instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Bagaimana bunyi Pasal 78? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Apa isi Pasal 78? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Ringkasan Pasal 78. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Terangkan isi Pasal 78. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Apa ketentuan Pasal 78? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Uraikan Pasal 78. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Jelaskan isi Pasal 79. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 79 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sumber daya alam strategis nasional, antara lain, meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, batubara, dan beberapa jenis mineral tertentu yang ditetapkan seba. |
Apa yang diatur dalam Pasal 79? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 79 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sumber daya alam strategis nasional, antara lain, meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, batubara, dan beberapa jenis mineral tertentu yang ditetapkan seba. |
Bagaimana bunyi Pasal 79? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 79 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sumber daya alam strategis nasional, antara lain, meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, batubara, dan beberapa jenis mineral tertentu yang ditetapkan seba. |
Apa isi Pasal 79? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 79 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sumber daya alam strategis nasional, antara lain, meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, batubara, dan beberapa jenis mineral tertentu yang ditetapkan seba. |
Ringkasan Pasal 79. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 79 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sumber daya alam strategis nasional, antara lain, meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, batubara, dan beberapa jenis mineral tertentu yang ditetapkan seba. |
Terangkan isi Pasal 79. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 79 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sumber daya alam strategis nasional, antara lain, meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, batubara, dan beberapa jenis mineral tertentu yang ditetapkan seba. |
Apa ketentuan Pasal 79? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 79 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sumber daya alam strategis nasional, antara lain, meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, batubara, dan beberapa jenis mineral tertentu yang ditetapkan seba. |
Uraikan Pasal 79. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 79 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sumber daya alam strategis nasional, antara lain, meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, batubara, dan beberapa jenis mineral tertentu yang ditetapkan seba. |
Jelaskan isi Pasal 80. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 80 mengatur Huruf a Huruf e . . . Aset nasional berupa kawasan lindung antara lain cagar biosfer, taman nasional, dan cagar alam yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup . |
Apa yang diatur dalam Pasal 80? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 80 mengatur Huruf a Huruf e . . . Aset nasional berupa kawasan lindung antara lain cagar biosfer, taman nasional, dan cagar alam yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup . |
Bagaimana bunyi Pasal 80? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 80 mengatur Huruf a Huruf e . . . Aset nasional berupa kawasan lindung antara lain cagar biosfer, taman nasional, dan cagar alam yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup . |
Apa isi Pasal 80? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 80 mengatur Huruf a Huruf e . . . Aset nasional berupa kawasan lindung antara lain cagar biosfer, taman nasional, dan cagar alam yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup . |
Ringkasan Pasal 80. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 80 mengatur Huruf a Huruf e . . . Aset nasional berupa kawasan lindung antara lain cagar biosfer, taman nasional, dan cagar alam yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup . |
Terangkan isi Pasal 80. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 80 mengatur Huruf a Huruf e . . . Aset nasional berupa kawasan lindung antara lain cagar biosfer, taman nasional, dan cagar alam yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup . |
Apa ketentuan Pasal 80? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 80 mengatur Huruf a Huruf e . . . Aset nasional berupa kawasan lindung antara lain cagar biosfer, taman nasional, dan cagar alam yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup . |
Uraikan Pasal 80. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 80 mengatur Huruf a Huruf e . . . Aset nasional berupa kawasan lindung antara lain cagar biosfer, taman nasional, dan cagar alam yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup . |
Jelaskan isi Pasal 81. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 81 mengatur ketentuan dalam Pasal 81. |
Apa yang diatur dalam Pasal 81? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 81 mengatur ketentuan dalam Pasal 81. |
Bagaimana bunyi Pasal 81? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 81 mengatur ketentuan dalam Pasal 81. |
Apa isi Pasal 81? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 81 mengatur ketentuan dalam Pasal 81. |
Ringkasan Pasal 81. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 81 mengatur ketentuan dalam Pasal 81. |
Terangkan isi Pasal 81. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 81 mengatur ketentuan dalam Pasal 81. |
Apa ketentuan Pasal 81? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 81 mengatur ketentuan dalam Pasal 81. |
Uraikan Pasal 81. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 81 mengatur ketentuan dalam Pasal 81. |
Jelaskan isi Pasal 82. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 82 mengatur ketentuan dalam Pasal 82. |
Apa yang diatur dalam Pasal 82? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 82 mengatur ketentuan dalam Pasal 82. |
Bagaimana bunyi Pasal 82? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 82 mengatur ketentuan dalam Pasal 82. |
Apa isi Pasal 82? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 82 mengatur ketentuan dalam Pasal 82. |
Ringkasan Pasal 82. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 82 mengatur ketentuan dalam Pasal 82. |
Terangkan isi Pasal 82. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 82 mengatur ketentuan dalam Pasal 82. |
Apa ketentuan Pasal 82? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 82 mengatur ketentuan dalam Pasal 82. |
Uraikan Pasal 82. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 82 mengatur ketentuan dalam Pasal 82. |
Jelaskan isi Pasal 83. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 83 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasion. |
Apa yang diatur dalam Pasal 83? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 83 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasion. |
Bagaimana bunyi Pasal 83? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 83 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasion. |
Apa isi Pasal 83? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 83 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasion. |
Ringkasan Pasal 83. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 83 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasion. |
Terangkan isi Pasal 83. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 83 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasion. |
Apa ketentuan Pasal 83? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 83 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasion. |
Uraikan Pasal 83. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 83 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasion. |
Jelaskan isi Pasal 84. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 84 mengatur Ayat (1) Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan Huruf c . . . pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 84? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 84 mengatur Ayat (1) Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan Huruf c . . . pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan. |
Bagaimana bunyi Pasal 84? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 84 mengatur Ayat (1) Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan Huruf c . . . pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan. |
Apa isi Pasal 84? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 84 mengatur Ayat (1) Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan Huruf c . . . pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan. |
Ringkasan Pasal 84. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 84 mengatur Ayat (1) Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan Huruf c . . . pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan. |
Terangkan isi Pasal 84. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 84 mengatur Ayat (1) Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan Huruf c . . . pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan. |
Apa ketentuan Pasal 84? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 84 mengatur Ayat (1) Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan Huruf c . . . pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan. |
Uraikan Pasal 84. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 84 mengatur Ayat (1) Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan Huruf c . . . pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan. |
Jelaskan isi Pasal 85. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 85 mengatur ketentuan dalam Pasal 85. |
Apa yang diatur dalam Pasal 85? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 85 mengatur ketentuan dalam Pasal 85. |
Bagaimana bunyi Pasal 85? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 85 mengatur ketentuan dalam Pasal 85. |
Apa isi Pasal 85? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 85 mengatur ketentuan dalam Pasal 85. |
Ringkasan Pasal 85. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 85 mengatur ketentuan dalam Pasal 85. |
Terangkan isi Pasal 85. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 85 mengatur ketentuan dalam Pasal 85. |
Apa ketentuan Pasal 85? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 85 mengatur ketentuan dalam Pasal 85. |
Uraikan Pasal 85. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 85 mengatur ketentuan dalam Pasal 85. |
Jelaskan isi Pasal 86. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 86 mengatur Ayat (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional bertujuan untuk menjamin fungsi sistem nasional yang berada di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: a. arahan mengenai ketentuan jenis k. |
Apa yang diatur dalam Pasal 86? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 86 mengatur Ayat (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional bertujuan untuk menjamin fungsi sistem nasional yang berada di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: a. arahan mengenai ketentuan jenis k. |
Bagaimana bunyi Pasal 86? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 86 mengatur Ayat (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional bertujuan untuk menjamin fungsi sistem nasional yang berada di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: a. arahan mengenai ketentuan jenis k. |
Apa isi Pasal 86? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 86 mengatur Ayat (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional bertujuan untuk menjamin fungsi sistem nasional yang berada di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: a. arahan mengenai ketentuan jenis k. |
Ringkasan Pasal 86. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 86 mengatur Ayat (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional bertujuan untuk menjamin fungsi sistem nasional yang berada di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: a. arahan mengenai ketentuan jenis k. |
Terangkan isi Pasal 86. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 86 mengatur Ayat (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional bertujuan untuk menjamin fungsi sistem nasional yang berada di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: a. arahan mengenai ketentuan jenis k. |
Apa ketentuan Pasal 86? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 86 mengatur Ayat (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional bertujuan untuk menjamin fungsi sistem nasional yang berada di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: a. arahan mengenai ketentuan jenis k. |
Uraikan Pasal 86. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 86 mengatur Ayat (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional bertujuan untuk menjamin fungsi sistem nasional yang berada di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: a. arahan mengenai ketentuan jenis k. |
Jelaskan isi Pasal 87. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 87 mengatur ketentuan dalam Pasal 87. |
Apa yang diatur dalam Pasal 87? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 87 mengatur ketentuan dalam Pasal 87. |
Bagaimana bunyi Pasal 87? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 87 mengatur ketentuan dalam Pasal 87. |
Apa isi Pasal 87? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 87 mengatur ketentuan dalam Pasal 87. |
Ringkasan Pasal 87. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 87 mengatur ketentuan dalam Pasal 87. |
Terangkan isi Pasal 87. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 87 mengatur ketentuan dalam Pasal 87. |
Apa ketentuan Pasal 87? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 87 mengatur ketentuan dalam Pasal 87. |
Uraikan Pasal 87. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 87 mengatur ketentuan dalam Pasal 87. |
Jelaskan isi Pasal 88. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 88 mengatur Ayat (1) Huruf a Ayat (2) . . . Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain, meliputi perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata. Fasilitas perkotaan, antara lain, me. |
Apa yang diatur dalam Pasal 88? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 88 mengatur Ayat (1) Huruf a Ayat (2) . . . Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain, meliputi perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata. Fasilitas perkotaan, antara lain, me. |
Bagaimana bunyi Pasal 88? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 88 mengatur Ayat (1) Huruf a Ayat (2) . . . Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain, meliputi perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata. Fasilitas perkotaan, antara lain, me. |
Apa isi Pasal 88? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 88 mengatur Ayat (1) Huruf a Ayat (2) . . . Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain, meliputi perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata. Fasilitas perkotaan, antara lain, me. |
Ringkasan Pasal 88. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 88 mengatur Ayat (1) Huruf a Ayat (2) . . . Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain, meliputi perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata. Fasilitas perkotaan, antara lain, me. |
Terangkan isi Pasal 88. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 88 mengatur Ayat (1) Huruf a Ayat (2) . . . Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain, meliputi perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata. Fasilitas perkotaan, antara lain, me. |
Apa ketentuan Pasal 88? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 88 mengatur Ayat (1) Huruf a Ayat (2) . . . Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain, meliputi perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata. Fasilitas perkotaan, antara lain, me. |
Uraikan Pasal 88. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 88 mengatur Ayat (1) Huruf a Ayat (2) . . . Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain, meliputi perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata. Fasilitas perkotaan, antara lain, me. |
Jelaskan isi Pasal 89. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 89 mengatur ketentuan dalam Pasal 89. |
Apa yang diatur dalam Pasal 89? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 89 mengatur ketentuan dalam Pasal 89. |
Bagaimana bunyi Pasal 89? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 89 mengatur ketentuan dalam Pasal 89. |
Apa isi Pasal 89? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 89 mengatur ketentuan dalam Pasal 89. |
Ringkasan Pasal 89. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 89 mengatur ketentuan dalam Pasal 89. |
Terangkan isi Pasal 89. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 89 mengatur ketentuan dalam Pasal 89. |
Apa ketentuan Pasal 89? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 89 mengatur ketentuan dalam Pasal 89. |
Uraikan Pasal 89. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 89 mengatur ketentuan dalam Pasal 89. |
Jelaskan isi Pasal 90. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 90 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperu. |
Apa yang diatur dalam Pasal 90? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 90 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperu. |
Bagaimana bunyi Pasal 90? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 90 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperu. |
Apa isi Pasal 90? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 90 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperu. |
Ringkasan Pasal 90. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 90 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperu. |
Terangkan isi Pasal 90. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 90 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperu. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.