instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa arti Air limbah domestik dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1, yang dimaksud dengan Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal |
Sebutkan pengertian Air limbah domestik. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1, yang dimaksud dengan Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal |
Apa yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 2, yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
Apa definisi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 2, yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
Jelaskan pengertian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 2, yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 2, yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 2, yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
Apa pengertian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 2, yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
Berikan definisi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 2, yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
Apa yang disebut dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 2, yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
Apa arti Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 2, yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
Sebutkan pengertian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 2, yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
Apa yang dimaksud dengan Penyelenggaraan SPALD? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 3, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan |
Apa definisi Penyelenggaraan SPALD? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 3, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan |
Jelaskan pengertian Penyelenggaraan SPALD. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 3, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Penyelenggaraan SPALD? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 3, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan |
Penyelenggaraan SPALD adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 3, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan |
Apa pengertian Penyelenggaraan SPALD menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 3, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan |
Berikan definisi Penyelenggaraan SPALD. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 3, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan |
Apa yang disebut dengan Penyelenggaraan SPALD? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 3, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan |
Apa arti Penyelenggaraan SPALD dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 3, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan |
Sebutkan pengertian Penyelenggaraan SPALD. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 3, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan |
Apa yang dimaksud dengan SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 4, yang dimaksud dengan SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja. |
Apa definisi SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 4, yang dimaksud dengan SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja. |
Jelaskan pengertian SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 4, yang dimaksud dengan SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 4, yang dimaksud dengan SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja. |
SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 4, yang dimaksud dengan SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja. |
Apa pengertian SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 4, yang dimaksud dengan SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja. |
Berikan definisi SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 4, yang dimaksud dengan SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja. |
Apa yang disebut dengan SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 4, yang dimaksud dengan SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja. |
Apa arti SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 4, yang dimaksud dengan SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja. |
Sebutkan pengertian SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 4, yang dimaksud dengan SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S JDIH Kementerian PUPR Tinja. |
Apa yang dimaksud dengan SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 5, yang dimaksud dengan SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T |
Apa definisi SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 5, yang dimaksud dengan SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T |
Jelaskan pengertian SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 5, yang dimaksud dengan SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 5, yang dimaksud dengan SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T |
SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 5, yang dimaksud dengan SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T |
Apa pengertian SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 5, yang dimaksud dengan SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T |
Berikan definisi SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 5, yang dimaksud dengan SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T |
Apa yang disebut dengan SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 5, yang dimaksud dengan SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T |
Apa arti SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 5, yang dimaksud dengan SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T |
Sebutkan pengertian SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 5, yang dimaksud dengan SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T |
Apa yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 6, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat. |
Apa definisi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 6, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat. |
Jelaskan pengertian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 6, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat. |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 6, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat. |
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 6, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat. |
Apa pengertian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 6, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat. |
Berikan definisi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 6, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat. |
Apa yang disebut dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 6, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat. |
Apa arti Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 6, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat. |
Sebutkan pengertian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 6, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya Setempat. |
Apa yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 7, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang |
Apa definisi Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 7, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang |
Jelaskan pengertian Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 7, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 7, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang |
Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 7, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang |
Apa pengertian Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 7, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang |
Berikan definisi Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 7, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang |
Apa yang disebut dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 7, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang |
Apa arti Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 7, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang |
Sebutkan pengertian Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 7, yang dimaksud dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang |
Apa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 8, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun |
Apa definisi Pemerintah Pusat? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 8, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun |
Jelaskan pengertian Pemerintah Pusat. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 8, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Pemerintah Pusat? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 8, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun |
Pemerintah Pusat adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 8, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun |
Apa pengertian Pemerintah Pusat menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 8, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun |
Berikan definisi Pemerintah Pusat. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 8, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun |
Apa yang disebut dengan Pemerintah Pusat? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 8, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun |
Apa arti Pemerintah Pusat dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 8, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun |
Sebutkan pengertian Pemerintah Pusat. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 8, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun |
Apa yang dimaksud dengan ? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1945, yang dimaksud dengan |
Apa definisi ? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1945, yang dimaksud dengan |
Jelaskan pengertian . | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1945, yang dimaksud dengan |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan ? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1945, yang dimaksud dengan |
adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1945, yang dimaksud dengan |
Apa pengertian menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1945, yang dimaksud dengan |
Berikan definisi . | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1945, yang dimaksud dengan |
Apa yang disebut dengan ? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1945, yang dimaksud dengan |
Apa arti dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1945, yang dimaksud dengan |
Sebutkan pengertian . | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 1945, yang dimaksud dengan |
Apa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 9, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai |
Apa definisi Pemerintah Daerah? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 9, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai |
Jelaskan pengertian Pemerintah Daerah. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 9, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Pemerintah Daerah? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 9, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai |
Pemerintah Daerah adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 9, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai |
Apa pengertian Pemerintah Daerah menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 9, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai |
Berikan definisi Pemerintah Daerah. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 9, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai |
Apa yang disebut dengan Pemerintah Daerah? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 9, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai |
Apa arti Pemerintah Daerah dalam regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 9, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai |
Sebutkan pengertian Pemerintah Daerah. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 9, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai |
Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 10, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Apa definisi Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 10, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Jelaskan pengertian Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 10, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 10, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian adalah apa? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 10, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Apa pengertian Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian menurut regulasi ini? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 10, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Berikan definisi Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 10, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Apa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian? | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 | Berdasarkan Pasal 1 Permen PUPR 04/2017 angka 10, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.