instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Jelaskan isi Pasal 102. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 102 mengatur (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak nega. |
Apa yang diatur dalam Pasal 102? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 102 mengatur (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak nega. |
Bagaimana bunyi Pasal 102? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 102 mengatur (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak nega. |
Apa isi Pasal 102? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 102 mengatur (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak nega. |
Ringkasan Pasal 102. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 102 mengatur (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak nega. |
Terangkan isi Pasal 102. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 102 mengatur (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak nega. |
Apa ketentuan Pasal 102? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 102 mengatur (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak nega. |
Uraikan Pasal 102. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 102 mengatur (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak nega. |
Jelaskan isi Pasal 103. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 103 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan d. besaran dan mekanisme kewajiban. |
Apa yang diatur dalam Pasal 103? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 103 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan d. besaran dan mekanisme kewajiban. |
Bagaimana bunyi Pasal 103? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 103 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan d. besaran dan mekanisme kewajiban. |
Apa isi Pasal 103? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 103 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan d. besaran dan mekanisme kewajiban. |
Ringkasan Pasal 103. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 103 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan d. besaran dan mekanisme kewajiban. |
Terangkan isi Pasal 103. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 103 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan d. besaran dan mekanisme kewajiban. |
Apa ketentuan Pasal 103? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 103 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan d. besaran dan mekanisme kewajiban. |
Uraikan Pasal 103. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 103 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan d. besaran dan mekanisme kewajiban. |
Jelaskan isi Pasal 104. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 104 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang mengen. |
Apa yang diatur dalam Pasal 104? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 104 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang mengen. |
Bagaimana bunyi Pasal 104? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 104 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang mengen. |
Apa isi Pasal 104? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 104 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang mengen. |
Ringkasan Pasal 104. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 104 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang mengen. |
Terangkan isi Pasal 104. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 104 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang mengen. |
Apa ketentuan Pasal 104? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 104 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang mengen. |
Uraikan Pasal 104. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 104 mengatur (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang mengen. |
Jelaskan isi Pasal 105. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 105 mengatur (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasaran. |
Apa yang diatur dalam Pasal 105? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 105 mengatur (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasaran. |
Bagaimana bunyi Pasal 105? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 105 mengatur (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasaran. |
Apa isi Pasal 105? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 105 mengatur (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasaran. |
Ringkasan Pasal 105. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 105 mengatur (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasaran. |
Terangkan isi Pasal 105. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 105 mengatur (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasaran. |
Apa ketentuan Pasal 105? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 105 mengatur (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasaran. |
Uraikan Pasal 105. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 105 mengatur (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasaran. |
Jelaskan isi Pasal 106. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 106 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan d. mekanisme p. |
Apa yang diatur dalam Pasal 106? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 106 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan d. mekanisme p. |
Bagaimana bunyi Pasal 106? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 106 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan d. mekanisme p. |
Apa isi Pasal 106? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 106 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan d. mekanisme p. |
Ringkasan Pasal 106. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 106 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan d. mekanisme p. |
Terangkan isi Pasal 106. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 106 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan d. mekanisme p. |
Apa ketentuan Pasal 106? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 106 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan d. mekanisme p. |
Uraikan Pasal 106. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 106 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan d. mekanisme p. |
Jelaskan isi Pasal 107. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 107 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melak. |
Apa yang diatur dalam Pasal 107? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 107 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melak. |
Bagaimana bunyi Pasal 107? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 107 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melak. |
Apa isi Pasal 107? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 107 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melak. |
Ringkasan Pasal 107. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 107 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melak. |
Terangkan isi Pasal 107. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 107 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melak. |
Apa ketentuan Pasal 107? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 107 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melak. |
Uraikan Pasal 107. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 107 mengatur (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melak. |
Jelaskan isi Pasal 108. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 108 mengatur (1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 108? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 108 mengatur (1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 108? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 108 mengatur (1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 108? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 108 mengatur (1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 108. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 108 mengatur (1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 108. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 108 mengatur (1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 108? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 108 mengatur (1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 108. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 108 mengatur (1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 109. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 109 mengatur (1) Ketentuan pemberian status tertentu paling sedikit memuat: a. lokasi; b. bentuk status tertentu; dan c. mekanisme pemberian status tertentu. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Apa yang diatur dalam Pasal 109? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 109 mengatur (1) Ketentuan pemberian status tertentu paling sedikit memuat: a. lokasi; b. bentuk status tertentu; dan c. mekanisme pemberian status tertentu. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Bagaimana bunyi Pasal 109? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 109 mengatur (1) Ketentuan pemberian status tertentu paling sedikit memuat: a. lokasi; b. bentuk status tertentu; dan c. mekanisme pemberian status tertentu. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Apa isi Pasal 109? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 109 mengatur (1) Ketentuan pemberian status tertentu paling sedikit memuat: a. lokasi; b. bentuk status tertentu; dan c. mekanisme pemberian status tertentu. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Ringkasan Pasal 109. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 109 mengatur (1) Ketentuan pemberian status tertentu paling sedikit memuat: a. lokasi; b. bentuk status tertentu; dan c. mekanisme pemberian status tertentu. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Terangkan isi Pasal 109. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 109 mengatur (1) Ketentuan pemberian status tertentu paling sedikit memuat: a. lokasi; b. bentuk status tertentu; dan c. mekanisme pemberian status tertentu. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Apa ketentuan Pasal 109? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 109 mengatur (1) Ketentuan pemberian status tertentu paling sedikit memuat: a. lokasi; b. bentuk status tertentu; dan c. mekanisme pemberian status tertentu. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Uraikan Pasal 109. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 109 mengatur (1) Ketentuan pemberian status tertentu paling sedikit memuat: a. lokasi; b. bentuk status tertentu; dan c. mekanisme pemberian status tertentu. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Jelaskan isi Pasal 110. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 110 mengatur Ketentuan pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan status tertentu. Bagian Keempat Tata Cara Pemberia. |
Apa yang diatur dalam Pasal 110? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 110 mengatur Ketentuan pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan status tertentu. Bagian Keempat Tata Cara Pemberia. |
Bagaimana bunyi Pasal 110? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 110 mengatur Ketentuan pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan status tertentu. Bagian Keempat Tata Cara Pemberia. |
Apa isi Pasal 110? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 110 mengatur Ketentuan pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan status tertentu. Bagian Keempat Tata Cara Pemberia. |
Ringkasan Pasal 110. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 110 mengatur Ketentuan pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan status tertentu. Bagian Keempat Tata Cara Pemberia. |
Terangkan isi Pasal 110. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 110 mengatur Ketentuan pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan status tertentu. Bagian Keempat Tata Cara Pemberia. |
Apa ketentuan Pasal 110? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 110 mengatur Ketentuan pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan status tertentu. Bagian Keempat Tata Cara Pemberia. |
Uraikan Pasal 110. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 110 mengatur Ketentuan pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan status tertentu. Bagian Keempat Tata Cara Pemberia. |
Jelaskan isi Pasal 111. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 111 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif diberikan dengan atau tanpa pengajuan permohonan. (2) Insentif yang diberikan dengan pengajuan permohonan dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi; c. imbala. |
Apa yang diatur dalam Pasal 111? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 111 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif diberikan dengan atau tanpa pengajuan permohonan. (2) Insentif yang diberikan dengan pengajuan permohonan dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi; c. imbala. |
Bagaimana bunyi Pasal 111? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 111 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif diberikan dengan atau tanpa pengajuan permohonan. (2) Insentif yang diberikan dengan pengajuan permohonan dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi; c. imbala. |
Apa isi Pasal 111? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 111 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif diberikan dengan atau tanpa pengajuan permohonan. (2) Insentif yang diberikan dengan pengajuan permohonan dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi; c. imbala. |
Ringkasan Pasal 111. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 111 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif diberikan dengan atau tanpa pengajuan permohonan. (2) Insentif yang diberikan dengan pengajuan permohonan dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi; c. imbala. |
Terangkan isi Pasal 111. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 111 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif diberikan dengan atau tanpa pengajuan permohonan. (2) Insentif yang diberikan dengan pengajuan permohonan dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi; c. imbala. |
Apa ketentuan Pasal 111? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 111 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif diberikan dengan atau tanpa pengajuan permohonan. (2) Insentif yang diberikan dengan pengajuan permohonan dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi; c. imbala. |
Uraikan Pasal 111. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 111 mengatur (1) Insentif dan/atau Disinsentif diberikan dengan atau tanpa pengajuan permohonan. (2) Insentif yang diberikan dengan pengajuan permohonan dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi; c. imbala. |
Jelaskan isi Pasal 112. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 112 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan pe. |
Apa yang diatur dalam Pasal 112? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 112 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan pe. |
Bagaimana bunyi Pasal 112? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 112 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan pe. |
Apa isi Pasal 112? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 112 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan pe. |
Ringkasan Pasal 112. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 112 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan pe. |
Terangkan isi Pasal 112. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 112 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan pe. |
Apa ketentuan Pasal 112? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 112 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan pe. |
Uraikan Pasal 112. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 112 mengatur (1) Permohonan Insentif kepada Pemerintah Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan pe. |
Jelaskan isi Pasal 113. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 113 mengatur Menteri, menteri/kepala lembaga, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 113? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 113 mengatur Menteri, menteri/kepala lembaga, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Bagaimana bunyi Pasal 113? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 113 mengatur Menteri, menteri/kepala lembaga, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Apa isi Pasal 113? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 113 mengatur Menteri, menteri/kepala lembaga, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Ringkasan Pasal 113. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 113 mengatur Menteri, menteri/kepala lembaga, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Terangkan isi Pasal 113. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 113 mengatur Menteri, menteri/kepala lembaga, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Apa ketentuan Pasal 113? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 113 mengatur Menteri, menteri/kepala lembaga, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Uraikan Pasal 113. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 113 mengatur Menteri, menteri/kepala lembaga, dan/atau Forum Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian Insentif.. |
Jelaskan isi Pasal 114. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 114 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Apa yang diatur dalam Pasal 114? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 114 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Bagaimana bunyi Pasal 114? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 114 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Apa isi Pasal 114? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 114 mengatur Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandi. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.