instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Ringkasan Pasal 114. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 114 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Terangkan isi Pasal 114. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 114 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Apa ketentuan Pasal 114? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 114 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Uraikan Pasal 114. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 114 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Jelaskan isi Pasal 115. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 115 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada gubernur atau bupati/wali kota dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang. (2) Terhadap permohonan Insen. |
Apa yang diatur dalam Pasal 115? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 115 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada gubernur atau bupati/wali kota dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang. (2) Terhadap permohonan Insen. |
Bagaimana bunyi Pasal 115? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 115 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada gubernur atau bupati/wali kota dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang. (2) Terhadap permohonan Insen. |
Apa isi Pasal 115? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 115 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada gubernur atau bupati/wali kota dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang. (2) Terhadap permohonan Insen. |
Ringkasan Pasal 115. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 115 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada gubernur atau bupati/wali kota dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang. (2) Terhadap permohonan Insen. |
Terangkan isi Pasal 115. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 115 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada gubernur atau bupati/wali kota dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang. (2) Terhadap permohonan Insen. |
Apa ketentuan Pasal 115? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 115 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada gubernur atau bupati/wali kota dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang. (2) Terhadap permohonan Insen. |
Uraikan Pasal 115. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 115 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada gubernur atau bupati/wali kota dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang. (2) Terhadap permohonan Insen. |
Jelaskan isi Pasal 116. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 116 mengatur Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 116? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 116 mengatur Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Bagaimana bunyi Pasal 116? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 116 mengatur Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Apa isi Pasal 116? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 116 mengatur Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Ringkasan Pasal 116. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 116 mengatur Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Terangkan isi Pasal 116. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 116 mengatur Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Apa ketentuan Pasal 116? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 116 mengatur Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Uraikan Pasal 116. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 116 mengatur Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Jelaskan isi Pasal 117. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 117 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Apa yang diatur dalam Pasal 117? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 117 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Bagaimana bunyi Pasal 117? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 117 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Apa isi Pasal 117? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 117 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Ringkasan Pasal 117. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 117 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Terangkan isi Pasal 117. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 117 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Apa ketentuan Pasal 117? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 117 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Uraikan Pasal 117. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 117 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Jelaskan isi Pasal 118. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 118 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsent. |
Apa yang diatur dalam Pasal 118? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 118 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsent. |
Bagaimana bunyi Pasal 118? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 118 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsent. |
Apa isi Pasal 118? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 118 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsent. |
Ringkasan Pasal 118. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 118 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsent. |
Terangkan isi Pasal 118. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 118 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsent. |
Apa ketentuan Pasal 118? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 118 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsent. |
Uraikan Pasal 118. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 118 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsent. |
Jelaskan isi Pasal 119. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 119 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara p. |
Apa yang diatur dalam Pasal 119? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 119 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara p. |
Bagaimana bunyi Pasal 119? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 119 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara p. |
Apa isi Pasal 119? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 119 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara p. |
Ringkasan Pasal 119. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 119 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara p. |
Terangkan isi Pasal 119. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 119 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara p. |
Apa ketentuan Pasal 119? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 119 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara p. |
Uraikan Pasal 119. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 119 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Pusat tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara p. |
Jelaskan isi Pasal 120. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 120 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsen. |
Apa yang diatur dalam Pasal 120? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 120 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsen. |
Bagaimana bunyi Pasal 120? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 120 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsen. |
Apa isi Pasal 120? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 120 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsen. |
Ringkasan Pasal 120. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 120 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsen. |
Terangkan isi Pasal 120. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 120 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsen. |
Apa ketentuan Pasal 120? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 120 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsen. |
Uraikan Pasal 120. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 120 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsen. |
Jelaskan isi Pasal 121. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 121 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara . |
Apa yang diatur dalam Pasal 121? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 121 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara . |
Bagaimana bunyi Pasal 121? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 121 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara . |
Apa isi Pasal 121? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 121 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara . |
Ringkasan Pasal 121. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 121 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara . |
Terangkan isi Pasal 121. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 121 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara . |
Apa ketentuan Pasal 121? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 121 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara . |
Uraikan Pasal 121. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 121 mengatur Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara . |
Jelaskan isi Pasal 122. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 122 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan: a. 1 (satu) kali; atau b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. (2) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan 1 (satu) kali sebagaiman. |
Apa yang diatur dalam Pasal 122? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 122 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan: a. 1 (satu) kali; atau b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. (2) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan 1 (satu) kali sebagaiman. |
Bagaimana bunyi Pasal 122? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 122 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan: a. 1 (satu) kali; atau b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. (2) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan 1 (satu) kali sebagaiman. |
Apa isi Pasal 122? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 122 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan: a. 1 (satu) kali; atau b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. (2) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan 1 (satu) kali sebagaiman. |
Ringkasan Pasal 122. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 122 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan: a. 1 (satu) kali; atau b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. (2) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan 1 (satu) kali sebagaiman. |
Terangkan isi Pasal 122. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 122 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan: a. 1 (satu) kali; atau b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. (2) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan 1 (satu) kali sebagaiman. |
Apa ketentuan Pasal 122? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 122 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan: a. 1 (satu) kali; atau b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. (2) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan 1 (satu) kali sebagaiman. |
Uraikan Pasal 122. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 122 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan: a. 1 (satu) kali; atau b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. (2) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan 1 (satu) kali sebagaiman. |
Jelaskan isi Pasal 123. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 123 mengatur (1) Pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemberi Insentif dan/atau Disinsentif, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewena. |
Apa yang diatur dalam Pasal 123? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 123 mengatur (1) Pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemberi Insentif dan/atau Disinsentif, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewena. |
Bagaimana bunyi Pasal 123? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 123 mengatur (1) Pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemberi Insentif dan/atau Disinsentif, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewena. |
Apa isi Pasal 123? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 123 mengatur (1) Pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemberi Insentif dan/atau Disinsentif, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewena. |
Ringkasan Pasal 123. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 123 mengatur (1) Pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemberi Insentif dan/atau Disinsentif, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewena. |
Terangkan isi Pasal 123. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 123 mengatur (1) Pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemberi Insentif dan/atau Disinsentif, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewena. |
Apa ketentuan Pasal 123? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 123 mengatur (1) Pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemberi Insentif dan/atau Disinsentif, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewena. |
Uraikan Pasal 123. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 123 mengatur (1) Pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemberi Insentif dan/atau Disinsentif, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewena. |
Jelaskan isi Pasal 124. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 124 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan Insentif dan/atau Disinsentif. (2. |
Apa yang diatur dalam Pasal 124? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 124 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan Insentif dan/atau Disinsentif. (2. |
Bagaimana bunyi Pasal 124? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 124 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan Insentif dan/atau Disinsentif. (2. |
Apa isi Pasal 124? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 124 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan Insentif dan/atau Disinsentif. (2. |
Ringkasan Pasal 124. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 124 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan Insentif dan/atau Disinsentif. (2. |
Terangkan isi Pasal 124. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 124 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan Insentif dan/atau Disinsentif. (2. |
Apa ketentuan Pasal 124? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 124 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan Insentif dan/atau Disinsentif. (2. |
Uraikan Pasal 124. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 124 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan Insentif dan/atau Disinsentif. (2. |
Jelaskan isi Pasal 125. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 125 mengatur (1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal: a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif; b. Pemanfaatan Ruang yang ada . |
Apa yang diatur dalam Pasal 125? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 125 mengatur (1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal: a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif; b. Pemanfaatan Ruang yang ada . |
Bagaimana bunyi Pasal 125? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 125 mengatur (1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal: a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif; b. Pemanfaatan Ruang yang ada . |
Apa isi Pasal 125? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 125 mengatur (1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal: a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif; b. Pemanfaatan Ruang yang ada . |
Ringkasan Pasal 125. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 125 mengatur (1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal: a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif; b. Pemanfaatan Ruang yang ada . |
Terangkan isi Pasal 125. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 125 mengatur (1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal: a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif; b. Pemanfaatan Ruang yang ada . |
Apa ketentuan Pasal 125? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 125 mengatur (1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal: a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif; b. Pemanfaatan Ruang yang ada . |
Uraikan Pasal 125. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 125 mengatur (1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal: a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif; b. Pemanfaatan Ruang yang ada . |
Jelaskan isi Pasal 126. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 126 mengatur Dalam hal penerima Disinsentif tidak melaksanakan Disinsentif yang diberikan, penerima Disinsentif dapat dikenai Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 126? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 126 mengatur Dalam hal penerima Disinsentif tidak melaksanakan Disinsentif yang diberikan, penerima Disinsentif dapat dikenai Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.. |
Bagaimana bunyi Pasal 126? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 126 mengatur Dalam hal penerima Disinsentif tidak melaksanakan Disinsentif yang diberikan, penerima Disinsentif dapat dikenai Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.. |
Apa isi Pasal 126? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 126 mengatur Dalam hal penerima Disinsentif tidak melaksanakan Disinsentif yang diberikan, penerima Disinsentif dapat dikenai Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.. |
Ringkasan Pasal 126. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 126 mengatur Dalam hal penerima Disinsentif tidak melaksanakan Disinsentif yang diberikan, penerima Disinsentif dapat dikenai Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.. |
Terangkan isi Pasal 126. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 126 mengatur Dalam hal penerima Disinsentif tidak melaksanakan Disinsentif yang diberikan, penerima Disinsentif dapat dikenai Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.. |
Apa ketentuan Pasal 126? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 126 mengatur Dalam hal penerima Disinsentif tidak melaksanakan Disinsentif yang diberikan, penerima Disinsentif dapat dikenai Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.. |
Uraikan Pasal 126. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 126 mengatur Dalam hal penerima Disinsentif tidak melaksanakan Disinsentif yang diberikan, penerima Disinsentif dapat dikenai Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.