instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa arti Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 10, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Sebutkan pengertian Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 10, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 11, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Apa definisi Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 11, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Jelaskan pengertian Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 11, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 11, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 11, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Apa pengertian Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 11, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Berikan definisi Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 11, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Apa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 11, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Apa arti Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 11, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Sebutkan pengertian Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 11, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Apa yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 12, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang |
Apa definisi Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 12, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang |
Jelaskan pengertian Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 12, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 12, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang |
Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 12, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang |
Apa pengertian Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 12, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang |
Berikan definisi Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 12, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang |
Apa yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 12, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang |
Apa arti Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 12, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang |
Sebutkan pengertian Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 12, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang JDIH Kementerian PUPR Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang |
Apa yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 13, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas |
Apa definisi Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 13, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas |
Jelaskan pengertian Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 13, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 13, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas |
Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 13, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas |
Apa pengertian Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 13, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas |
Berikan definisi Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 13, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas |
Apa yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 13, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas |
Apa arti Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 13, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas |
Sebutkan pengertian Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 13, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas |
Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha SPALD? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 14, yang dimaksud dengan Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan |
Apa definisi Badan Usaha SPALD? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 14, yang dimaksud dengan Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan |
Jelaskan pengertian Badan Usaha SPALD. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 14, yang dimaksud dengan Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Badan Usaha SPALD? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 14, yang dimaksud dengan Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan |
Badan Usaha SPALD adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 14, yang dimaksud dengan Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan |
Apa pengertian Badan Usaha SPALD menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 14, yang dimaksud dengan Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan |
Berikan definisi Badan Usaha SPALD. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 14, yang dimaksud dengan Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan |
Apa yang disebut dengan Badan Usaha SPALD? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 14, yang dimaksud dengan Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan |
Apa arti Badan Usaha SPALD dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 14, yang dimaksud dengan Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan |
Sebutkan pengertian Badan Usaha SPALD. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 14, yang dimaksud dengan Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan |
Apa yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 15, yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang |
Apa definisi Kelompok Masyarakat? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 15, yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang |
Jelaskan pengertian Kelompok Masyarakat. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 15, yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Kelompok Masyarakat? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 15, yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang |
Kelompok Masyarakat adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 15, yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang |
Apa pengertian Kelompok Masyarakat menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 15, yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang |
Berikan definisi Kelompok Masyarakat. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 15, yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang |
Apa yang disebut dengan Kelompok Masyarakat? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 15, yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang |
Apa arti Kelompok Masyarakat dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 15, yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang |
Sebutkan pengertian Kelompok Masyarakat. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 15, yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang |
Apa yang dimaksud dengan Menteri Maksud dan Tujuan? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 16, yang dimaksud dengan Menteri Maksud dan Tujuan |
Apa definisi Menteri Maksud dan Tujuan? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 16, yang dimaksud dengan Menteri Maksud dan Tujuan |
Jelaskan pengertian Menteri Maksud dan Tujuan. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 16, yang dimaksud dengan Menteri Maksud dan Tujuan |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Menteri Maksud dan Tujuan? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 16, yang dimaksud dengan Menteri Maksud dan Tujuan |
Menteri Maksud dan Tujuan adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 16, yang dimaksud dengan Menteri Maksud dan Tujuan |
Apa pengertian Menteri Maksud dan Tujuan menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 16, yang dimaksud dengan Menteri Maksud dan Tujuan |
Berikan definisi Menteri Maksud dan Tujuan. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 16, yang dimaksud dengan Menteri Maksud dan Tujuan |
Apa yang disebut dengan Menteri Maksud dan Tujuan? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 16, yang dimaksud dengan Menteri Maksud dan Tujuan |
Apa arti Menteri Maksud dan Tujuan dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 16, yang dimaksud dengan Menteri Maksud dan Tujuan |
Sebutkan pengertian Menteri Maksud dan Tujuan. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 16, yang dimaksud dengan Menteri Maksud dan Tujuan |
Apa jenis dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Jenis regulasi ini adalah Peraturan Menteri. |
Berapa nomor Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Nomor Peraturan Menteri ini adalah 04/PRT/M/2017. |
Tahun berapa Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 ditetapkan? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Peraturan Menteri ini ditetapkan pada Tahun 2017. |
Apa judul lengkap Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Judul lengkap regulasi ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017. |
Kapan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 ditetapkan? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 ditetapkan pada tanggal N/A. |
Berapa jumlah pasal dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 memiliki 17 pasal. |
Berapa jumlah BAB dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 memiliki 0 BAB. |
Apa isi BAB I KETENTUAN UMUM? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting. |
Jelaskan BAB I KETENTUAN UMUM. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting. |
Apa yang diatur dalam BAB I KETENTUAN UMUM? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting. |
Bagaimana isi BAB I KETENTUAN UMUM? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting. |
Berikan ringkasan BAB I KETENTUAN UMUM. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting. |
Apa isi BAB II RUANG LINGKUP? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB II mengatur ruang lingkup pengaturan. |
Jelaskan BAB II RUANG LINGKUP. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB II mengatur ruang lingkup pengaturan. |
Apa yang diatur dalam BAB II RUANG LINGKUP? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB II mengatur ruang lingkup pengaturan. |
Bagaimana isi BAB II RUANG LINGKUP? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB II mengatur ruang lingkup pengaturan. |
Berikan ringkasan BAB II RUANG LINGKUP. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB II mengatur ruang lingkup pengaturan. |
Apa isi BAB III TATA CARA? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB III mengatur tata cara pelaksanaan. |
Jelaskan BAB III TATA CARA. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB III mengatur tata cara pelaksanaan. |
Apa yang diatur dalam BAB III TATA CARA? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB III mengatur tata cara pelaksanaan. |
Bagaimana isi BAB III TATA CARA? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB III mengatur tata cara pelaksanaan. |
Berikan ringkasan BAB III TATA CARA. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB III mengatur tata cara pelaksanaan. |
Apa isi BAB IV KETENTUAN PENUTUP? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB IV mengatur ketentuan penutup. |
Jelaskan BAB IV KETENTUAN PENUTUP. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB IV mengatur ketentuan penutup. |
Apa yang diatur dalam BAB IV KETENTUAN PENUTUP? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB IV mengatur ketentuan penutup. |
Bagaimana isi BAB IV KETENTUAN PENUTUP? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB IV mengatur ketentuan penutup. |
Berikan ringkasan BAB IV KETENTUAN PENUTUP. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | BAB IV mengatur ketentuan penutup. |
Apa yang diatur dalam Permen PUPR 04/2017? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 mengatur tentang penyelenggaraan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. |
Apa dasar hukum Permen PUPR 04/2017? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. |
Apa saja definisi dalam Permen PUPR 04/2017? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 memuat definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini. |
Jelaskan isi Pasal 1. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Pasal 1 mengatur definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini. |
Apa yang diatur dalam Pasal 1? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Pasal 1 mengatur definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini. |
Bagaimana bunyi Pasal 1? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Pasal 1 mengatur definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini. |
Apa isi Pasal 1? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Pasal 1 mengatur definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini. |
Ringkasan Pasal 1. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Pasal 1 mengatur definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan ini. |
Apa jenis dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Jenis regulasi ini adalah Peraturan Menteri. |
Berapa nomor Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Nomor Peraturan Menteri ini adalah 04/PRT/M/2017. |
Tahun berapa Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 ditetapkan? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Peraturan Menteri ini ditetapkan pada Tahun 2017. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.