal 95. |
Terangkan isi Pasal 95. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 95 mengatur ketentuan dalam Pasal 95. |
Apa ketentuan Pasal 95? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 95 mengatur ketentuan dalam Pasal 95. |
Uraikan Pasal 95. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 95 mengatur ketentuan dalam Pasal 95. |
Jelaskan isi Pasal 96. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 96 mengatur ketentuan dalam Pasal 96. |
Apa yang diatur dalam Pasal 96? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 96 mengatur ketentuan dalam Pasal 96. |
Bagaimana bunyi Pasal 96? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 96 mengatur ketentuan dalam Pasal 96. |
Apa isi Pasal 96? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 96 mengatur ketentuan dalam Pasal 96. |
Ringkasan Pasal 96. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 96 mengatur ketentuan dalam Pasal 96. |
Terangkan isi Pasal 96. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 96 mengatur ketentuan dalam Pasal 96. |
Apa ketentuan Pasal 96? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 96 mengatur ketentuan dalam Pasal 96. |
Uraikan Pasal 96. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 96 mengatur ketentuan dalam Pasal 96. |
Jelaskan isi Pasal 97. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 97 mengatur ketentuan dalam Pasal 97. |
Apa yang diatur dalam Pasal 97? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 97 mengatur ketentuan dalam Pasal 97. |
Bagaimana bunyi Pasal 97? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 97 mengatur ketentuan dalam Pasal 97. |
Apa isi Pasal 97? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 97 mengatur ketentuan dalam Pasal 97. |
Ringkasan Pasal 97. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 97 mengatur ketentuan dalam Pasal 97. |
Terangkan isi Pasal 97. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 97 mengatur ketentuan dalam Pasal 97. |
Apa ketentuan Pasal 97? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 97 mengatur ketentuan dalam Pasal 97. |
Uraikan Pasal 97. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 97 mengatur ketentuan dalam Pasal 97. |
Jelaskan isi Pasal 98. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 98 mengatur Huruf a Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di luar kawasan permukiman adalah kegiatan pendidikan di alam terbuka. Yang . . . Kegiatan penelitian dapat mencakup kegiatan eksplorasi yang bertujuan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 98? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 98 mengatur Huruf a Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di luar kawasan permukiman adalah kegiatan pendidikan di alam terbuka. Yang . . . Kegiatan penelitian dapat mencakup kegiatan eksplorasi yang bertujuan. |
Bagaimana bunyi Pasal 98? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 98 mengatur Huruf a Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di luar kawasan permukiman adalah kegiatan pendidikan di alam terbuka. Yang . . . Kegiatan penelitian dapat mencakup kegiatan eksplorasi yang bertujuan. |
Apa isi Pasal 98? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 98 mengatur Huruf a Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di luar kawasan permukiman adalah kegiatan pendidikan di alam terbuka. Yang . . . Kegiatan penelitian dapat mencakup kegiatan eksplorasi yang bertujuan. |
Ringkasan Pasal 98. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 98 mengatur Huruf a Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di luar kawasan permukiman adalah kegiatan pendidikan di alam terbuka. Yang . . . Kegiatan penelitian dapat mencakup kegiatan eksplorasi yang bertujuan. |
Terangkan isi Pasal 98. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 98 mengatur Huruf a Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di luar kawasan permukiman adalah kegiatan pendidikan di alam terbuka. Yang . . . Kegiatan penelitian dapat mencakup kegiatan eksplorasi yang bertujuan. |
Apa ketentuan Pasal 98? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 98 mengatur Huruf a Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di luar kawasan permukiman adalah kegiatan pendidikan di alam terbuka. Yang . . . Kegiatan penelitian dapat mencakup kegiatan eksplorasi yang bertujuan. |
Uraikan Pasal 98. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 98 mengatur Huruf a Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di luar kawasan permukiman adalah kegiatan pendidikan di alam terbuka. Yang . . . Kegiatan penelitian dapat mencakup kegiatan eksplorasi yang bertujuan. |
Jelaskan isi Pasal 99. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 99 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Gambut memiliki sifat irreversible (tidak dapat kembali ke sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air) sehingga kandungan airnya ha. |
Apa yang diatur dalam Pasal 99? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 99 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Gambut memiliki sifat irreversible (tidak dapat kembali ke sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air) sehingga kandungan airnya ha. |
Bagaimana bunyi Pasal 99? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 99 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Gambut memiliki sifat irreversible (tidak dapat kembali ke sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air) sehingga kandungan airnya ha. |
Apa isi Pasal 99? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 99 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Gambut memiliki sifat irreversible (tidak dapat kembali ke sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air) sehingga kandungan airnya ha. |
Ringkasan Pasal 99. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 99 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Gambut memiliki sifat irreversible (tidak dapat kembali ke sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air) sehingga kandungan airnya ha. |
Terangkan isi Pasal 99. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 99 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Gambut memiliki sifat irreversible (tidak dapat kembali ke sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air) sehingga kandungan airnya ha. |
Apa ketentuan Pasal 99? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 99 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Gambut memiliki sifat irreversible (tidak dapat kembali ke sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air) sehingga kandungan airnya ha. |
Uraikan Pasal 99. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 99 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Gambut memiliki sifat irreversible (tidak dapat kembali ke sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air) sehingga kandungan airnya ha. |
Jelaskan isi Pasal 100. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 100 mengatur Huruf b Bangunan fasilitas umum lainnya yang dapat dibangun di ruang terbuka hijau adalah bangunan yang apabila dibangun di lokasi lain menjadi tidak berfungsi seperti jembatan penyeberangan yang meli. |
Apa yang diatur dalam Pasal 100? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 100 mengatur Huruf b Bangunan fasilitas umum lainnya yang dapat dibangun di ruang terbuka hijau adalah bangunan yang apabila dibangun di lokasi lain menjadi tidak berfungsi seperti jembatan penyeberangan yang meli. |
Bagaimana bunyi Pasal 100? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 100 mengatur Huruf b Bangunan fasilitas umum lainnya yang dapat dibangun di ruang terbuka hijau adalah bangunan yang apabila dibangun di lokasi lain menjadi tidak berfungsi seperti jembatan penyeberangan yang meli. |
Apa isi Pasal 100? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 100 mengatur Huruf b Bangunan fasilitas umum lainnya yang dapat dibangun di ruang terbuka hijau adalah bangunan yang apabila dibangun di lokasi lain menjadi tidak berfungsi seperti jembatan penyeberangan yang meli. |
Ringkasan Pasal 100. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 100 mengatur Huruf b Bangunan fasilitas umum lainnya yang dapat dibangun di ruang terbuka hijau adalah bangunan yang apabila dibangun di lokasi lain menjadi tidak berfungsi seperti jembatan penyeberangan yang meli. |
Terangkan isi Pasal 100. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 100 mengatur Huruf b Bangunan fasilitas umum lainnya yang dapat dibangun di ruang terbuka hijau adalah bangunan yang apabila dibangun di lokasi lain menjadi tidak berfungsi seperti jembatan penyeberangan yang meli. |
Apa ketentuan Pasal 100? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 100 mengatur Huruf b Bangunan fasilitas umum lainnya yang dapat dibangun di ruang terbuka hijau adalah bangunan yang apabila dibangun di lokasi lain menjadi tidak berfungsi seperti jembatan penyeberangan yang meli. |
Uraikan Pasal 100. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 100 mengatur Huruf b Bangunan fasilitas umum lainnya yang dapat dibangun di ruang terbuka hijau adalah bangunan yang apabila dibangun di lokasi lain menjadi tidak berfungsi seperti jembatan penyeberangan yang meli. |
Jelaskan isi Pasal 101. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 101 mengatur ketentuan dalam Pasal 101. |
Apa yang diatur dalam Pasal 101? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 101 mengatur ketentuan dalam Pasal 101. |
Bagaimana bunyi Pasal 101? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 101 mengatur ketentuan dalam Pasal 101. |
Apa isi Pasal 101? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 101 mengatur ketentuan dalam Pasal 101. |
Ringkasan Pasal 101. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 101 mengatur ketentuan dalam Pasal 101. |
Terangkan isi Pasal 101. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 101 mengatur ketentuan dalam Pasal 101. |
Apa ketentuan Pasal 101? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 101 mengatur ketentuan dalam Pasal 101. |
Uraikan Pasal 101. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 101 mengatur ketentuan dalam Pasal 101. |
Jelaskan isi Pasal 102. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 102 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “dataran banjir” adalah dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan debit banjir paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan (Q. |
Apa yang diatur dalam Pasal 102? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 102 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “dataran banjir” adalah dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan debit banjir paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan (Q. |
Bagaimana bunyi Pasal 102? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 102 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “dataran banjir” adalah dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan debit banjir paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan (Q. |
Apa isi Pasal 102? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 102 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “dataran banjir” adalah dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan debit banjir paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan (Q. |
Ringkasan Pasal 102. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 102 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “dataran banjir” adalah dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan debit banjir paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan (Q. |
Terangkan isi Pasal 102. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 102 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “dataran banjir” adalah dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan debit banjir paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan (Q. |
Apa ketentuan Pasal 102? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 102 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “dataran banjir” adalah dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan debit banjir paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan (Q. |
Uraikan Pasal 102. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 102 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “dataran banjir” adalah dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan debit banjir paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan (Q. |
Jelaskan isi Pasal 103. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 103 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Huruf c . . . Yang dimaksud dengan “perburuan secara terkendali” adalah perburuan yang diatur waktunya, jenis buruannya, dan kuotanya. Huru. |
Apa yang diatur dalam Pasal 103? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 103 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Huruf c . . . Yang dimaksud dengan “perburuan secara terkendali” adalah perburuan yang diatur waktunya, jenis buruannya, dan kuotanya. Huru. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.