instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Jelaskan isi Pasal 77. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi; dan d. besaran dan mekanisme kompensasi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana. |
Apa yang diatur dalam Pasal 77? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi; dan d. besaran dan mekanisme kompensasi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana. |
Bagaimana bunyi Pasal 77? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi; dan d. besaran dan mekanisme kompensasi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana. |
Apa isi Pasal 77? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi; dan d. besaran dan mekanisme kompensasi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana. |
Ringkasan Pasal 77. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi; dan d. besaran dan mekanisme kompensasi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana. |
Terangkan isi Pasal 77. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi; dan d. besaran dan mekanisme kompensasi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana. |
Apa ketentuan Pasal 77? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi; dan d. besaran dan mekanisme kompensasi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana. |
Uraikan Pasal 77. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 77 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi; dan d. besaran dan mekanisme kompensasi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana. |
Jelaskan isi Pasal 78. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan kompensasi. (2) K. |
Apa yang diatur dalam Pasal 78? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan kompensasi. (2) K. |
Bagaimana bunyi Pasal 78? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan kompensasi. (2) K. |
Apa isi Pasal 78? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan kompensasi. (2) K. |
Ringkasan Pasal 78. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan kompensasi. (2) K. |
Terangkan isi Pasal 78. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan kompensasi. (2) K. |
Apa ketentuan Pasal 78? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan kompensasi. (2) K. |
Uraikan Pasal 78. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 78 mengatur (1) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan kompensasi. (2) K. |
Jelaskan isi Pasal 79. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan atau re. |
Apa yang diatur dalam Pasal 79? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan atau re. |
Bagaimana bunyi Pasal 79? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan atau re. |
Apa isi Pasal 79? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan atau re. |
Ringkasan Pasal 79. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan atau re. |
Terangkan isi Pasal 79. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan atau re. |
Apa ketentuan Pasal 79? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan atau re. |
Uraikan Pasal 79. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 79 mengatur (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan atau re. |
Jelaskan isi Pasal 80. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur (1) Ketentuan subsidi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk subsidi; dan d. besaran dan mekanisme subsidi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Apa yang diatur dalam Pasal 80? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur (1) Ketentuan subsidi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk subsidi; dan d. besaran dan mekanisme subsidi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Bagaimana bunyi Pasal 80? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur (1) Ketentuan subsidi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk subsidi; dan d. besaran dan mekanisme subsidi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Apa isi Pasal 80? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur (1) Ketentuan subsidi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk subsidi; dan d. besaran dan mekanisme subsidi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Ringkasan Pasal 80. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur (1) Ketentuan subsidi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk subsidi; dan d. besaran dan mekanisme subsidi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Terangkan isi Pasal 80. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur (1) Ketentuan subsidi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk subsidi; dan d. besaran dan mekanisme subsidi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Apa ketentuan Pasal 80? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur (1) Ketentuan subsidi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk subsidi; dan d. besaran dan mekanisme subsidi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Uraikan Pasal 80. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 80 mengatur (1) Ketentuan subsidi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk subsidi; dan d. besaran dan mekanisme subsidi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Jelaskan isi Pasal 81. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 81 mengatur (1) Ketentuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan subsidi. (2) Ketentuan subsidi. |
Apa yang diatur dalam Pasal 81? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 81 mengatur (1) Ketentuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan subsidi. (2) Ketentuan subsidi. |
Bagaimana bunyi Pasal 81? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 81 mengatur (1) Ketentuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan subsidi. (2) Ketentuan subsidi. |
Apa isi Pasal 81? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 81 mengatur (1) Ketentuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan subsidi. (2) Ketentuan subsidi. |
Ringkasan Pasal 81. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 81 mengatur (1) Ketentuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan subsidi. (2) Ketentuan subsidi. |
Terangkan isi Pasal 81. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 81 mengatur (1) Ketentuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan subsidi. (2) Ketentuan subsidi. |
Apa ketentuan Pasal 81? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 81 mengatur (1) Ketentuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan subsidi. (2) Ketentuan subsidi. |
Uraikan Pasal 81. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 81 mengatur (1) Ketentuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan subsidi. (2) Ketentuan subsidi. |
Jelaskan isi Pasal 82. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 82 mengatur (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan. (2) Imbalan sebag. |
Apa yang diatur dalam Pasal 82? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 82 mengatur (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan. (2) Imbalan sebag. |
Bagaimana bunyi Pasal 82? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 82 mengatur (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan. (2) Imbalan sebag. |
Apa isi Pasal 82? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 82 mengatur (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan. (2) Imbalan sebag. |
Ringkasan Pasal 82. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 82 mengatur (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan. (2) Imbalan sebag. |
Terangkan isi Pasal 82. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 82 mengatur (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan. (2) Imbalan sebag. |
Apa ketentuan Pasal 82? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 82 mengatur (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan. (2) Imbalan sebag. |
Uraikan Pasal 82. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 82 mengatur (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan. (2) Imbalan sebag. |
Jelaskan isi Pasal 83. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 83 mengatur (1) Ketentuan imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk imbalan; dan d. besaran dan mekanisme imbalan. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Apa yang diatur dalam Pasal 83? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 83 mengatur (1) Ketentuan imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk imbalan; dan d. besaran dan mekanisme imbalan. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Bagaimana bunyi Pasal 83? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 83 mengatur (1) Ketentuan imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk imbalan; dan d. besaran dan mekanisme imbalan. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Apa isi Pasal 83? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 83 mengatur (1) Ketentuan imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk imbalan; dan d. besaran dan mekanisme imbalan. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Ringkasan Pasal 83. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 83 mengatur (1) Ketentuan imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk imbalan; dan d. besaran dan mekanisme imbalan. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Terangkan isi Pasal 83. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 83 mengatur (1) Ketentuan imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk imbalan; dan d. besaran dan mekanisme imbalan. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Apa ketentuan Pasal 83? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 83 mengatur (1) Ketentuan imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk imbalan; dan d. besaran dan mekanisme imbalan. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Uraikan Pasal 83. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 83 mengatur (1) Ketentuan imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk imbalan; dan d. besaran dan mekanisme imbalan. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Jelaskan isi Pasal 84. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 84 mengatur (1) Ketentuan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan imbalan. (2) Ketentuan imbalan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 84? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 84 mengatur (1) Ketentuan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan imbalan. (2) Ketentuan imbalan. |
Bagaimana bunyi Pasal 84? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 84 mengatur (1) Ketentuan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan imbalan. (2) Ketentuan imbalan. |
Apa isi Pasal 84? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 84 mengatur (1) Ketentuan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan imbalan. (2) Ketentuan imbalan. |
Ringkasan Pasal 84. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 84 mengatur (1) Ketentuan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan imbalan. (2) Ketentuan imbalan. |
Terangkan isi Pasal 84. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 84 mengatur (1) Ketentuan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan imbalan. (2) Ketentuan imbalan. |
Apa ketentuan Pasal 84? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 84 mengatur (1) Ketentuan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan imbalan. (2) Ketentuan imbalan. |
Uraikan Pasal 84. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 84 mengatur (1) Ketentuan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan imbalan. (2) Ketentuan imbalan. |
Jelaskan isi Pasal 85. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 85 mengatur (1) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau Ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenor. |
Apa yang diatur dalam Pasal 85? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 85 mengatur (1) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau Ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenor. |
Bagaimana bunyi Pasal 85? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 85 mengatur (1) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau Ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenor. |
Apa isi Pasal 85? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 85 mengatur (1) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau Ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenor. |
Ringkasan Pasal 85. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 85 mengatur (1) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau Ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenor. |
Terangkan isi Pasal 85. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 85 mengatur (1) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau Ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenor. |
Apa ketentuan Pasal 85? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 85 mengatur (1) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau Ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenor. |
Uraikan Pasal 85. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 85 mengatur (1) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau Ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenor. |
Jelaskan isi Pasal 86. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 86 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 6 Urun Saham. |
Apa yang diatur dalam Pasal 86? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 86 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 6 Urun Saham. |
Bagaimana bunyi Pasal 86? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 86 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 6 Urun Saham. |
Apa isi Pasal 86? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 86 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 6 Urun Saham. |
Ringkasan Pasal 86. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 86 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 6 Urun Saham. |
Terangkan isi Pasal 86. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 86 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 6 Urun Saham. |
Apa ketentuan Pasal 86? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 86 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 6 Urun Saham. |
Uraikan Pasal 86. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 86 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 6 Urun Saham. |
Jelaskan isi Pasal 87. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 87 mengatur (1) Ketentuan sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 87? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 87 mengatur (1) Ketentuan sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 87? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 87 mengatur (1) Ketentuan sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 87? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 87 mengatur (1) Ketentuan sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 87. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 87 mengatur (1) Ketentuan sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 87. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 87 mengatur (1) Ketentuan sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 87? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 87 mengatur (1) Ketentuan sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 87. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 87 mengatur (1) Ketentuan sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 88. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 88 mengatur (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi . |
Apa yang diatur dalam Pasal 88? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 88 mengatur (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi . |
Bagaimana bunyi Pasal 88? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 88 mengatur (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi . |
Apa isi Pasal 88? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 88 mengatur (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi . |
Ringkasan Pasal 88. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 88 mengatur (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi . |
Terangkan isi Pasal 88. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 88 mengatur (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi . |
Apa ketentuan Pasal 88? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 88 mengatur (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi . |
Uraikan Pasal 88. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 88 mengatur (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi . |
Jelaskan isi Pasal 89. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 89 mengatur (1) Ketentuan urun saham paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. besaran dan mekanisme urun saham. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a . |
Apa yang diatur dalam Pasal 89? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 89 mengatur (1) Ketentuan urun saham paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. besaran dan mekanisme urun saham. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a . |
Bagaimana bunyi Pasal 89? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 89 mengatur (1) Ketentuan urun saham paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. besaran dan mekanisme urun saham. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a . |
Apa isi Pasal 89? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 89 mengatur (1) Ketentuan urun saham paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. besaran dan mekanisme urun saham. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a . |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.