instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Jelaskan isi Pasal 277. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 277 mengatur (1) Inspektur melaksanakan tugas setelah mendapat penugasan dari: a. Menteri, menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, menteri terkait lainnya, atau pejabat yang ditu. |
Apa yang diatur dalam Pasal 277? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 277 mengatur (1) Inspektur melaksanakan tugas setelah mendapat penugasan dari: a. Menteri, menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, menteri terkait lainnya, atau pejabat yang ditu. |
Bagaimana bunyi Pasal 277? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 277 mengatur (1) Inspektur melaksanakan tugas setelah mendapat penugasan dari: a. Menteri, menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, menteri terkait lainnya, atau pejabat yang ditu. |
Apa isi Pasal 277? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 277 mengatur (1) Inspektur melaksanakan tugas setelah mendapat penugasan dari: a. Menteri, menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, menteri terkait lainnya, atau pejabat yang ditu. |
Ringkasan Pasal 277. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 277 mengatur (1) Inspektur melaksanakan tugas setelah mendapat penugasan dari: a. Menteri, menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, menteri terkait lainnya, atau pejabat yang ditu. |
Terangkan isi Pasal 277. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 277 mengatur (1) Inspektur melaksanakan tugas setelah mendapat penugasan dari: a. Menteri, menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, menteri terkait lainnya, atau pejabat yang ditu. |
Apa ketentuan Pasal 277? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 277 mengatur (1) Inspektur melaksanakan tugas setelah mendapat penugasan dari: a. Menteri, menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, menteri terkait lainnya, atau pejabat yang ditu. |
Uraikan Pasal 277. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 277 mengatur (1) Inspektur melaksanakan tugas setelah mendapat penugasan dari: a. Menteri, menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, menteri terkait lainnya, atau pejabat yang ditu. |
Jelaskan isi Pasal 278. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 278 mengatur (1) Pembinaan terhadap Inspektur meliputi pembinaan untuk: a. Inspektur berstatus ASN; dan b. Inspektur berstatus non-ASN. (2) Pembinaan untuk Inspektur berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1. |
Apa yang diatur dalam Pasal 278? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 278 mengatur (1) Pembinaan terhadap Inspektur meliputi pembinaan untuk: a. Inspektur berstatus ASN; dan b. Inspektur berstatus non-ASN. (2) Pembinaan untuk Inspektur berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1. |
Bagaimana bunyi Pasal 278? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 278 mengatur (1) Pembinaan terhadap Inspektur meliputi pembinaan untuk: a. Inspektur berstatus ASN; dan b. Inspektur berstatus non-ASN. (2) Pembinaan untuk Inspektur berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1. |
Apa isi Pasal 278? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 278 mengatur (1) Pembinaan terhadap Inspektur meliputi pembinaan untuk: a. Inspektur berstatus ASN; dan b. Inspektur berstatus non-ASN. (2) Pembinaan untuk Inspektur berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1. |
Ringkasan Pasal 278. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 278 mengatur (1) Pembinaan terhadap Inspektur meliputi pembinaan untuk: a. Inspektur berstatus ASN; dan b. Inspektur berstatus non-ASN. (2) Pembinaan untuk Inspektur berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1. |
Terangkan isi Pasal 278. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 278 mengatur (1) Pembinaan terhadap Inspektur meliputi pembinaan untuk: a. Inspektur berstatus ASN; dan b. Inspektur berstatus non-ASN. (2) Pembinaan untuk Inspektur berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1. |
Apa ketentuan Pasal 278? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 278 mengatur (1) Pembinaan terhadap Inspektur meliputi pembinaan untuk: a. Inspektur berstatus ASN; dan b. Inspektur berstatus non-ASN. (2) Pembinaan untuk Inspektur berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1. |
Uraikan Pasal 278. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 278 mengatur (1) Pembinaan terhadap Inspektur meliputi pembinaan untuk: a. Inspektur berstatus ASN; dan b. Inspektur berstatus non-ASN. (2) Pembinaan untuk Inspektur berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1. |
Jelaskan isi Pasal 279. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 279 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasan Penataan Ruang. (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan oleh . |
Apa yang diatur dalam Pasal 279? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 279 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasan Penataan Ruang. (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan oleh . |
Bagaimana bunyi Pasal 279? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 279 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasan Penataan Ruang. (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan oleh . |
Apa isi Pasal 279? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 279 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasan Penataan Ruang. (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan oleh . |
Ringkasan Pasal 279. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 279 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasan Penataan Ruang. (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan oleh . |
Terangkan isi Pasal 279. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 279 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasan Penataan Ruang. (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan oleh . |
Apa ketentuan Pasal 279? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 279 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasan Penataan Ruang. (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan oleh . |
Uraikan Pasal 279. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 279 mengatur (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasan Penataan Ruang. (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan oleh . |
Jelaskan isi Pasal 280. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 280 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 280? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 280 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Bagaimana bunyi Pasal 280? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 280 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa isi Pasal 280? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 280 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Ringkasan Pasal 280. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 280 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Terangkan isi Pasal 280. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 280 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa ketentuan Pasal 280? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 280 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Uraikan Pasal 280. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 280 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Jelaskan isi Pasal 281. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 281 mengatur Dalam hal tanah belum diperoleh seluruhnya sesuai dengan dokumen KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR hanya dilakukan terhadap tanah yang sudah diperoleh.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 281? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 281 mengatur Dalam hal tanah belum diperoleh seluruhnya sesuai dengan dokumen KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR hanya dilakukan terhadap tanah yang sudah diperoleh.. |
Bagaimana bunyi Pasal 281? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 281 mengatur Dalam hal tanah belum diperoleh seluruhnya sesuai dengan dokumen KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR hanya dilakukan terhadap tanah yang sudah diperoleh.. |
Apa isi Pasal 281? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 281 mengatur Dalam hal tanah belum diperoleh seluruhnya sesuai dengan dokumen KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR hanya dilakukan terhadap tanah yang sudah diperoleh.. |
Ringkasan Pasal 281. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 281 mengatur Dalam hal tanah belum diperoleh seluruhnya sesuai dengan dokumen KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR hanya dilakukan terhadap tanah yang sudah diperoleh.. |
Terangkan isi Pasal 281. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 281 mengatur Dalam hal tanah belum diperoleh seluruhnya sesuai dengan dokumen KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR hanya dilakukan terhadap tanah yang sudah diperoleh.. |
Apa ketentuan Pasal 281? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 281 mengatur Dalam hal tanah belum diperoleh seluruhnya sesuai dengan dokumen KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR hanya dilakukan terhadap tanah yang sudah diperoleh.. |
Uraikan Pasal 281. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 281 mengatur Dalam hal tanah belum diperoleh seluruhnya sesuai dengan dokumen KKPR, penilaian pelaksanaan KKPR hanya dilakukan terhadap tanah yang sudah diperoleh.. |
Jelaskan isi Pasal 282. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 282 mengatur (1) Dalam hal gubernur menemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang penanganannya menjadi kewenangan Menteri atau bupati/wali kota, gubernur dapat merekomendasikan atau melaporkan kepada Menteri atau . |
Apa yang diatur dalam Pasal 282? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 282 mengatur (1) Dalam hal gubernur menemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang penanganannya menjadi kewenangan Menteri atau bupati/wali kota, gubernur dapat merekomendasikan atau melaporkan kepada Menteri atau . |
Bagaimana bunyi Pasal 282? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 282 mengatur (1) Dalam hal gubernur menemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang penanganannya menjadi kewenangan Menteri atau bupati/wali kota, gubernur dapat merekomendasikan atau melaporkan kepada Menteri atau . |
Apa isi Pasal 282? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 282 mengatur (1) Dalam hal gubernur menemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang penanganannya menjadi kewenangan Menteri atau bupati/wali kota, gubernur dapat merekomendasikan atau melaporkan kepada Menteri atau . |
Ringkasan Pasal 282. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 282 mengatur (1) Dalam hal gubernur menemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang penanganannya menjadi kewenangan Menteri atau bupati/wali kota, gubernur dapat merekomendasikan atau melaporkan kepada Menteri atau . |
Terangkan isi Pasal 282. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 282 mengatur (1) Dalam hal gubernur menemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang penanganannya menjadi kewenangan Menteri atau bupati/wali kota, gubernur dapat merekomendasikan atau melaporkan kepada Menteri atau . |
Apa ketentuan Pasal 282? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 282 mengatur (1) Dalam hal gubernur menemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang penanganannya menjadi kewenangan Menteri atau bupati/wali kota, gubernur dapat merekomendasikan atau melaporkan kepada Menteri atau . |
Uraikan Pasal 282. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 282 mengatur (1) Dalam hal gubernur menemukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang penanganannya menjadi kewenangan Menteri atau bupati/wali kota, gubernur dapat merekomendasikan atau melaporkan kepada Menteri atau . |
Jelaskan isi Pasal 283. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 283 mengatur Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan ko. |
Apa yang diatur dalam Pasal 283? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 283 mengatur Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan ko. |
Bagaimana bunyi Pasal 283? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 283 mengatur Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan ko. |
Apa isi Pasal 283? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 283 mengatur Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan ko. |
Ringkasan Pasal 283. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 283 mengatur Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan ko. |
Terangkan isi Pasal 283. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 283 mengatur Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan ko. |
Apa ketentuan Pasal 283? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 283 mengatur Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan ko. |
Uraikan Pasal 283. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 283 mengatur Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan ko. |
Jelaskan isi Pasal 284. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 284 mengatur Hasil Audit Tata Ruang yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 284? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 284 mengatur Hasil Audit Tata Ruang yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini.. |
Bagaimana bunyi Pasal 284? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 284 mengatur Hasil Audit Tata Ruang yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini.. |
Apa isi Pasal 284? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 284 mengatur Hasil Audit Tata Ruang yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini.. |
Ringkasan Pasal 284. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 284 mengatur Hasil Audit Tata Ruang yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini.. |
Terangkan isi Pasal 284. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 284 mengatur Hasil Audit Tata Ruang yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini.. |
Apa ketentuan Pasal 284? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 284 mengatur Hasil Audit Tata Ruang yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini.. |
Uraikan Pasal 284. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 284 mengatur Hasil Audit Tata Ruang yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini.. |
Jelaskan isi Pasal 285. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 285 mengatur Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. |
Apa yang diatur dalam Pasal 285? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 285 mengatur Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. |
Bagaimana bunyi Pasal 285? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 285 mengatur Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. |
Apa isi Pasal 285? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 285 mengatur Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. |
Ringkasan Pasal 285. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 285 mengatur Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. |
Terangkan isi Pasal 285. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 285 mengatur Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. |
Apa ketentuan Pasal 285? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 285 mengatur Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. |
Uraikan Pasal 285. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 285 mengatur Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. |
Jelaskan isi Pasal 286. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 286 mengatur Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indone. |
Apa yang diatur dalam Pasal 286? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 286 mengatur Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indone. |
Bagaimana bunyi Pasal 286? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 286 mengatur Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indone. |
Apa isi Pasal 286? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 286 mengatur Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indone. |
Ringkasan Pasal 286. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 286 mengatur Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indone. |
Terangkan isi Pasal 286. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 286 mengatur Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indone. |
Apa ketentuan Pasal 286? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 286 mengatur Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indone. |
Uraikan Pasal 286. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 286 mengatur Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indone. |
Apa yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. |
Apa yang dimaksud dengan pengawasan penataan ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pengawasan penataan ruang adalah upaya untuk mengawasi penyelenggaraan penataan ruang agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
Apa saja instrumen pengendalian pemanfaatan ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang meliputi ketentuan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penertiban. |
Apa tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Tim Koordinasi Penataan Ruang bertugas membantu koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. |
Apa sanksi administratif dalam peraturan ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda administratif. |
Siapa yang melakukan pengendalian pemanfaatan ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. |
Apa tujuan pengawasan penataan ruang? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pengawasan penataan ruang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan penataan ruang berjalan sesuai ketentuan. |
Bagaimana pelaporan hasil pengendalian dilakukan? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Hasil pengendalian pemanfaatan ruang dilaporkan secara periodik oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat. |
Apa fungsi sistem informasi dalam peraturan ini? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Sistem informasi digunakan untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang secara efektif dan efisien. |
Pemerintah kabupaten menemukan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayahnya. Langkah apa yang harus dilakukan? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Permen ATR/BPN 21/2021, pemerintah kabupaten harus melakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui instrumen penertiban (BAB III). Pelanggaran dicatat dan ditindaklanjuti melalui sanksi administratif (BAB IX). Hasil pengendalian dilaporkan melalui sistem informasi dan pelaporan (BAB VI, VII). Dasar Hukum: ... |
Menteri ATR/BPN ingin melakukan pengawasan penataan ruang nasional. Bagaimana mekanismenya? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Berdasarkan Permen ATR/BPN 21/2021, pengawasan penataan ruang nasional dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan supervisi (BAB IV). Didukung oleh sistem informasi penataan ruang (BAB VI). Hasil pengawasan dituangkan dalam laporan periodik (BAB VII). Tim Koordinasi Penataan Ruang dapat dilibatkan (BAB V). Dasar Hukum... |
Apa persyaratan teknis bangunan di kawasan peruntukan industri? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Permen ATR/BPN 21/2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang tidak mengatur persyaratan teknis bangunan. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung. |
Apa yang dimaksud dengan Air limbah domestik? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1, yang dimaksud dengan Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal |
Apa definisi Air limbah domestik? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1, yang dimaksud dengan Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal |
Jelaskan pengertian Air limbah domestik. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1, yang dimaksud dengan Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Air limbah domestik? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1, yang dimaksud dengan Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal |
Air limbah domestik adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1, yang dimaksud dengan Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal |
Apa pengertian Air limbah domestik menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1, yang dimaksud dengan Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal |
Berikan definisi Air limbah domestik. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1, yang dimaksud dengan Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal |
Apa yang disebut dengan Air limbah domestik? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1, yang dimaksud dengan Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.