instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Jelaskan isi Pasal 152. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur Pengenaan Sanksi Administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis. Paragraf 2 Peringatan Tertulis. |
Apa yang diatur dalam Pasal 152? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur Pengenaan Sanksi Administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis. Paragraf 2 Peringatan Tertulis. |
Bagaimana bunyi Pasal 152? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur Pengenaan Sanksi Administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis. Paragraf 2 Peringatan Tertulis. |
Apa isi Pasal 152? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur Pengenaan Sanksi Administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis. Paragraf 2 Peringatan Tertulis. |
Ringkasan Pasal 152. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur Pengenaan Sanksi Administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis. Paragraf 2 Peringatan Tertulis. |
Terangkan isi Pasal 152. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur Pengenaan Sanksi Administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis. Paragraf 2 Peringatan Tertulis. |
Apa ketentuan Pasal 152? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur Pengenaan Sanksi Administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis. Paragraf 2 Peringatan Tertulis. |
Uraikan Pasal 152. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 152 mengatur Pengenaan Sanksi Administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis. Paragraf 2 Peringatan Tertulis. |
Jelaskan isi Pasal 153. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur (1) Peringatan tertulis merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 153? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur (1) Peringatan tertulis merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a.. |
Bagaimana bunyi Pasal 153? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur (1) Peringatan tertulis merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a.. |
Apa isi Pasal 153? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur (1) Peringatan tertulis merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a.. |
Ringkasan Pasal 153. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur (1) Peringatan tertulis merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a.. |
Terangkan isi Pasal 153. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur (1) Peringatan tertulis merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a.. |
Apa ketentuan Pasal 153? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur (1) Peringatan tertulis merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a.. |
Uraikan Pasal 153. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 153 mengatur (1) Peringatan tertulis merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a.. |
Jelaskan isi Pasal 154. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringat. |
Apa yang diatur dalam Pasal 154? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringat. |
Bagaimana bunyi Pasal 154? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringat. |
Apa isi Pasal 154? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringat. |
Ringkasan Pasal 154. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringat. |
Terangkan isi Pasal 154. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringat. |
Apa ketentuan Pasal 154? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringat. |
Uraikan Pasal 154. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 154 mengatur (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali. (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringat. |
Jelaskan isi Pasal 155. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan. (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. stiker; b. papan; c. spa. |
Apa yang diatur dalam Pasal 155? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan. (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. stiker; b. papan; c. spa. |
Bagaimana bunyi Pasal 155? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan. (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. stiker; b. papan; c. spa. |
Apa isi Pasal 155? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan. (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. stiker; b. papan; c. spa. |
Ringkasan Pasal 155. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan. (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. stiker; b. papan; c. spa. |
Terangkan isi Pasal 155. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan. (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. stiker; b. papan; c. spa. |
Apa ketentuan Pasal 155? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan. (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. stiker; b. papan; c. spa. |
Uraikan Pasal 155. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 155 mengatur (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan. (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. stiker; b. papan; c. spa. |
Jelaskan isi Pasal 156. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu. (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimak. |
Apa yang diatur dalam Pasal 156? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu. (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimak. |
Bagaimana bunyi Pasal 156? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu. (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimak. |
Apa isi Pasal 156? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu. (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimak. |
Ringkasan Pasal 156. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu. (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimak. |
Terangkan isi Pasal 156. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu. (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimak. |
Apa ketentuan Pasal 156? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu. (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimak. |
Uraikan Pasal 156. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 156 mengatur (1) Denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu. (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimak. |
Jelaskan isi Pasal 157. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu. (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana. |
Apa yang diatur dalam Pasal 157? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu. (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana. |
Bagaimana bunyi Pasal 157? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu. (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana. |
Apa isi Pasal 157? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu. (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana. |
Ringkasan Pasal 157. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu. (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana. |
Terangkan isi Pasal 157. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu. (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana. |
Apa ketentuan Pasal 157? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu. (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana. |
Uraikan Pasal 157. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 157 mengatur (1) Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu. (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana. |
Jelaskan isi Pasal 158. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur (1) Penghentian sementara pelayanan umum merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu. (2) Pengh. |
Apa yang diatur dalam Pasal 158? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur (1) Penghentian sementara pelayanan umum merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu. (2) Pengh. |
Bagaimana bunyi Pasal 158? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur (1) Penghentian sementara pelayanan umum merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu. (2) Pengh. |
Apa isi Pasal 158? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur (1) Penghentian sementara pelayanan umum merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu. (2) Pengh. |
Ringkasan Pasal 158. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur (1) Penghentian sementara pelayanan umum merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu. (2) Pengh. |
Terangkan isi Pasal 158. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur (1) Penghentian sementara pelayanan umum merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu. (2) Pengh. |
Apa ketentuan Pasal 158? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur (1) Penghentian sementara pelayanan umum merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu. (2) Pengh. |
Uraikan Pasal 158. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 158 mengatur (1) Penghentian sementara pelayanan umum merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu. (2) Pengh. |
Jelaskan isi Pasal 159. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur (1) Penutupan lokasi merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan ke. |
Apa yang diatur dalam Pasal 159? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur (1) Penutupan lokasi merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan ke. |
Bagaimana bunyi Pasal 159? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur (1) Penutupan lokasi merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan ke. |
Apa isi Pasal 159? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur (1) Penutupan lokasi merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan ke. |
Ringkasan Pasal 159. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur (1) Penutupan lokasi merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan ke. |
Terangkan isi Pasal 159. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur (1) Penutupan lokasi merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan ke. |
Apa ketentuan Pasal 159? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur (1) Penutupan lokasi merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan ke. |
Uraikan Pasal 159. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 159 mengatur (1) Penutupan lokasi merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan ke. |
Jelaskan isi Pasal 160. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur (1) Pencabutan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR. (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ay. |
Apa yang diatur dalam Pasal 160? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur (1) Pencabutan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR. (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ay. |
Bagaimana bunyi Pasal 160? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur (1) Pencabutan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR. (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ay. |
Apa isi Pasal 160? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur (1) Pencabutan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR. (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ay. |
Ringkasan Pasal 160. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur (1) Pencabutan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR. (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ay. |
Terangkan isi Pasal 160. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur (1) Pencabutan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR. (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ay. |
Apa ketentuan Pasal 160? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur (1) Pencabutan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR. (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ay. |
Uraikan Pasal 160. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 160 mengatur (1) Pencabutan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR. (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ay. |
Jelaskan isi Pasal 161. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur (1) Pembatalan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR. |
Apa yang diatur dalam Pasal 161? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur (1) Pembatalan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR. |
Bagaimana bunyi Pasal 161? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur (1) Pembatalan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR. |
Apa isi Pasal 161? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur (1) Pembatalan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR. |
Ringkasan Pasal 161. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur (1) Pembatalan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR. |
Terangkan isi Pasal 161. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur (1) Pembatalan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR. |
Apa ketentuan Pasal 161? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur (1) Pembatalan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR. |
Uraikan Pasal 161. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 161 mengatur (1) Pembatalan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR. |
Jelaskan isi Pasal 162. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur (1) Pembongkaran bangunan merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana. (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksu. |
Apa yang diatur dalam Pasal 162? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur (1) Pembongkaran bangunan merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana. (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksu. |
Bagaimana bunyi Pasal 162? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur (1) Pembongkaran bangunan merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana. (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksu. |
Apa isi Pasal 162? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur (1) Pembongkaran bangunan merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana. (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksu. |
Ringkasan Pasal 162. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur (1) Pembongkaran bangunan merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana. (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksu. |
Terangkan isi Pasal 162. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur (1) Pembongkaran bangunan merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana. (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksu. |
Apa ketentuan Pasal 162? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur (1) Pembongkaran bangunan merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana. (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksu. |
Uraikan Pasal 162. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 162 mengatur (1) Pembongkaran bangunan merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana. (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksu. |
Jelaskan isi Pasal 163. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 163 mengatur (1) Pemulihan fungsi Ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR. (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m. |
Apa yang diatur dalam Pasal 163? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 163 mengatur (1) Pemulihan fungsi Ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR. (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m. |
Bagaimana bunyi Pasal 163? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 163 mengatur (1) Pemulihan fungsi Ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR. (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m. |
Apa isi Pasal 163? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 163 mengatur (1) Pemulihan fungsi Ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR. (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m. |
Ringkasan Pasal 163. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 163 mengatur (1) Pemulihan fungsi Ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR. (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m. |
Terangkan isi Pasal 163. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 163 mengatur (1) Pemulihan fungsi Ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR. (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m. |
Apa ketentuan Pasal 163? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 163 mengatur (1) Pemulihan fungsi Ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR. (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m. |
Uraikan Pasal 163. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 163 mengatur (1) Pemulihan fungsi Ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR. (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m. |
Jelaskan isi Pasal 164. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 164 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Penilaian efektivitas pen. |
Apa yang diatur dalam Pasal 164? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 164 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Penilaian efektivitas pen. |
Bagaimana bunyi Pasal 164? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 164 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Penilaian efektivitas pen. |
Apa isi Pasal 164? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 164 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Penilaian efektivitas pen. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.