instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Ringkasan Pasal 64. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk spasi. |
Terangkan isi Pasal 64. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk spasi. |
Apa ketentuan Pasal 64? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk spasi. |
Uraikan Pasal 64. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 64 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk spasi. |
Jelaskan isi Pasal 65. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur (1) Hasil identifikasi tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) memperhatikan ketentuan daya dukung dan daya tampung. (2) Ketentuan daya dukung dan daya tampu. |
Apa yang diatur dalam Pasal 65? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur (1) Hasil identifikasi tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) memperhatikan ketentuan daya dukung dan daya tampung. (2) Ketentuan daya dukung dan daya tampu. |
Bagaimana bunyi Pasal 65? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur (1) Hasil identifikasi tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) memperhatikan ketentuan daya dukung dan daya tampung. (2) Ketentuan daya dukung dan daya tampu. |
Apa isi Pasal 65? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur (1) Hasil identifikasi tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) memperhatikan ketentuan daya dukung dan daya tampung. (2) Ketentuan daya dukung dan daya tampu. |
Ringkasan Pasal 65. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur (1) Hasil identifikasi tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) memperhatikan ketentuan daya dukung dan daya tampung. (2) Ketentuan daya dukung dan daya tampu. |
Terangkan isi Pasal 65. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur (1) Hasil identifikasi tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) memperhatikan ketentuan daya dukung dan daya tampung. (2) Ketentuan daya dukung dan daya tampu. |
Apa ketentuan Pasal 65? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur (1) Hasil identifikasi tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) memperhatikan ketentuan daya dukung dan daya tampung. (2) Ketentuan daya dukung dan daya tampu. |
Uraikan Pasal 65. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 65 mengatur (1) Hasil identifikasi tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) memperhatikan ketentuan daya dukung dan daya tampung. (2) Ketentuan daya dukung dan daya tampu. |
Jelaskan isi Pasal 66. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk. |
Apa yang diatur dalam Pasal 66? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk. |
Bagaimana bunyi Pasal 66? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk. |
Apa isi Pasal 66? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk. |
Ringkasan Pasal 66. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk. |
Terangkan isi Pasal 66. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk. |
Apa ketentuan Pasal 66? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk. |
Uraikan Pasal 66. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 66 mengatur (1) Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilakukan melalui kegiatan identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk. |
Jelaskan isi Pasal 67. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur (1) Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilengkapi penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai kriteria penentuan Zona Kendali dan . |
Apa yang diatur dalam Pasal 67? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur (1) Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilengkapi penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai kriteria penentuan Zona Kendali dan . |
Bagaimana bunyi Pasal 67? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur (1) Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilengkapi penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai kriteria penentuan Zona Kendali dan . |
Apa isi Pasal 67? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur (1) Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilengkapi penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai kriteria penentuan Zona Kendali dan . |
Ringkasan Pasal 67. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur (1) Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilengkapi penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai kriteria penentuan Zona Kendali dan . |
Terangkan isi Pasal 67. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur (1) Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilengkapi penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai kriteria penentuan Zona Kendali dan . |
Apa ketentuan Pasal 67? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur (1) Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilengkapi penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai kriteria penentuan Zona Kendali dan . |
Uraikan Pasal 67. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 67 mengatur (1) Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilengkapi penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai kriteria penentuan Zona Kendali dan . |
Jelaskan isi Pasal 68. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur (1) Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan batas fungsional yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Domina. |
Apa yang diatur dalam Pasal 68? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur (1) Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan batas fungsional yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Domina. |
Bagaimana bunyi Pasal 68? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur (1) Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan batas fungsional yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Domina. |
Apa isi Pasal 68? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur (1) Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan batas fungsional yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Domina. |
Ringkasan Pasal 68. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur (1) Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan batas fungsional yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Domina. |
Terangkan isi Pasal 68. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur (1) Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan batas fungsional yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Domina. |
Apa ketentuan Pasal 68? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur (1) Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan batas fungsional yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Domina. |
Uraikan Pasal 68. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 68 mengatur (1) Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan batas fungsional yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Domina. |
Jelaskan isi Pasal 69. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengacu pada matriks penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merup. |
Apa yang diatur dalam Pasal 69? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengacu pada matriks penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merup. |
Bagaimana bunyi Pasal 69? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengacu pada matriks penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merup. |
Apa isi Pasal 69? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengacu pada matriks penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merup. |
Ringkasan Pasal 69. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengacu pada matriks penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merup. |
Terangkan isi Pasal 69. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengacu pada matriks penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merup. |
Apa ketentuan Pasal 69? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengacu pada matriks penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merup. |
Uraikan Pasal 69. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 69 mengatur Penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mengacu pada matriks penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merup. |
Jelaskan isi Pasal 70. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur (1) Terhadap Zona Kendali dan Zona Yang Didorong di wilayah kabupaten/kota, dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pa. |
Apa yang diatur dalam Pasal 70? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur (1) Terhadap Zona Kendali dan Zona Yang Didorong di wilayah kabupaten/kota, dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pa. |
Bagaimana bunyi Pasal 70? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur (1) Terhadap Zona Kendali dan Zona Yang Didorong di wilayah kabupaten/kota, dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pa. |
Apa isi Pasal 70? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur (1) Terhadap Zona Kendali dan Zona Yang Didorong di wilayah kabupaten/kota, dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pa. |
Ringkasan Pasal 70. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur (1) Terhadap Zona Kendali dan Zona Yang Didorong di wilayah kabupaten/kota, dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pa. |
Terangkan isi Pasal 70. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur (1) Terhadap Zona Kendali dan Zona Yang Didorong di wilayah kabupaten/kota, dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pa. |
Apa ketentuan Pasal 70? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur (1) Terhadap Zona Kendali dan Zona Yang Didorong di wilayah kabupaten/kota, dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pa. |
Uraikan Pasal 70. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 70 mengatur (1) Terhadap Zona Kendali dan Zona Yang Didorong di wilayah kabupaten/kota, dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pa. |
Jelaskan isi Pasal 71. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan RTR dituangkan dalam laporan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri atas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (2) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana . |
Apa yang diatur dalam Pasal 71? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan RTR dituangkan dalam laporan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri atas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (2) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana . |
Bagaimana bunyi Pasal 71? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan RTR dituangkan dalam laporan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri atas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (2) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana . |
Apa isi Pasal 71? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan RTR dituangkan dalam laporan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri atas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (2) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana . |
Ringkasan Pasal 71. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan RTR dituangkan dalam laporan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri atas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (2) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana . |
Terangkan isi Pasal 71. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan RTR dituangkan dalam laporan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri atas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (2) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana . |
Apa ketentuan Pasal 71? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan RTR dituangkan dalam laporan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri atas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (2) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana . |
Uraikan Pasal 71. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 71 mengatur (1) Hasil penilaian perwujudan RTR dituangkan dalam laporan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri atas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (2) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana . |
Jelaskan isi Pasal 72. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 72? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.. |
Bagaimana bunyi Pasal 72? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.. |
Apa isi Pasal 72? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.. |
Ringkasan Pasal 72. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.. |
Terangkan isi Pasal 72. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.. |
Apa ketentuan Pasal 72? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.. |
Uraikan Pasal 72. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 72 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.. |
Jelaskan isi Pasal 73. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTR diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 73? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTR diatur dalam petunjuk teknis.. |
Bagaimana bunyi Pasal 73? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTR diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa isi Pasal 73? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTR diatur dalam petunjuk teknis.. |
Ringkasan Pasal 73. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTR diatur dalam petunjuk teknis.. |
Terangkan isi Pasal 73. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTR diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa ketentuan Pasal 73? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTR diatur dalam petunjuk teknis.. |
Uraikan Pasal 73. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 73 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTR diatur dalam petunjuk teknis.. |
Jelaskan isi Pasal 74. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c bertujuan untuk: a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesu. |
Apa yang diatur dalam Pasal 74? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c bertujuan untuk: a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesu. |
Bagaimana bunyi Pasal 74? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c bertujuan untuk: a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesu. |
Apa isi Pasal 74? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c bertujuan untuk: a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesu. |
Ringkasan Pasal 74. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c bertujuan untuk: a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesu. |
Terangkan isi Pasal 74. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c bertujuan untuk: a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesu. |
Apa ketentuan Pasal 74? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c bertujuan untuk: a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesu. |
Uraikan Pasal 74. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 74 mengatur (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c bertujuan untuk: a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesu. |
Jelaskan isi Pasal 75. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya. (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan unt. |
Apa yang diatur dalam Pasal 75? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya. (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan unt. |
Bagaimana bunyi Pasal 75? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya. (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan unt. |
Apa isi Pasal 75? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya. (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan unt. |
Ringkasan Pasal 75. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya. (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan unt. |
Terangkan isi Pasal 75. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya. (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan unt. |
Apa ketentuan Pasal 75? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya. (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan unt. |
Uraikan Pasal 75. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 75 mengatur informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya. (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan unt. |
Jelaskan isi Pasal 76. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 76? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 76? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 76? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 76. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 76. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 76? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 76. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 76 mengatur (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.