instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Ringkasan Pasal 89. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 89 mengatur (1) Ketentuan urun saham paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. besaran dan mekanisme urun saham. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a . |
Terangkan isi Pasal 89. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 89 mengatur (1) Ketentuan urun saham paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. besaran dan mekanisme urun saham. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a . |
Apa ketentuan Pasal 89? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 89 mengatur (1) Ketentuan urun saham paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. besaran dan mekanisme urun saham. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a . |
Uraikan Pasal 89. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 89 mengatur (1) Ketentuan urun saham paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. besaran dan mekanisme urun saham. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a . |
Jelaskan isi Pasal 90. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 90 mengatur (1) Ketentuan pemberian urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan urun saham. (2) K. |
Apa yang diatur dalam Pasal 90? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 90 mengatur (1) Ketentuan pemberian urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan urun saham. (2) K. |
Bagaimana bunyi Pasal 90? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 90 mengatur (1) Ketentuan pemberian urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan urun saham. (2) K. |
Apa isi Pasal 90? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 90 mengatur (1) Ketentuan pemberian urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan urun saham. (2) K. |
Ringkasan Pasal 90. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 90 mengatur (1) Ketentuan pemberian urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan urun saham. (2) K. |
Terangkan isi Pasal 90. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 90 mengatur (1) Ketentuan pemberian urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan urun saham. (2) K. |
Apa ketentuan Pasal 90? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 90 mengatur (1) Ketentuan pemberian urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan urun saham. (2) K. |
Uraikan Pasal 90. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 90 mengatur (1) Ketentuan pemberian urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang memberikan urun saham. (2) K. |
Jelaskan isi Pasal 91. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 91 mengatur (1) Fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang laut. (2) Pemberian fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka. |
Apa yang diatur dalam Pasal 91? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 91 mengatur (1) Fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang laut. (2) Pemberian fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka. |
Bagaimana bunyi Pasal 91? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 91 mengatur (1) Fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang laut. (2) Pemberian fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka. |
Apa isi Pasal 91? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 91 mengatur (1) Fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang laut. (2) Pemberian fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka. |
Ringkasan Pasal 91. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 91 mengatur (1) Fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang laut. (2) Pemberian fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka. |
Terangkan isi Pasal 91. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 91 mengatur (1) Fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang laut. (2) Pemberian fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka. |
Apa ketentuan Pasal 91? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 91 mengatur (1) Fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang laut. (2) Pemberian fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka. |
Uraikan Pasal 91. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 91 mengatur (1) Fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang laut. (2) Pemberian fasilitasi PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka. |
Jelaskan isi Pasal 92. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 92 mengatur (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai deng. |
Apa yang diatur dalam Pasal 92? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 92 mengatur (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai deng. |
Bagaimana bunyi Pasal 92? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 92 mengatur (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai deng. |
Apa isi Pasal 92? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 92 mengatur (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai deng. |
Ringkasan Pasal 92. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 92 mengatur (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai deng. |
Terangkan isi Pasal 92. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 92 mengatur (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai deng. |
Apa ketentuan Pasal 92? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 92 mengatur (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai deng. |
Uraikan Pasal 92. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 92 mengatur (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai deng. |
Jelaskan isi Pasal 93. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 93 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk prasarana dan sarana yang dibutuhkan; dan d. mekanisme penyediaan prasara. |
Apa yang diatur dalam Pasal 93? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 93 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk prasarana dan sarana yang dibutuhkan; dan d. mekanisme penyediaan prasara. |
Bagaimana bunyi Pasal 93? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 93 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk prasarana dan sarana yang dibutuhkan; dan d. mekanisme penyediaan prasara. |
Apa isi Pasal 93? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 93 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk prasarana dan sarana yang dibutuhkan; dan d. mekanisme penyediaan prasara. |
Ringkasan Pasal 93. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 93 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk prasarana dan sarana yang dibutuhkan; dan d. mekanisme penyediaan prasara. |
Terangkan isi Pasal 93. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 93 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk prasarana dan sarana yang dibutuhkan; dan d. mekanisme penyediaan prasara. |
Apa ketentuan Pasal 93? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 93 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk prasarana dan sarana yang dibutuhkan; dan d. mekanisme penyediaan prasara. |
Uraikan Pasal 93. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 93 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. bentuk prasarana dan sarana yang dibutuhkan; dan d. mekanisme penyediaan prasara. |
Jelaskan isi Pasal 94. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 94 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang menyediakan prasa. |
Apa yang diatur dalam Pasal 94? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 94 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang menyediakan prasa. |
Bagaimana bunyi Pasal 94? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 94 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang menyediakan prasa. |
Apa isi Pasal 94? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 94 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang menyediakan prasa. |
Ringkasan Pasal 94. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 94 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang menyediakan prasa. |
Terangkan isi Pasal 94. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 94 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang menyediakan prasa. |
Apa ketentuan Pasal 94? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 94 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang menyediakan prasa. |
Uraikan Pasal 94. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 94 mengatur (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang menyediakan prasa. |
Jelaskan isi Pasal 95. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 95 mengatur (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwuju. |
Apa yang diatur dalam Pasal 95? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 95 mengatur (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwuju. |
Bagaimana bunyi Pasal 95? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 95 mengatur (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwuju. |
Apa isi Pasal 95? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 95 mengatur (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwuju. |
Ringkasan Pasal 95. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 95 mengatur (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwuju. |
Terangkan isi Pasal 95. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 95 mengatur (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwuju. |
Apa ketentuan Pasal 95? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 95 mengatur (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwuju. |
Uraikan Pasal 95. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 95 mengatur (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwuju. |
Jelaskan isi Pasal 96. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 96 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 10 Publikasi atau Promosi. |
Apa yang diatur dalam Pasal 96? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 96 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 10 Publikasi atau Promosi. |
Bagaimana bunyi Pasal 96? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 96 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 10 Publikasi atau Promosi. |
Apa isi Pasal 96? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 96 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 10 Publikasi atau Promosi. |
Ringkasan Pasal 96. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 96 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 10 Publikasi atau Promosi. |
Terangkan isi Pasal 96. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 96 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 10 Publikasi atau Promosi. |
Apa ketentuan Pasal 96? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 96 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 10 Publikasi atau Promosi. |
Uraikan Pasal 96. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 96 mengatur ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 10 Publikasi atau Promosi. |
Jelaskan isi Pasal 97. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 97 mengatur (1) Ketentuan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 97? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 97 mengatur (1) Ketentuan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 97? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 97 mengatur (1) Ketentuan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 97? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 97 mengatur (1) Ketentuan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 97. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 97 mengatur (1) Ketentuan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 97. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 97 mengatur (1) Ketentuan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 97? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 97 mengatur (1) Ketentuan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 97. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 97 mengatur (1) Ketentuan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 98. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 98 mengatur (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 98? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 98 mengatur (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 98? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 98 mengatur (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 98? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 98 mengatur (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 98. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 98 mengatur (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 98. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 98 mengatur (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 98? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 98 mengatur (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 98. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 98 mengatur (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 99. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 99 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. bentuk publikasi atau promosi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
Apa yang diatur dalam Pasal 99? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 99 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. bentuk publikasi atau promosi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
Bagaimana bunyi Pasal 99? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 99 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. bentuk publikasi atau promosi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
Apa isi Pasal 99? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 99 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. bentuk publikasi atau promosi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
Ringkasan Pasal 99. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 99 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. bentuk publikasi atau promosi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
Terangkan isi Pasal 99. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 99 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. bentuk publikasi atau promosi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
Apa ketentuan Pasal 99? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 99 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. bentuk publikasi atau promosi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
Uraikan Pasal 99. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 99 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi paling sedikit memuat: a. lokasi; b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. bentuk publikasi atau promosi. (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
Jelaskan isi Pasal 100. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 100 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melakukan publikasi atau p. |
Apa yang diatur dalam Pasal 100? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 100 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melakukan publikasi atau p. |
Bagaimana bunyi Pasal 100? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 100 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melakukan publikasi atau p. |
Apa isi Pasal 100? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 100 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melakukan publikasi atau p. |
Ringkasan Pasal 100. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 100 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melakukan publikasi atau p. |
Terangkan isi Pasal 100. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 100 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melakukan publikasi atau p. |
Apa ketentuan Pasal 100? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 100 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melakukan publikasi atau p. |
Uraikan Pasal 100. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 100 mengatur (1) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga yang melakukan publikasi atau p. |
Jelaskan isi Pasal 101. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 101 mengatur atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah. (2) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Apa yang diatur dalam Pasal 101? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 101 mengatur atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah. (2) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Bagaimana bunyi Pasal 101? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 101 mengatur atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah. (2) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Apa isi Pasal 101? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 101 mengatur atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah. (2) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Ringkasan Pasal 101. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 101 mengatur atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah. (2) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Terangkan isi Pasal 101. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 101 mengatur atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah. (2) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Apa ketentuan Pasal 101? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 101 mengatur atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah. (2) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Uraikan Pasal 101. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 101 mengatur atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah. (2) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.