instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa ketentuan Pasal 65? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Uraikan Pasal 65. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Jelaskan isi Pasal 66. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau tanaman industri. Penerapan kriteria kawasan peruntukan perta. |
Apa yang diatur dalam Pasal 66? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau tanaman industri. Penerapan kriteria kawasan peruntukan perta. |
Bagaimana bunyi Pasal 66? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau tanaman industri. Penerapan kriteria kawasan peruntukan perta. |
Apa isi Pasal 66? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau tanaman industri. Penerapan kriteria kawasan peruntukan perta. |
Ringkasan Pasal 66. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau tanaman industri. Penerapan kriteria kawasan peruntukan perta. |
Terangkan isi Pasal 66. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau tanaman industri. Penerapan kriteria kawasan peruntukan perta. |
Apa ketentuan Pasal 66? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau tanaman industri. Penerapan kriteria kawasan peruntukan perta. |
Uraikan Pasal 66. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 66 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau tanaman industri. Penerapan kriteria kawasan peruntukan perta. |
Jelaskan isi Pasal 67. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut: a. meningkatkan produksi perikanan . |
Apa yang diatur dalam Pasal 67? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut: a. meningkatkan produksi perikanan . |
Bagaimana bunyi Pasal 67? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut: a. meningkatkan produksi perikanan . |
Apa isi Pasal 67? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut: a. meningkatkan produksi perikanan . |
Ringkasan Pasal 67. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut: a. meningkatkan produksi perikanan . |
Terangkan isi Pasal 67. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut: a. meningkatkan produksi perikanan . |
Apa ketentuan Pasal 67? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut: a. meningkatkan produksi perikanan . |
Uraikan Pasal 67. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 67 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut: a. meningkatkan produksi perikanan . |
Jelaskan isi Pasal 68. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 68 mengatur c. tidak mengganggu fungsi lindung; d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; e. meningkatkan pendapatan masyarakat; f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; g. mencipta. |
Apa yang diatur dalam Pasal 68? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 68 mengatur c. tidak mengganggu fungsi lindung; d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; e. meningkatkan pendapatan masyarakat; f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; g. mencipta. |
Bagaimana bunyi Pasal 68? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 68 mengatur c. tidak mengganggu fungsi lindung; d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; e. meningkatkan pendapatan masyarakat; f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; g. mencipta. |
Apa isi Pasal 68? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 68 mengatur c. tidak mengganggu fungsi lindung; d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; e. meningkatkan pendapatan masyarakat; f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; g. mencipta. |
Ringkasan Pasal 68. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 68 mengatur c. tidak mengganggu fungsi lindung; d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; e. meningkatkan pendapatan masyarakat; f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; g. mencipta. |
Terangkan isi Pasal 68. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 68 mengatur c. tidak mengganggu fungsi lindung; d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; e. meningkatkan pendapatan masyarakat; f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; g. mencipta. |
Apa ketentuan Pasal 68? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 68 mengatur c. tidak mengganggu fungsi lindung; d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; e. meningkatkan pendapatan masyarakat; f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; g. mencipta. |
Uraikan Pasal 68. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 68 mengatur c. tidak mengganggu fungsi lindung; d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; e. meningkatkan pendapatan masyarakat; f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; g. mencipta. |
Jelaskan isi Pasal 69. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. men. |
Apa yang diatur dalam Pasal 69? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. men. |
Bagaimana bunyi Pasal 69? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. men. |
Apa isi Pasal 69? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. men. |
Ringkasan Pasal 69. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. men. |
Terangkan isi Pasal 69. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. men. |
Apa ketentuan Pasal 69? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. men. |
Uraikan Pasal 69. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 69 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. men. |
Jelaskan isi Pasal 70. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 70 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. meningkat. |
Apa yang diatur dalam Pasal 70? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 70 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. meningkat. |
Bagaimana bunyi Pasal 70? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 70 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. meningkat. |
Apa isi Pasal 70? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 70 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. meningkat. |
Ringkasan Pasal 70. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 70 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. meningkat. |
Terangkan isi Pasal 70. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 70 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. meningkat. |
Apa ketentuan Pasal 70? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 70 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. meningkat. |
Uraikan Pasal 70. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 70 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. meningkat. |
Jelaskan isi Pasal 71. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 71 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 2) meningkat. |
Apa yang diatur dalam Pasal 71? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 71 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 2) meningkat. |
Bagaimana bunyi Pasal 71? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 71 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 2) meningkat. |
Apa isi Pasal 71? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 71 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 2) meningkat. |
Ringkasan Pasal 71. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 71 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 2) meningkat. |
Terangkan isi Pasal 71. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 71 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 2) meningkat. |
Apa ketentuan Pasal 71? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 71 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 2) meningkat. |
Uraikan Pasal 71. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 71 mengatur Ayat (1) Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 2) meningkat. |
Jelaskan isi Pasal 72. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 72 mengatur Ayat (2) . . . Cukup jelas.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 72? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 72 mengatur Ayat (2) . . . Cukup jelas.. |
Bagaimana bunyi Pasal 72? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 72 mengatur Ayat (2) . . . Cukup jelas.. |
Apa isi Pasal 72? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 72 mengatur Ayat (2) . . . Cukup jelas.. |
Ringkasan Pasal 72. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 72 mengatur Ayat (2) . . . Cukup jelas.. |
Terangkan isi Pasal 72. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 72 mengatur Ayat (2) . . . Cukup jelas.. |
Apa ketentuan Pasal 72? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 72 mengatur Ayat (2) . . . Cukup jelas.. |
Uraikan Pasal 72. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 72 mengatur Ayat (2) . . . Cukup jelas.. |
Jelaskan isi Pasal 73. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 73 mengatur Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi mencakup infrastruktur yang sudah ada, sedang dalam pembangunan, dan yang direncanakan, antara lain, berupa jaringan jalan, pelabuh. |
Apa yang diatur dalam Pasal 73? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 73 mengatur Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi mencakup infrastruktur yang sudah ada, sedang dalam pembangunan, dan yang direncanakan, antara lain, berupa jaringan jalan, pelabuh. |
Bagaimana bunyi Pasal 73? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 73 mengatur Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi mencakup infrastruktur yang sudah ada, sedang dalam pembangunan, dan yang direncanakan, antara lain, berupa jaringan jalan, pelabuh. |
Apa isi Pasal 73? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 73 mengatur Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi mencakup infrastruktur yang sudah ada, sedang dalam pembangunan, dan yang direncanakan, antara lain, berupa jaringan jalan, pelabuh. |
Ringkasan Pasal 73. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 73 mengatur Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi mencakup infrastruktur yang sudah ada, sedang dalam pembangunan, dan yang direncanakan, antara lain, berupa jaringan jalan, pelabuh. |
Terangkan isi Pasal 73. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 73 mengatur Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi mencakup infrastruktur yang sudah ada, sedang dalam pembangunan, dan yang direncanakan, antara lain, berupa jaringan jalan, pelabuh. |
Apa ketentuan Pasal 73? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 73 mengatur Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi mencakup infrastruktur yang sudah ada, sedang dalam pembangunan, dan yang direncanakan, antara lain, berupa jaringan jalan, pelabuh. |
Uraikan Pasal 73. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 73 mengatur Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi mencakup infrastruktur yang sudah ada, sedang dalam pembangunan, dan yang direncanakan, antara lain, berupa jaringan jalan, pelabuh. |
Jelaskan isi Pasal 74. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Apa yang diatur dalam Pasal 74? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Bagaimana bunyi Pasal 74? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Apa isi Pasal 74? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Ringkasan Pasal 74. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Terangkan isi Pasal 74. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Apa ketentuan Pasal 74? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Uraikan Pasal 74. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 74 mengatur ketentuan dalam Pasal 74. |
Jelaskan isi Pasal 75. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Apa yang diatur dalam Pasal 75? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Bagaimana bunyi Pasal 75? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Apa isi Pasal 75? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Ringkasan Pasal 75. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Terangkan isi Pasal 75. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Apa ketentuan Pasal 75? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Uraikan Pasal 75. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 75 mengatur ketentuan dalam Pasal 75. |
Jelaskan isi Pasal 76. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 76 mengatur Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara memiliki hal-hal yang bersifat sensitif sehingga perlu pengaturan yang khusus. Secara makro, pengaturannya diatur dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 76? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 76 mengatur Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara memiliki hal-hal yang bersifat sensitif sehingga perlu pengaturan yang khusus. Secara makro, pengaturannya diatur dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 76? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 76 mengatur Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara memiliki hal-hal yang bersifat sensitif sehingga perlu pengaturan yang khusus. Secara makro, pengaturannya diatur dalam. |
Apa isi Pasal 76? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 76 mengatur Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara memiliki hal-hal yang bersifat sensitif sehingga perlu pengaturan yang khusus. Secara makro, pengaturannya diatur dalam. |
Ringkasan Pasal 76. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 76 mengatur Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara memiliki hal-hal yang bersifat sensitif sehingga perlu pengaturan yang khusus. Secara makro, pengaturannya diatur dalam. |
Terangkan isi Pasal 76. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 76 mengatur Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara memiliki hal-hal yang bersifat sensitif sehingga perlu pengaturan yang khusus. Secara makro, pengaturannya diatur dalam. |
Apa ketentuan Pasal 76? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 76 mengatur Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara memiliki hal-hal yang bersifat sensitif sehingga perlu pengaturan yang khusus. Secara makro, pengaturannya diatur dalam. |
Uraikan Pasal 76. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 76 mengatur Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara memiliki hal-hal yang bersifat sensitif sehingga perlu pengaturan yang khusus. Secara makro, pengaturannya diatur dalam. |
Jelaskan isi Pasal 77. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 77 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d. |
Apa yang diatur dalam Pasal 77? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 77 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d. |
Bagaimana bunyi Pasal 77? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 77 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d. |
Apa isi Pasal 77? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 77 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d. |
Ringkasan Pasal 77. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 77 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d. |
Terangkan isi Pasal 77. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 77 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d. |
Apa ketentuan Pasal 77? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 77 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d. |
Uraikan Pasal 77. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 77 mengatur Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d. |
Jelaskan isi Pasal 78. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Apa yang diatur dalam Pasal 78? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 78 mengatur ketentuan dalam Pasal 78. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.