instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Ringkasan Pasal 39. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 39 mengatur (1) Hasil penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dituangkan dalam berita acara yang memuat data tekstual dan data spasial. (2) Dalam hal hasil penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dima. |
Terangkan isi Pasal 39. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 39 mengatur (1) Hasil penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dituangkan dalam berita acara yang memuat data tekstual dan data spasial. (2) Dalam hal hasil penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dima. |
Apa ketentuan Pasal 39? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 39 mengatur (1) Hasil penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dituangkan dalam berita acara yang memuat data tekstual dan data spasial. (2) Dalam hal hasil penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dima. |
Uraikan Pasal 39. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 39 mengatur (1) Hasil penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dituangkan dalam berita acara yang memuat data tekstual dan data spasial. (2) Dalam hal hasil penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dima. |
Jelaskan isi Pasal 40. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 40 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penilaian pelaksanaan KKPR kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pendeleg. |
Apa yang diatur dalam Pasal 40? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 40 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penilaian pelaksanaan KKPR kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pendeleg. |
Bagaimana bunyi Pasal 40? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 40 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penilaian pelaksanaan KKPR kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pendeleg. |
Apa isi Pasal 40? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 40 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penilaian pelaksanaan KKPR kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pendeleg. |
Ringkasan Pasal 40. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 40 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penilaian pelaksanaan KKPR kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pendeleg. |
Terangkan isi Pasal 40. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 40 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penilaian pelaksanaan KKPR kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pendeleg. |
Apa ketentuan Pasal 40? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 40 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penilaian pelaksanaan KKPR kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pendeleg. |
Uraikan Pasal 40. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 40 mengatur (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penilaian pelaksanaan KKPR kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pendeleg. |
Jelaskan isi Pasal 41. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 41 mengatur (1) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil penilaian pelaksanaan KKPR. (2) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melaporkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR . |
Apa yang diatur dalam Pasal 41? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 41 mengatur (1) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil penilaian pelaksanaan KKPR. (2) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melaporkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR . |
Bagaimana bunyi Pasal 41? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 41 mengatur (1) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil penilaian pelaksanaan KKPR. (2) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melaporkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR . |
Apa isi Pasal 41? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 41 mengatur (1) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil penilaian pelaksanaan KKPR. (2) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melaporkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR . |
Ringkasan Pasal 41. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 41 mengatur (1) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil penilaian pelaksanaan KKPR. (2) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melaporkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR . |
Terangkan isi Pasal 41. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 41 mengatur (1) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil penilaian pelaksanaan KKPR. (2) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melaporkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR . |
Apa ketentuan Pasal 41? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 41 mengatur (1) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil penilaian pelaksanaan KKPR. (2) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melaporkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR . |
Uraikan Pasal 41. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 41 mengatur (1) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil penilaian pelaksanaan KKPR. (2) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melaporkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR . |
Jelaskan isi Pasal 42. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 42 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR dapat dilaksanakan oleh gubernur. (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan penilaian pelaksana. |
Apa yang diatur dalam Pasal 42? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 42 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR dapat dilaksanakan oleh gubernur. (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan penilaian pelaksana. |
Bagaimana bunyi Pasal 42? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 42 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR dapat dilaksanakan oleh gubernur. (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan penilaian pelaksana. |
Apa isi Pasal 42? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 42 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR dapat dilaksanakan oleh gubernur. (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan penilaian pelaksana. |
Ringkasan Pasal 42. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 42 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR dapat dilaksanakan oleh gubernur. (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan penilaian pelaksana. |
Terangkan isi Pasal 42. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 42 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR dapat dilaksanakan oleh gubernur. (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan penilaian pelaksana. |
Apa ketentuan Pasal 42? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 42 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR dapat dilaksanakan oleh gubernur. (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan penilaian pelaksana. |
Uraikan Pasal 42. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 42 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR dapat dilaksanakan oleh gubernur. (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan penilaian pelaksana. |
Jelaskan isi Pasal 43. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 43 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 43? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 43 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK diatur dalam petunjuk teknis.. |
Bagaimana bunyi Pasal 43? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 43 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa isi Pasal 43? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 43 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK diatur dalam petunjuk teknis.. |
Ringkasan Pasal 43. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 43 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK diatur dalam petunjuk teknis.. |
Terangkan isi Pasal 43. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 43 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa ketentuan Pasal 43? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 43 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK diatur dalam petunjuk teknis.. |
Uraikan Pasal 43. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 43 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK diatur dalam petunjuk teknis.. |
Jelaskan isi Pasal 44. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 44 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 44? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 44 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 44? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 44 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 44? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 44 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 44. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 44 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 44. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 44 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 44? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 44 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 44. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 44 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 45. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 45 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penilaian perwujudan RTR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan . |
Apa yang diatur dalam Pasal 45? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 45 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penilaian perwujudan RTR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan . |
Bagaimana bunyi Pasal 45? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 45 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penilaian perwujudan RTR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan . |
Apa isi Pasal 45? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 45 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penilaian perwujudan RTR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan . |
Ringkasan Pasal 45. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 45 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penilaian perwujudan RTR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan . |
Terangkan isi Pasal 45. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 45 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penilaian perwujudan RTR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan . |
Apa ketentuan Pasal 45? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 45 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penilaian perwujudan RTR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan . |
Uraikan Pasal 45. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 45 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penilaian perwujudan RTR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan . |
Jelaskan isi Pasal 46. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 46 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus. (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Penilaian pe. |
Apa yang diatur dalam Pasal 46? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 46 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus. (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Penilaian pe. |
Bagaimana bunyi Pasal 46? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 46 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus. (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Penilaian pe. |
Apa isi Pasal 46? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 46 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus. (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Penilaian pe. |
Ringkasan Pasal 46. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 46 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus. (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Penilaian pe. |
Terangkan isi Pasal 46. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 46 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus. (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Penilaian pe. |
Apa ketentuan Pasal 46? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 46 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus. (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Penilaian pe. |
Uraikan Pasal 46. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 46 mengatur (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus. (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Penilaian pe. |
Jelaskan isi Pasal 47. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 47 mengatur Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap: a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan b. perwujudan rencana Pola Ruang. Bagian Kedua Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang Paragraf 1 Umum. |
Apa yang diatur dalam Pasal 47? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 47 mengatur Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap: a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan b. perwujudan rencana Pola Ruang. Bagian Kedua Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang Paragraf 1 Umum. |
Bagaimana bunyi Pasal 47? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 47 mengatur Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap: a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan b. perwujudan rencana Pola Ruang. Bagian Kedua Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang Paragraf 1 Umum. |
Apa isi Pasal 47? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 47 mengatur Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap: a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan b. perwujudan rencana Pola Ruang. Bagian Kedua Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang Paragraf 1 Umum. |
Ringkasan Pasal 47. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 47 mengatur Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap: a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan b. perwujudan rencana Pola Ruang. Bagian Kedua Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang Paragraf 1 Umum. |
Terangkan isi Pasal 47. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 47 mengatur Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap: a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan b. perwujudan rencana Pola Ruang. Bagian Kedua Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang Paragraf 1 Umum. |
Apa ketentuan Pasal 47? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 47 mengatur Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap: a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan b. perwujudan rencana Pola Ruang. Bagian Kedua Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang Paragraf 1 Umum. |
Uraikan Pasal 47. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 47 mengatur Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap: a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan b. perwujudan rencana Pola Ruang. Bagian Kedua Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang Paragraf 1 Umum. |
Jelaskan isi Pasal 48. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 48 mengatur Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi progra. |
Apa yang diatur dalam Pasal 48? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 48 mengatur Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi progra. |
Bagaimana bunyi Pasal 48? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 48 mengatur Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi progra. |
Apa isi Pasal 48? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 48 mengatur Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi progra. |
Ringkasan Pasal 48. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 48 mengatur Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi progra. |
Terangkan isi Pasal 48. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 48 mengatur Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi progra. |
Apa ketentuan Pasal 48? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 48 mengatur Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi progra. |
Uraikan Pasal 48. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 48 mengatur Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi progra. |
Jelaskan isi Pasal 49. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 49 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan sec. |
Apa yang diatur dalam Pasal 49? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 49 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan sec. |
Bagaimana bunyi Pasal 49? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 49 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan sec. |
Apa isi Pasal 49? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 49 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan sec. |
Ringkasan Pasal 49. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 49 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan sec. |
Terangkan isi Pasal 49. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 49 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan sec. |
Apa ketentuan Pasal 49? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 49 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan sec. |
Uraikan Pasal 49. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 49 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan sec. |
Jelaskan isi Pasal 50. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 50 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal doku. |
Apa yang diatur dalam Pasal 50? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 50 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal doku. |
Bagaimana bunyi Pasal 50? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 50 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal doku. |
Apa isi Pasal 50? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 50 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal doku. |
Ringkasan Pasal 50. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 50 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal doku. |
Terangkan isi Pasal 50. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 50 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal doku. |
Apa ketentuan Pasal 50? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 50 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal doku. |
Uraikan Pasal 50. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 50 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal doku. |
Jelaskan isi Pasal 51. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur (1) Komponen penyusun Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan pembentuk utama Struktur Ruang yang terdiri atas: a. jaringan transportasi; b. jaringan energi; c. j. |
Apa yang diatur dalam Pasal 51? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur (1) Komponen penyusun Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan pembentuk utama Struktur Ruang yang terdiri atas: a. jaringan transportasi; b. jaringan energi; c. j. |
Bagaimana bunyi Pasal 51? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur (1) Komponen penyusun Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan pembentuk utama Struktur Ruang yang terdiri atas: a. jaringan transportasi; b. jaringan energi; c. j. |
Apa isi Pasal 51? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur (1) Komponen penyusun Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan pembentuk utama Struktur Ruang yang terdiri atas: a. jaringan transportasi; b. jaringan energi; c. j. |
Ringkasan Pasal 51. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur (1) Komponen penyusun Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan pembentuk utama Struktur Ruang yang terdiri atas: a. jaringan transportasi; b. jaringan energi; c. j. |
Terangkan isi Pasal 51. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur (1) Komponen penyusun Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan pembentuk utama Struktur Ruang yang terdiri atas: a. jaringan transportasi; b. jaringan energi; c. j. |
Apa ketentuan Pasal 51? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur (1) Komponen penyusun Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan pembentuk utama Struktur Ruang yang terdiri atas: a. jaringan transportasi; b. jaringan energi; c. j. |
Uraikan Pasal 51. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 51 mengatur (1) Komponen penyusun Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan pembentuk utama Struktur Ruang yang terdiri atas: a. jaringan transportasi; b. jaringan energi; c. j. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.