instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Jelaskan isi Pasal 52. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c diawali dengan menyandingkan hasil sintesis program Pemanfaatan Ruang pada matriks arahan spasial dan indika. |
Apa yang diatur dalam Pasal 52? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c diawali dengan menyandingkan hasil sintesis program Pemanfaatan Ruang pada matriks arahan spasial dan indika. |
Bagaimana bunyi Pasal 52? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c diawali dengan menyandingkan hasil sintesis program Pemanfaatan Ruang pada matriks arahan spasial dan indika. |
Apa isi Pasal 52? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c diawali dengan menyandingkan hasil sintesis program Pemanfaatan Ruang pada matriks arahan spasial dan indika. |
Ringkasan Pasal 52. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c diawali dengan menyandingkan hasil sintesis program Pemanfaatan Ruang pada matriks arahan spasial dan indika. |
Terangkan isi Pasal 52. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c diawali dengan menyandingkan hasil sintesis program Pemanfaatan Ruang pada matriks arahan spasial dan indika. |
Apa ketentuan Pasal 52? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c diawali dengan menyandingkan hasil sintesis program Pemanfaatan Ruang pada matriks arahan spasial dan indika. |
Uraikan Pasal 52. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 52 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c diawali dengan menyandingkan hasil sintesis program Pemanfaatan Ruang pada matriks arahan spasial dan indika. |
Jelaskan isi Pasal 53. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur (1) Hasil persandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang. (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagai. |
Apa yang diatur dalam Pasal 53? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur (1) Hasil persandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang. (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagai. |
Bagaimana bunyi Pasal 53? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur (1) Hasil persandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang. (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagai. |
Apa isi Pasal 53? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur (1) Hasil persandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang. (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagai. |
Ringkasan Pasal 53. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur (1) Hasil persandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang. (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagai. |
Terangkan isi Pasal 53. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur (1) Hasil persandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang. (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagai. |
Apa ketentuan Pasal 53? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur (1) Hasil persandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang. (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagai. |
Uraikan Pasal 53. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 53 mengatur (1) Hasil persandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang. (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagai. |
Jelaskan isi Pasal 54. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap komponen dan kegiatan sistem jaringan prasarana. (2) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Apa yang diatur dalam Pasal 54? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap komponen dan kegiatan sistem jaringan prasarana. (2) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Bagaimana bunyi Pasal 54? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap komponen dan kegiatan sistem jaringan prasarana. (2) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Apa isi Pasal 54? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap komponen dan kegiatan sistem jaringan prasarana. (2) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Ringkasan Pasal 54. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap komponen dan kegiatan sistem jaringan prasarana. (2) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Terangkan isi Pasal 54. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap komponen dan kegiatan sistem jaringan prasarana. (2) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Apa ketentuan Pasal 54? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap komponen dan kegiatan sistem jaringan prasarana. (2) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Uraikan Pasal 54. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 54 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap komponen dan kegiatan sistem jaringan prasarana. (2) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Jelaskan isi Pasal 55. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi program ut. |
Apa yang diatur dalam Pasal 55? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi program ut. |
Bagaimana bunyi Pasal 55? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi program ut. |
Apa isi Pasal 55? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi program ut. |
Ringkasan Pasal 55. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi program ut. |
Terangkan isi Pasal 55. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi program ut. |
Apa ketentuan Pasal 55? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi program ut. |
Uraikan Pasal 55. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 55 mengatur Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penyusunan matriks persandingan indikasi program ut. |
Jelaskan isi Pasal 56. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan se. |
Apa yang diatur dalam Pasal 56? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan se. |
Bagaimana bunyi Pasal 56? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan se. |
Apa isi Pasal 56? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan se. |
Ringkasan Pasal 56. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan se. |
Terangkan isi Pasal 56. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan se. |
Apa ketentuan Pasal 56? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan se. |
Uraikan Pasal 56. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 56 mengatur (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan se. |
Jelaskan isi Pasal 57. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal dokumen SPPR. |
Apa yang diatur dalam Pasal 57? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal dokumen SPPR. |
Bagaimana bunyi Pasal 57? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal dokumen SPPR. |
Apa isi Pasal 57? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal dokumen SPPR. |
Ringkasan Pasal 57. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal dokumen SPPR. |
Terangkan isi Pasal 57. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal dokumen SPPR. |
Apa ketentuan Pasal 57? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal dokumen SPPR. |
Uraikan Pasal 57. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 57 mengatur (1) Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal dokumen SPPR. |
Jelaskan isi Pasal 58. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas: a. penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung; dan b. penilaian perwujudan kawasan perun. |
Apa yang diatur dalam Pasal 58? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas: a. penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung; dan b. penilaian perwujudan kawasan perun. |
Bagaimana bunyi Pasal 58? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas: a. penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung; dan b. penilaian perwujudan kawasan perun. |
Apa isi Pasal 58? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas: a. penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung; dan b. penilaian perwujudan kawasan perun. |
Ringkasan Pasal 58. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas: a. penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung; dan b. penilaian perwujudan kawasan perun. |
Terangkan isi Pasal 58. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas: a. penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung; dan b. penilaian perwujudan kawasan perun. |
Apa ketentuan Pasal 58? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas: a. penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung; dan b. penilaian perwujudan kawasan perun. |
Uraikan Pasal 58. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 58 mengatur (1) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas: a. penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung; dan b. penilaian perwujudan kawasan perun. |
Jelaskan isi Pasal 59. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola . |
Apa yang diatur dalam Pasal 59? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola . |
Bagaimana bunyi Pasal 59? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola . |
Apa isi Pasal 59? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola . |
Ringkasan Pasal 59. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola . |
Terangkan isi Pasal 59. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola . |
Apa ketentuan Pasal 59? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola . |
Uraikan Pasal 59. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 59 mengatur Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola . |
Jelaskan isi Pasal 60. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur (1) Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona budi daya dalam renca. |
Apa yang diatur dalam Pasal 60? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur (1) Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona budi daya dalam renca. |
Bagaimana bunyi Pasal 60? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur (1) Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona budi daya dalam renca. |
Apa isi Pasal 60? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur (1) Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona budi daya dalam renca. |
Ringkasan Pasal 60. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur (1) Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona budi daya dalam renca. |
Terangkan isi Pasal 60. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur (1) Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona budi daya dalam renca. |
Apa ketentuan Pasal 60? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur (1) Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona budi daya dalam renca. |
Uraikan Pasal 60. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 60 mengatur (1) Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona budi daya dalam renca. |
Jelaskan isi Pasal 61. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang terdiri atas nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung dan kawasan peruntukan/zona budi daya. (2) Hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 61? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang terdiri atas nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung dan kawasan peruntukan/zona budi daya. (2) Hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan. |
Bagaimana bunyi Pasal 61? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang terdiri atas nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung dan kawasan peruntukan/zona budi daya. (2) Hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan. |
Apa isi Pasal 61? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang terdiri atas nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung dan kawasan peruntukan/zona budi daya. (2) Hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan. |
Ringkasan Pasal 61. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang terdiri atas nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung dan kawasan peruntukan/zona budi daya. (2) Hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan. |
Terangkan isi Pasal 61. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang terdiri atas nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung dan kawasan peruntukan/zona budi daya. (2) Hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan. |
Apa ketentuan Pasal 61? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang terdiri atas nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung dan kawasan peruntukan/zona budi daya. (2) Hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan. |
Uraikan Pasal 61. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 61 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang terdiri atas nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung dan kawasan peruntukan/zona budi daya. (2) Hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan. |
Jelaskan isi Pasal 62. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 62? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR.. |
Bagaimana bunyi Pasal 62? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR.. |
Apa isi Pasal 62? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR.. |
Ringkasan Pasal 62. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR.. |
Terangkan isi Pasal 62. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR.. |
Apa ketentuan Pasal 62? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR.. |
Uraikan Pasal 62. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 62 mengatur Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR.. |
Jelaskan isi Pasal 63. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan membatasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu. (2) Pengendalian Implikasi . |
Apa yang diatur dalam Pasal 63? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan membatasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu. (2) Pengendalian Implikasi . |
Bagaimana bunyi Pasal 63? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan membatasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu. (2) Pengendalian Implikasi . |
Apa isi Pasal 63? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan membatasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu. (2) Pengendalian Implikasi . |
Ringkasan Pasal 63. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan membatasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu. (2) Pengendalian Implikasi . |
Terangkan isi Pasal 63. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan membatasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu. (2) Pengendalian Implikasi . |
Apa ketentuan Pasal 63? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan membatasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu. (2) Pengendalian Implikasi . |
Uraikan Pasal 63. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 63 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan membatasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu. (2) Pengendalian Implikasi . |
Jelaskan isi Pasal 64. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk spasi. |
Apa yang diatur dalam Pasal 64? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk spasi. |
Bagaimana bunyi Pasal 64? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk spasi. |
Apa isi Pasal 64? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk spasi. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.