instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Bagaimana bunyi Pasal 25? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 25 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan peraturan perundan. |
Apa isi Pasal 25? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 25 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan peraturan perundan. |
Ringkasan Pasal 25. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 25 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan peraturan perundan. |
Terangkan isi Pasal 25. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 25 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan peraturan perundan. |
Apa ketentuan Pasal 25? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 25 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan peraturan perundan. |
Uraikan Pasal 25. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 25 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan peraturan perundan. |
Jelaskan isi Pasal 26. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegr. |
Apa yang diatur dalam Pasal 26? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegr. |
Bagaimana bunyi Pasal 26? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegr. |
Apa isi Pasal 26? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegr. |
Ringkasan Pasal 26. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegr. |
Terangkan isi Pasal 26. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegr. |
Apa ketentuan Pasal 26? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegr. |
Uraikan Pasal 26. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegr. |
Jelaskan isi Pasal 27. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 27 mengatur ketentuan dalam Pasal 27. |
Apa yang diatur dalam Pasal 27? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 27 mengatur ketentuan dalam Pasal 27. |
Bagaimana bunyi Pasal 27? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 27 mengatur ketentuan dalam Pasal 27. |
Apa isi Pasal 27? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 27 mengatur ketentuan dalam Pasal 27. |
Ringkasan Pasal 27. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 27 mengatur ketentuan dalam Pasal 27. |
Terangkan isi Pasal 27. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 27 mengatur ketentuan dalam Pasal 27. |
Apa ketentuan Pasal 27? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 27 mengatur ketentuan dalam Pasal 27. |
Uraikan Pasal 27. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 27 mengatur ketentuan dalam Pasal 27. |
Jelaskan isi Pasal 28. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 28 mengatur Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 28? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 28 mengatur Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota.. |
Bagaimana bunyi Pasal 28? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 28 mengatur Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota.. |
Apa isi Pasal 28? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 28 mengatur Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota.. |
Ringkasan Pasal 28. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 28 mengatur Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota.. |
Terangkan isi Pasal 28. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 28 mengatur Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota.. |
Apa ketentuan Pasal 28? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 28 mengatur Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota.. |
Uraikan Pasal 28. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 28 mengatur Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota.. |
Jelaskan isi Pasal 29. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 29 mengatur Ayat (1) Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang te. |
Apa yang diatur dalam Pasal 29? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 29 mengatur Ayat (1) Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang te. |
Bagaimana bunyi Pasal 29? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 29 mengatur Ayat (1) Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang te. |
Apa isi Pasal 29? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 29 mengatur Ayat (1) Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang te. |
Ringkasan Pasal 29. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 29 mengatur Ayat (1) Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang te. |
Terangkan isi Pasal 29. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 29 mengatur Ayat (1) Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang te. |
Apa ketentuan Pasal 29? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 29 mengatur Ayat (1) Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang te. |
Uraikan Pasal 29. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 29 mengatur Ayat (1) Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang te. |
Jelaskan isi Pasal 30. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 30 mengatur ketentuan dalam Pasal 30. |
Apa yang diatur dalam Pasal 30? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 30 mengatur ketentuan dalam Pasal 30. |
Bagaimana bunyi Pasal 30? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 30 mengatur ketentuan dalam Pasal 30. |
Apa isi Pasal 30? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 30 mengatur ketentuan dalam Pasal 30. |
Ringkasan Pasal 30. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 30 mengatur ketentuan dalam Pasal 30. |
Terangkan isi Pasal 30. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 30 mengatur ketentuan dalam Pasal 30. |
Apa ketentuan Pasal 30? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 30 mengatur ketentuan dalam Pasal 30. |
Uraikan Pasal 30. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 30 mengatur ketentuan dalam Pasal 30. |
Jelaskan isi Pasal 31. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Apa yang diatur dalam Pasal 31? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Bagaimana bunyi Pasal 31? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Apa isi Pasal 31? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Ringkasan Pasal 31. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Terangkan isi Pasal 31. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Apa ketentuan Pasal 31? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Uraikan Pasal 31. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Jelaskan isi Pasal 32. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 32 mengatur Ayat (1) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Penyusunan program pemanfa. |
Apa yang diatur dalam Pasal 32? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 32 mengatur Ayat (1) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Penyusunan program pemanfa. |
Bagaimana bunyi Pasal 32? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 32 mengatur Ayat (1) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Penyusunan program pemanfa. |
Apa isi Pasal 32? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 32 mengatur Ayat (1) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Penyusunan program pemanfa. |
Ringkasan Pasal 32. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 32 mengatur Ayat (1) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Penyusunan program pemanfa. |
Terangkan isi Pasal 32. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 32 mengatur Ayat (1) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Penyusunan program pemanfa. |
Apa ketentuan Pasal 32? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 32 mengatur Ayat (1) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Penyusunan program pemanfa. |
Uraikan Pasal 32. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 32 mengatur Ayat (1) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Penyusunan program pemanfa. |
Jelaskan isi Pasal 33. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 33 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, . |
Apa yang diatur dalam Pasal 33? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 33 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, . |
Bagaimana bunyi Pasal 33? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 33 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, . |
Apa isi Pasal 33? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 33 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, . |
Ringkasan Pasal 33. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 33 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, . |
Terangkan isi Pasal 33. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 33 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, . |
Apa ketentuan Pasal 33? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 33 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, . |
Uraikan Pasal 33. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 33 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, . |
Jelaskan isi Pasal 34. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakup pula program pemulihan kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan agar tingkat kesejahteraan masy. |
Apa yang diatur dalam Pasal 34? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakup pula program pemulihan kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan agar tingkat kesejahteraan masy. |
Bagaimana bunyi Pasal 34? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakup pula program pemulihan kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan agar tingkat kesejahteraan masy. |
Apa isi Pasal 34? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakup pula program pemulihan kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan agar tingkat kesejahteraan masy. |
Ringkasan Pasal 34. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakup pula program pemulihan kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan agar tingkat kesejahteraan masy. |
Terangkan isi Pasal 34. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakup pula program pemulihan kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan agar tingkat kesejahteraan masy. |
Apa ketentuan Pasal 34? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakup pula program pemulihan kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan agar tingkat kesejahteraan masy. |
Uraikan Pasal 34. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakup pula program pemulihan kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan agar tingkat kesejahteraan masy. |
Jelaskan isi Pasal 35. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 35 mengatur Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 35? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 35 mengatur Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.. |
Bagaimana bunyi Pasal 35? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 35 mengatur Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.. |
Apa isi Pasal 35? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 35 mengatur Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.. |
Ringkasan Pasal 35. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 35 mengatur Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.. |
Terangkan isi Pasal 35. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 35 mengatur Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.. |
Apa ketentuan Pasal 35? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 35 mengatur Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.. |
Uraikan Pasal 35. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 35 mengatur Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.. |
Jelaskan isi Pasal 36. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 36 mengatur Ayat (1) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan z. |
Apa yang diatur dalam Pasal 36? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 36 mengatur Ayat (1) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan z. |
Bagaimana bunyi Pasal 36? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 36 mengatur Ayat (1) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan z. |
Apa isi Pasal 36? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 36 mengatur Ayat (1) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan z. |
Ringkasan Pasal 36. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 36 mengatur Ayat (1) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan z. |
Terangkan isi Pasal 36. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 36 mengatur Ayat (1) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan z. |
Apa ketentuan Pasal 36? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 36 mengatur Ayat (1) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan z. |
Uraikan Pasal 36. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 36 mengatur Ayat (1) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan z. |
Jelaskan isi Pasal 37. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 37 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan r. |
Apa yang diatur dalam Pasal 37? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 37 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan r. |
Bagaimana bunyi Pasal 37? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 37 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan r. |
Apa isi Pasal 37? | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 37 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan r. |
Ringkasan Pasal 37. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 37 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan r. |
Terangkan isi Pasal 37. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | Pasal 37 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan r. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.