instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Jelaskan isi Pasal 177. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 177 mengatur a. ketua tim Audit Tata Ruang, dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama; dan b. anggota tim Audit Tata Ruang, paling sedikit terdiri atas: 1. pegawai negeri sipil yang me. |
Apa yang diatur dalam Pasal 177? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 177 mengatur a. ketua tim Audit Tata Ruang, dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama; dan b. anggota tim Audit Tata Ruang, paling sedikit terdiri atas: 1. pegawai negeri sipil yang me. |
Bagaimana bunyi Pasal 177? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 177 mengatur a. ketua tim Audit Tata Ruang, dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama; dan b. anggota tim Audit Tata Ruang, paling sedikit terdiri atas: 1. pegawai negeri sipil yang me. |
Apa isi Pasal 177? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 177 mengatur a. ketua tim Audit Tata Ruang, dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama; dan b. anggota tim Audit Tata Ruang, paling sedikit terdiri atas: 1. pegawai negeri sipil yang me. |
Ringkasan Pasal 177. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 177 mengatur a. ketua tim Audit Tata Ruang, dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama; dan b. anggota tim Audit Tata Ruang, paling sedikit terdiri atas: 1. pegawai negeri sipil yang me. |
Terangkan isi Pasal 177. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 177 mengatur a. ketua tim Audit Tata Ruang, dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama; dan b. anggota tim Audit Tata Ruang, paling sedikit terdiri atas: 1. pegawai negeri sipil yang me. |
Apa ketentuan Pasal 177? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 177 mengatur a. ketua tim Audit Tata Ruang, dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama; dan b. anggota tim Audit Tata Ruang, paling sedikit terdiri atas: 1. pegawai negeri sipil yang me. |
Uraikan Pasal 177. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 177 mengatur a. ketua tim Audit Tata Ruang, dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama; dan b. anggota tim Audit Tata Ruang, paling sedikit terdiri atas: 1. pegawai negeri sipil yang me. |
Jelaskan isi Pasal 178. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 178 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 178? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 178 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 178? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 178 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 178? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 178 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 178. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 178 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 178. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 178 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 178? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 178 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 178. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 178 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 179. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 179 mengatur Perencanaan Audit Tata Ruang meliputi: a. penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang; c. penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang; dan d. penentuan pem. |
Apa yang diatur dalam Pasal 179? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 179 mengatur Perencanaan Audit Tata Ruang meliputi: a. penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang; c. penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang; dan d. penentuan pem. |
Bagaimana bunyi Pasal 179? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 179 mengatur Perencanaan Audit Tata Ruang meliputi: a. penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang; c. penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang; dan d. penentuan pem. |
Apa isi Pasal 179? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 179 mengatur Perencanaan Audit Tata Ruang meliputi: a. penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang; c. penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang; dan d. penentuan pem. |
Ringkasan Pasal 179. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 179 mengatur Perencanaan Audit Tata Ruang meliputi: a. penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang; c. penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang; dan d. penentuan pem. |
Terangkan isi Pasal 179. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 179 mengatur Perencanaan Audit Tata Ruang meliputi: a. penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang; c. penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang; dan d. penentuan pem. |
Apa ketentuan Pasal 179? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 179 mengatur Perencanaan Audit Tata Ruang meliputi: a. penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang; c. penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang; dan d. penentuan pem. |
Uraikan Pasal 179. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 179 mengatur Perencanaan Audit Tata Ruang meliputi: a. penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang; c. penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang; dan d. penentuan pem. |
Jelaskan isi Pasal 180. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 180 mengatur (1) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan dan digitasi peta. (2) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang se. |
Apa yang diatur dalam Pasal 180? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 180 mengatur (1) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan dan digitasi peta. (2) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang se. |
Bagaimana bunyi Pasal 180? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 180 mengatur (1) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan dan digitasi peta. (2) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang se. |
Apa isi Pasal 180? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 180 mengatur (1) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan dan digitasi peta. (2) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang se. |
Ringkasan Pasal 180. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 180 mengatur (1) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan dan digitasi peta. (2) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang se. |
Terangkan isi Pasal 180. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 180 mengatur (1) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan dan digitasi peta. (2) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang se. |
Apa ketentuan Pasal 180? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 180 mengatur (1) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan dan digitasi peta. (2) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang se. |
Uraikan Pasal 180. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 180 mengatur (1) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan dan digitasi peta. (2) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang se. |
Jelaskan isi Pasal 181. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 181 mengatur Penyeragaman skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian skala antara peta kerja yang digunakan dan peta RTR yang digunakan sebagai acuan.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 181? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 181 mengatur Penyeragaman skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian skala antara peta kerja yang digunakan dan peta RTR yang digunakan sebagai acuan.. |
Bagaimana bunyi Pasal 181? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 181 mengatur Penyeragaman skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian skala antara peta kerja yang digunakan dan peta RTR yang digunakan sebagai acuan.. |
Apa isi Pasal 181? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 181 mengatur Penyeragaman skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian skala antara peta kerja yang digunakan dan peta RTR yang digunakan sebagai acuan.. |
Ringkasan Pasal 181. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 181 mengatur Penyeragaman skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian skala antara peta kerja yang digunakan dan peta RTR yang digunakan sebagai acuan.. |
Terangkan isi Pasal 181. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 181 mengatur Penyeragaman skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian skala antara peta kerja yang digunakan dan peta RTR yang digunakan sebagai acuan.. |
Apa ketentuan Pasal 181? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 181 mengatur Penyeragaman skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian skala antara peta kerja yang digunakan dan peta RTR yang digunakan sebagai acuan.. |
Uraikan Pasal 181. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 181 mengatur Penyeragaman skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian skala antara peta kerja yang digunakan dan peta RTR yang digunakan sebagai acuan.. |
Jelaskan isi Pasal 182. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 182 mengatur (1) Penetapan batas lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b menggunakan: a. batas kepemilikan atau penguasaan bidang tanah; b. batas administrasi wilayah; atau c.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 182? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 182 mengatur (1) Penetapan batas lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b menggunakan: a. batas kepemilikan atau penguasaan bidang tanah; b. batas administrasi wilayah; atau c.. |
Bagaimana bunyi Pasal 182? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 182 mengatur (1) Penetapan batas lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b menggunakan: a. batas kepemilikan atau penguasaan bidang tanah; b. batas administrasi wilayah; atau c.. |
Apa isi Pasal 182? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 182 mengatur (1) Penetapan batas lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b menggunakan: a. batas kepemilikan atau penguasaan bidang tanah; b. batas administrasi wilayah; atau c.. |
Ringkasan Pasal 182. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 182 mengatur (1) Penetapan batas lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b menggunakan: a. batas kepemilikan atau penguasaan bidang tanah; b. batas administrasi wilayah; atau c.. |
Terangkan isi Pasal 182. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 182 mengatur (1) Penetapan batas lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b menggunakan: a. batas kepemilikan atau penguasaan bidang tanah; b. batas administrasi wilayah; atau c.. |
Apa ketentuan Pasal 182? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 182 mengatur (1) Penetapan batas lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b menggunakan: a. batas kepemilikan atau penguasaan bidang tanah; b. batas administrasi wilayah; atau c.. |
Uraikan Pasal 182. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 182 mengatur (1) Penetapan batas lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b menggunakan: a. batas kepemilikan atau penguasaan bidang tanah; b. batas administrasi wilayah; atau c.. |
Jelaskan isi Pasal 183. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 183 mengatur Penghitungan luas area lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap batas lokasi Audit Tata Ruang yang telah ditetapkan.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 183? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 183 mengatur Penghitungan luas area lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap batas lokasi Audit Tata Ruang yang telah ditetapkan.. |
Bagaimana bunyi Pasal 183? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 183 mengatur Penghitungan luas area lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap batas lokasi Audit Tata Ruang yang telah ditetapkan.. |
Apa isi Pasal 183? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 183 mengatur Penghitungan luas area lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap batas lokasi Audit Tata Ruang yang telah ditetapkan.. |
Ringkasan Pasal 183. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 183 mengatur Penghitungan luas area lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap batas lokasi Audit Tata Ruang yang telah ditetapkan.. |
Terangkan isi Pasal 183. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 183 mengatur Penghitungan luas area lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap batas lokasi Audit Tata Ruang yang telah ditetapkan.. |
Apa ketentuan Pasal 183? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 183 mengatur Penghitungan luas area lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap batas lokasi Audit Tata Ruang yang telah ditetapkan.. |
Uraikan Pasal 183. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 183 mengatur Penghitungan luas area lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap batas lokasi Audit Tata Ruang yang telah ditetapkan.. |
Jelaskan isi Pasal 184. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 184 mengatur (1) Penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan b. pelaporan hasil Audit Tata Ruang. (2. |
Apa yang diatur dalam Pasal 184? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 184 mengatur (1) Penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan b. pelaporan hasil Audit Tata Ruang. (2. |
Bagaimana bunyi Pasal 184? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 184 mengatur (1) Penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan b. pelaporan hasil Audit Tata Ruang. (2. |
Apa isi Pasal 184? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 184 mengatur (1) Penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan b. pelaporan hasil Audit Tata Ruang. (2. |
Ringkasan Pasal 184. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 184 mengatur (1) Penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan b. pelaporan hasil Audit Tata Ruang. (2. |
Terangkan isi Pasal 184. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 184 mengatur (1) Penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan b. pelaporan hasil Audit Tata Ruang. (2. |
Apa ketentuan Pasal 184? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 184 mengatur (1) Penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan b. pelaporan hasil Audit Tata Ruang. (2. |
Uraikan Pasal 184. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 184 mengatur (1) Penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan b. pelaporan hasil Audit Tata Ruang. (2. |
Jelaskan isi Pasal 185. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 185 mengatur (1) Penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Tata Ruang. (2) . |
Apa yang diatur dalam Pasal 185? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 185 mengatur (1) Penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Tata Ruang. (2) . |
Bagaimana bunyi Pasal 185? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 185 mengatur (1) Penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Tata Ruang. (2) . |
Apa isi Pasal 185? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 185 mengatur (1) Penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Tata Ruang. (2) . |
Ringkasan Pasal 185. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 185 mengatur (1) Penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Tata Ruang. (2) . |
Terangkan isi Pasal 185. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 185 mengatur (1) Penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Tata Ruang. (2) . |
Apa ketentuan Pasal 185? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 185 mengatur (1) Penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Tata Ruang. (2) . |
Uraikan Pasal 185. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 185 mengatur (1) Penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Tata Ruang. (2) . |
Jelaskan isi Pasal 186. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 186 mengatur (1) Penentuan pembiayaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d dilakukan melalui penyusunan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Audit Tata Ruang. (2) Rencana anggara. |
Apa yang diatur dalam Pasal 186? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 186 mengatur (1) Penentuan pembiayaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d dilakukan melalui penyusunan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Audit Tata Ruang. (2) Rencana anggara. |
Bagaimana bunyi Pasal 186? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 186 mengatur (1) Penentuan pembiayaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d dilakukan melalui penyusunan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Audit Tata Ruang. (2) Rencana anggara. |
Apa isi Pasal 186? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 186 mengatur (1) Penentuan pembiayaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d dilakukan melalui penyusunan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Audit Tata Ruang. (2) Rencana anggara. |
Ringkasan Pasal 186. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 186 mengatur (1) Penentuan pembiayaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d dilakukan melalui penyusunan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Audit Tata Ruang. (2) Rencana anggara. |
Terangkan isi Pasal 186. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 186 mengatur (1) Penentuan pembiayaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d dilakukan melalui penyusunan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Audit Tata Ruang. (2) Rencana anggara. |
Apa ketentuan Pasal 186? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 186 mengatur (1) Penentuan pembiayaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d dilakukan melalui penyusunan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Audit Tata Ruang. (2) Rencana anggara. |
Uraikan Pasal 186. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 186 mengatur (1) Penentuan pembiayaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d dilakukan melalui penyusunan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Audit Tata Ruang. (2) Rencana anggara. |
Jelaskan isi Pasal 187. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 187 mengatur (1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. Perubahan Fu. |
Apa yang diatur dalam Pasal 187? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 187 mengatur (1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. Perubahan Fu. |
Bagaimana bunyi Pasal 187? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 187 mengatur (1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. Perubahan Fu. |
Apa isi Pasal 187? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 187 mengatur (1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. Perubahan Fu. |
Ringkasan Pasal 187. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 187 mengatur (1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. Perubahan Fu. |
Terangkan isi Pasal 187. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 187 mengatur (1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. Perubahan Fu. |
Apa ketentuan Pasal 187? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 187 mengatur (1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. Perubahan Fu. |
Uraikan Pasal 187. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 187 mengatur (1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. Perubahan Fu. |
Jelaskan isi Pasal 188. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a dinilai menggunakan metode penghitungan penurunan kualitas Ruang.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 188? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a dinilai menggunakan metode penghitungan penurunan kualitas Ruang.. |
Bagaimana bunyi Pasal 188? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a dinilai menggunakan metode penghitungan penurunan kualitas Ruang.. |
Apa isi Pasal 188? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a dinilai menggunakan metode penghitungan penurunan kualitas Ruang.. |
Ringkasan Pasal 188. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a dinilai menggunakan metode penghitungan penurunan kualitas Ruang.. |
Terangkan isi Pasal 188. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a dinilai menggunakan metode penghitungan penurunan kualitas Ruang.. |
Apa ketentuan Pasal 188? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a dinilai menggunakan metode penghitungan penurunan kualitas Ruang.. |
Uraikan Pasal 188. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 188 mengatur Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a dinilai menggunakan metode penghitungan penurunan kualitas Ruang.. |
Jelaskan isi Pasal 189. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur Kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai: a. nilai aset terdampak yang hilang atau rusak; b. perubahan biaya in. |
Apa yang diatur dalam Pasal 189? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur Kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai: a. nilai aset terdampak yang hilang atau rusak; b. perubahan biaya in. |
Bagaimana bunyi Pasal 189? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur Kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai: a. nilai aset terdampak yang hilang atau rusak; b. perubahan biaya in. |
Apa isi Pasal 189? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur Kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai: a. nilai aset terdampak yang hilang atau rusak; b. perubahan biaya in. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.