instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Jelaskan isi Pasal 127. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 127 mengatur Penerapan pemberian dan hasil pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif serta pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilaporkan secara berjenjang kepada guber. |
Apa yang diatur dalam Pasal 127? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 127 mengatur Penerapan pemberian dan hasil pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif serta pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilaporkan secara berjenjang kepada guber. |
Bagaimana bunyi Pasal 127? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 127 mengatur Penerapan pemberian dan hasil pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif serta pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilaporkan secara berjenjang kepada guber. |
Apa isi Pasal 127? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 127 mengatur Penerapan pemberian dan hasil pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif serta pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilaporkan secara berjenjang kepada guber. |
Ringkasan Pasal 127. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 127 mengatur Penerapan pemberian dan hasil pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif serta pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilaporkan secara berjenjang kepada guber. |
Terangkan isi Pasal 127. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 127 mengatur Penerapan pemberian dan hasil pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif serta pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilaporkan secara berjenjang kepada guber. |
Apa ketentuan Pasal 127? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 127 mengatur Penerapan pemberian dan hasil pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif serta pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilaporkan secara berjenjang kepada guber. |
Uraikan Pasal 127. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 127 mengatur Penerapan pemberian dan hasil pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif serta pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilaporkan secara berjenjang kepada guber. |
Jelaskan isi Pasal 128. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 128 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 128? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 128 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Bagaimana bunyi Pasal 128? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 128 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa isi Pasal 128? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 128 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Ringkasan Pasal 128. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 128 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Terangkan isi Pasal 128. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 128 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa ketentuan Pasal 128? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 128 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Uraikan Pasal 128. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 128 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Jelaskan isi Pasal 129. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 129 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/w. |
Apa yang diatur dalam Pasal 129? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 129 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/w. |
Bagaimana bunyi Pasal 129? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 129 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/w. |
Apa isi Pasal 129? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 129 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/w. |
Ringkasan Pasal 129. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 129 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/w. |
Terangkan isi Pasal 129. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 129 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/w. |
Apa ketentuan Pasal 129? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 129 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/w. |
Uraikan Pasal 129. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 129 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/w. |
Jelaskan isi Pasal 130. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 130 mengatur (1) Menteri melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah nasional yang menjadi kepentingan Pemerintah Pusat; b. di Kawasan Strategis Nasional; dan . |
Apa yang diatur dalam Pasal 130? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 130 mengatur (1) Menteri melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah nasional yang menjadi kepentingan Pemerintah Pusat; b. di Kawasan Strategis Nasional; dan . |
Bagaimana bunyi Pasal 130? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 130 mengatur (1) Menteri melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah nasional yang menjadi kepentingan Pemerintah Pusat; b. di Kawasan Strategis Nasional; dan . |
Apa isi Pasal 130? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 130 mengatur (1) Menteri melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah nasional yang menjadi kepentingan Pemerintah Pusat; b. di Kawasan Strategis Nasional; dan . |
Ringkasan Pasal 130. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 130 mengatur (1) Menteri melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah nasional yang menjadi kepentingan Pemerintah Pusat; b. di Kawasan Strategis Nasional; dan . |
Terangkan isi Pasal 130. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 130 mengatur (1) Menteri melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah nasional yang menjadi kepentingan Pemerintah Pusat; b. di Kawasan Strategis Nasional; dan . |
Apa ketentuan Pasal 130? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 130 mengatur (1) Menteri melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah nasional yang menjadi kepentingan Pemerintah Pusat; b. di Kawasan Strategis Nasional; dan . |
Uraikan Pasal 130. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 130 mengatur (1) Menteri melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah nasional yang menjadi kepentingan Pemerintah Pusat; b. di Kawasan Strategis Nasional; dan . |
Jelaskan isi Pasal 131. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 131 mengatur (1) Gubernur melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah provinsi yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah provinsi; dan b. yang terjadi lintas . |
Apa yang diatur dalam Pasal 131? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 131 mengatur (1) Gubernur melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah provinsi yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah provinsi; dan b. yang terjadi lintas . |
Bagaimana bunyi Pasal 131? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 131 mengatur (1) Gubernur melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah provinsi yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah provinsi; dan b. yang terjadi lintas . |
Apa isi Pasal 131? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 131 mengatur (1) Gubernur melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah provinsi yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah provinsi; dan b. yang terjadi lintas . |
Ringkasan Pasal 131. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 131 mengatur (1) Gubernur melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah provinsi yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah provinsi; dan b. yang terjadi lintas . |
Terangkan isi Pasal 131. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 131 mengatur (1) Gubernur melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah provinsi yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah provinsi; dan b. yang terjadi lintas . |
Apa ketentuan Pasal 131? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 131 mengatur (1) Gubernur melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah provinsi yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah provinsi; dan b. yang terjadi lintas . |
Uraikan Pasal 131. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 131 mengatur (1) Gubernur melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang: a. di wilayah provinsi yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah provinsi; dan b. yang terjadi lintas . |
Jelaskan isi Pasal 132. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 132 mengatur Bupati/wali kota melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten/kota yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 132? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 132 mengatur Bupati/wali kota melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten/kota yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.. |
Bagaimana bunyi Pasal 132? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 132 mengatur Bupati/wali kota melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten/kota yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.. |
Apa isi Pasal 132? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 132 mengatur Bupati/wali kota melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten/kota yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.. |
Ringkasan Pasal 132. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 132 mengatur Bupati/wali kota melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten/kota yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.. |
Terangkan isi Pasal 132. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 132 mengatur Bupati/wali kota melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten/kota yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.. |
Apa ketentuan Pasal 132? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 132 mengatur Bupati/wali kota melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten/kota yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.. |
Uraikan Pasal 132. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 132 mengatur Bupati/wali kota melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten/kota yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.. |
Jelaskan isi Pasal 133. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 133 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan Sanksi Adminis. |
Apa yang diatur dalam Pasal 133? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 133 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan Sanksi Adminis. |
Bagaimana bunyi Pasal 133? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 133 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan Sanksi Adminis. |
Apa isi Pasal 133? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 133 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan Sanksi Adminis. |
Ringkasan Pasal 133. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 133 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan Sanksi Adminis. |
Terangkan isi Pasal 133. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 133 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan Sanksi Adminis. |
Apa ketentuan Pasal 133? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 133 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan Sanksi Adminis. |
Uraikan Pasal 133. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 133 mengatur (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan Sanksi Adminis. |
Jelaskan isi Pasal 134. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 134 mengatur (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi: a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang; b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan c.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 134? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 134 mengatur (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi: a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang; b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan c.. |
Bagaimana bunyi Pasal 134? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 134 mengatur (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi: a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang; b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan c.. |
Apa isi Pasal 134? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 134 mengatur (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi: a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang; b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan c.. |
Ringkasan Pasal 134. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 134 mengatur (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi: a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang; b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan c.. |
Terangkan isi Pasal 134. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 134 mengatur (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi: a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang; b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan c.. |
Apa ketentuan Pasal 134? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 134 mengatur (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi: a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang; b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan c.. |
Uraikan Pasal 134. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 134 mengatur (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi: a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang; b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan c.. |
Jelaskan isi Pasal 135. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 135 mengatur (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a meliputi: a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki. |
Apa yang diatur dalam Pasal 135? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 135 mengatur (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a meliputi: a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki. |
Bagaimana bunyi Pasal 135? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 135 mengatur (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a meliputi: a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki. |
Apa isi Pasal 135? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 135 mengatur (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a meliputi: a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki. |
Ringkasan Pasal 135. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 135 mengatur (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a meliputi: a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki. |
Terangkan isi Pasal 135. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 135 mengatur (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a meliputi: a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki. |
Apa ketentuan Pasal 135? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 135 mengatur (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a meliputi: a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki. |
Uraikan Pasal 135. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 135 mengatur (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a meliputi: a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki. |
Jelaskan isi Pasal 136. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 136 mengatur Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan t. |
Apa yang diatur dalam Pasal 136? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 136 mengatur Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan t. |
Bagaimana bunyi Pasal 136? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 136 mengatur Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan t. |
Apa isi Pasal 136? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 136 mengatur Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan t. |
Ringkasan Pasal 136. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 136 mengatur Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan t. |
Terangkan isi Pasal 136. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 136 mengatur Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan t. |
Apa ketentuan Pasal 136? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 136 mengatur Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan t. |
Uraikan Pasal 136. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 136 mengatur Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan t. |
Jelaskan isi Pasal 137. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 137 mengatur (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen. (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Apa yang diatur dalam Pasal 137? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 137 mengatur (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen. (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Bagaimana bunyi Pasal 137? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 137 mengatur (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen. (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Apa isi Pasal 137? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 137 mengatur (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen. (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Ringkasan Pasal 137. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 137 mengatur (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen. (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Terangkan isi Pasal 137. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 137 mengatur (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen. (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Apa ketentuan Pasal 137? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 137 mengatur (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen. (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Uraikan Pasal 137. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 137 mengatur (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen. (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Jelaskan isi Pasal 138. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 138 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan: a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR; b. hasil Pengawasan Penataan Ruang; c. hasil Audit Tata Ruang; d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat; e.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 138? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 138 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan: a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR; b. hasil Pengawasan Penataan Ruang; c. hasil Audit Tata Ruang; d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat; e.. |
Bagaimana bunyi Pasal 138? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 138 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan: a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR; b. hasil Pengawasan Penataan Ruang; c. hasil Audit Tata Ruang; d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat; e.. |
Apa isi Pasal 138? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 138 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan: a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR; b. hasil Pengawasan Penataan Ruang; c. hasil Audit Tata Ruang; d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat; e.. |
Ringkasan Pasal 138. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 138 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan: a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR; b. hasil Pengawasan Penataan Ruang; c. hasil Audit Tata Ruang; d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat; e.. |
Terangkan isi Pasal 138. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 138 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan: a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR; b. hasil Pengawasan Penataan Ruang; c. hasil Audit Tata Ruang; d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat; e.. |
Apa ketentuan Pasal 138? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 138 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan: a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR; b. hasil Pengawasan Penataan Ruang; c. hasil Audit Tata Ruang; d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat; e.. |
Uraikan Pasal 138. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 138 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan: a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR; b. hasil Pengawasan Penataan Ruang; c. hasil Audit Tata Ruang; d. pengaduan atau pelaporan Masyarakat; e.. |
Jelaskan isi Pasal 139. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 139 mengatur Sanksi Administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian sementara pelayanan umum; e. penutupan lokasi; f. pencabutan KKPR; g. pem. |
Apa yang diatur dalam Pasal 139? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 139 mengatur Sanksi Administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian sementara pelayanan umum; e. penutupan lokasi; f. pencabutan KKPR; g. pem. |
Bagaimana bunyi Pasal 139? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 139 mengatur Sanksi Administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian sementara pelayanan umum; e. penutupan lokasi; f. pencabutan KKPR; g. pem. |
Apa isi Pasal 139? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 139 mengatur Sanksi Administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian sementara pelayanan umum; e. penutupan lokasi; f. pencabutan KKPR; g. pem. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.