instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa ketentuan Pasal 15? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 15 mengatur ketentuan dalam Pasal 15. |
Uraikan Pasal 15. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 15 mengatur ketentuan dalam Pasal 15. |
Jelaskan isi Pasal 16. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Apa yang diatur dalam Pasal 16? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Bagaimana bunyi Pasal 16? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Apa isi Pasal 16? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Ringkasan Pasal 16. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Terangkan isi Pasal 16. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Apa ketentuan Pasal 16? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Uraikan Pasal 16. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 16 mengatur ketentuan dalam Pasal 16. |
Jelaskan isi Pasal 17. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Rencana sistem jaringan transportasi nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah. |
Apa yang diatur dalam Pasal 17? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Rencana sistem jaringan transportasi nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah. |
Bagaimana bunyi Pasal 17? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Rencana sistem jaringan transportasi nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah. |
Apa isi Pasal 17? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Rencana sistem jaringan transportasi nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah. |
Ringkasan Pasal 17. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Rencana sistem jaringan transportasi nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah. |
Terangkan isi Pasal 17. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Rencana sistem jaringan transportasi nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah. |
Apa ketentuan Pasal 17? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Rencana sistem jaringan transportasi nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah. |
Uraikan Pasal 17. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 17 mengatur Ayat (1) Rencana sistem jaringan transportasi nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah. |
Jelaskan isi Pasal 18. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Spesifikasi teknis jalan st. |
Apa yang diatur dalam Pasal 18? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Spesifikasi teknis jalan st. |
Bagaimana bunyi Pasal 18? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Spesifikasi teknis jalan st. |
Apa isi Pasal 18? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Spesifikasi teknis jalan st. |
Ringkasan Pasal 18. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Spesifikasi teknis jalan st. |
Terangkan isi Pasal 18. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Spesifikasi teknis jalan st. |
Apa ketentuan Pasal 18? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Spesifikasi teknis jalan st. |
Uraikan Pasal 18. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 18 mengatur Ayat (1) Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Spesifikasi teknis jalan st. |
Jelaskan isi Pasal 19. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 19 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan pada ruas jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, antara lain, meliputi jembatan atau terowongan yang menghubu. |
Apa yang diatur dalam Pasal 19? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 19 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan pada ruas jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, antara lain, meliputi jembatan atau terowongan yang menghubu. |
Bagaimana bunyi Pasal 19? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 19 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan pada ruas jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, antara lain, meliputi jembatan atau terowongan yang menghubu. |
Apa isi Pasal 19? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 19 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan pada ruas jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, antara lain, meliputi jembatan atau terowongan yang menghubu. |
Ringkasan Pasal 19. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 19 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan pada ruas jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, antara lain, meliputi jembatan atau terowongan yang menghubu. |
Terangkan isi Pasal 19. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 19 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan pada ruas jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, antara lain, meliputi jembatan atau terowongan yang menghubu. |
Apa ketentuan Pasal 19? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 19 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan pada ruas jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, antara lain, meliputi jembatan atau terowongan yang menghubu. |
Uraikan Pasal 19. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 19 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan pada ruas jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, antara lain, meliputi jembatan atau terowongan yang menghubu. |
Jelaskan isi Pasal 20. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 20 mengatur ketentuan dalam Pasal 20. |
Apa yang diatur dalam Pasal 20? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 20 mengatur ketentuan dalam Pasal 20. |
Bagaimana bunyi Pasal 20? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 20 mengatur ketentuan dalam Pasal 20. |
Apa isi Pasal 20? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 20 mengatur ketentuan dalam Pasal 20. |
Ringkasan Pasal 20. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 20 mengatur ketentuan dalam Pasal 20. |
Terangkan isi Pasal 20. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 20 mengatur ketentuan dalam Pasal 20. |
Apa ketentuan Pasal 20? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 20 mengatur ketentuan dalam Pasal 20. |
Uraikan Pasal 20. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 20 mengatur ketentuan dalam Pasal 20. |
Jelaskan isi Pasal 21. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Apa yang diatur dalam Pasal 21? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Bagaimana bunyi Pasal 21? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Apa isi Pasal 21? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Ringkasan Pasal 21. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Terangkan isi Pasal 21. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Apa ketentuan Pasal 21? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Uraikan Pasal 21. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 21 mengatur ketentuan dalam Pasal 21. |
Jelaskan isi Pasal 22. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 22 mengatur Ayat (1) Kegiatan pokok yang membutuhkan jaringan jalur kereta api khusus, antara lain, kegiatan pertambangan yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan batubara serta kegiatan indu. |
Apa yang diatur dalam Pasal 22? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 22 mengatur Ayat (1) Kegiatan pokok yang membutuhkan jaringan jalur kereta api khusus, antara lain, kegiatan pertambangan yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan batubara serta kegiatan indu. |
Bagaimana bunyi Pasal 22? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 22 mengatur Ayat (1) Kegiatan pokok yang membutuhkan jaringan jalur kereta api khusus, antara lain, kegiatan pertambangan yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan batubara serta kegiatan indu. |
Apa isi Pasal 22? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 22 mengatur Ayat (1) Kegiatan pokok yang membutuhkan jaringan jalur kereta api khusus, antara lain, kegiatan pertambangan yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan batubara serta kegiatan indu. |
Ringkasan Pasal 22. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 22 mengatur Ayat (1) Kegiatan pokok yang membutuhkan jaringan jalur kereta api khusus, antara lain, kegiatan pertambangan yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan batubara serta kegiatan indu. |
Terangkan isi Pasal 22. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 22 mengatur Ayat (1) Kegiatan pokok yang membutuhkan jaringan jalur kereta api khusus, antara lain, kegiatan pertambangan yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan batubara serta kegiatan indu. |
Apa ketentuan Pasal 22? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 22 mengatur Ayat (1) Kegiatan pokok yang membutuhkan jaringan jalur kereta api khusus, antara lain, kegiatan pertambangan yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan batubara serta kegiatan indu. |
Uraikan Pasal 22. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 22 mengatur Ayat (1) Kegiatan pokok yang membutuhkan jaringan jalur kereta api khusus, antara lain, kegiatan pertambangan yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan batubara serta kegiatan indu. |
Jelaskan isi Pasal 23. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya di. |
Apa yang diatur dalam Pasal 23? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya di. |
Bagaimana bunyi Pasal 23? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya di. |
Apa isi Pasal 23? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya di. |
Ringkasan Pasal 23. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya di. |
Terangkan isi Pasal 23. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya di. |
Apa ketentuan Pasal 23? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya di. |
Uraikan Pasal 23. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 23 mengatur Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya di. |
Jelaskan isi Pasal 24. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 24 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Lintas penyeberangan sabuk utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: . |
Apa yang diatur dalam Pasal 24? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 24 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Lintas penyeberangan sabuk utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: . |
Bagaimana bunyi Pasal 24? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 24 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Lintas penyeberangan sabuk utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: . |
Apa isi Pasal 24? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 24 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Lintas penyeberangan sabuk utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: . |
Ringkasan Pasal 24. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 24 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Lintas penyeberangan sabuk utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: . |
Terangkan isi Pasal 24. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 24 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Lintas penyeberangan sabuk utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: . |
Apa ketentuan Pasal 24? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 24 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Lintas penyeberangan sabuk utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: . |
Uraikan Pasal 24. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 24 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Lintas penyeberangan sabuk utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: . |
Jelaskan isi Pasal 25. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 25 mengatur ketentuan dalam Pasal 25. |
Apa yang diatur dalam Pasal 25? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 25 mengatur ketentuan dalam Pasal 25. |
Bagaimana bunyi Pasal 25? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 25 mengatur ketentuan dalam Pasal 25. |
Apa isi Pasal 25? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 25 mengatur ketentuan dalam Pasal 25. |
Ringkasan Pasal 25. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 25 mengatur ketentuan dalam Pasal 25. |
Terangkan isi Pasal 25. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 25 mengatur ketentuan dalam Pasal 25. |
Apa ketentuan Pasal 25? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 25 mengatur ketentuan dalam Pasal 25. |
Uraikan Pasal 25. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 25 mengatur ketentuan dalam Pasal 25. |
Jelaskan isi Pasal 26. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Pengembangan pelabuhan intern. |
Apa yang diatur dalam Pasal 26? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Pengembangan pelabuhan intern. |
Bagaimana bunyi Pasal 26? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Pengembangan pelabuhan intern. |
Apa isi Pasal 26? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Pengembangan pelabuhan intern. |
Ringkasan Pasal 26. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Pengembangan pelabuhan intern. |
Terangkan isi Pasal 26. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Pengembangan pelabuhan intern. |
Apa ketentuan Pasal 26? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Pengembangan pelabuhan intern. |
Uraikan Pasal 26. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 26 mengatur Ayat (1) Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Pengembangan pelabuhan intern. |
Jelaskan isi Pasal 27. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 27 mengatur cabang . . . melintasi Samudera Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda. ALKI I memiliki cabang yang disebut ALKI I-A yang melintasi Selat Singapura-Laut Natuna. ALKI III memiliki cabang yang diseb. |
Apa yang diatur dalam Pasal 27? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 27 mengatur cabang . . . melintasi Samudera Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda. ALKI I memiliki cabang yang disebut ALKI I-A yang melintasi Selat Singapura-Laut Natuna. ALKI III memiliki cabang yang diseb. |
Bagaimana bunyi Pasal 27? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 27 mengatur cabang . . . melintasi Samudera Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda. ALKI I memiliki cabang yang disebut ALKI I-A yang melintasi Selat Singapura-Laut Natuna. ALKI III memiliki cabang yang diseb. |
Apa isi Pasal 27? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 27 mengatur cabang . . . melintasi Samudera Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda. ALKI I memiliki cabang yang disebut ALKI I-A yang melintasi Selat Singapura-Laut Natuna. ALKI III memiliki cabang yang diseb. |
Ringkasan Pasal 27. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 27 mengatur cabang . . . melintasi Samudera Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda. ALKI I memiliki cabang yang disebut ALKI I-A yang melintasi Selat Singapura-Laut Natuna. ALKI III memiliki cabang yang diseb. |
Terangkan isi Pasal 27. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 27 mengatur cabang . . . melintasi Samudera Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda. ALKI I memiliki cabang yang disebut ALKI I-A yang melintasi Selat Singapura-Laut Natuna. ALKI III memiliki cabang yang diseb. |
Apa ketentuan Pasal 27? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 27 mengatur cabang . . . melintasi Samudera Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda. ALKI I memiliki cabang yang disebut ALKI I-A yang melintasi Selat Singapura-Laut Natuna. ALKI III memiliki cabang yang diseb. |
Uraikan Pasal 27. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 27 mengatur cabang . . . melintasi Samudera Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda. ALKI I memiliki cabang yang disebut ALKI I-A yang melintasi Selat Singapura-Laut Natuna. ALKI III memiliki cabang yang diseb. |
Jelaskan isi Pasal 28. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 28 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Jaringan transportasi laut berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur La. |
Apa yang diatur dalam Pasal 28? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 28 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Jaringan transportasi laut berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur La. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.