instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Ringkasan Pasal 164. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 164 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Penilaian efektivitas pen. |
Terangkan isi Pasal 164. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 164 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Penilaian efektivitas pen. |
Apa ketentuan Pasal 164? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 164 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Penilaian efektivitas pen. |
Uraikan Pasal 164. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 164 mengatur (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang. (2) Penilaian efektivitas pen. |
Jelaskan isi Pasal 165. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 165 mengatur (1) Orang yang dikenakan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi. (2) Pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai . |
Apa yang diatur dalam Pasal 165? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 165 mengatur (1) Orang yang dikenakan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi. (2) Pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai . |
Bagaimana bunyi Pasal 165? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 165 mengatur (1) Orang yang dikenakan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi. (2) Pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai . |
Apa isi Pasal 165? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 165 mengatur (1) Orang yang dikenakan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi. (2) Pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai . |
Ringkasan Pasal 165. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 165 mengatur (1) Orang yang dikenakan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi. (2) Pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai . |
Terangkan isi Pasal 165. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 165 mengatur (1) Orang yang dikenakan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi. (2) Pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai . |
Apa ketentuan Pasal 165? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 165 mengatur (1) Orang yang dikenakan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi. (2) Pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai . |
Uraikan Pasal 165. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 165 mengatur (1) Orang yang dikenakan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi. (2) Pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai . |
Jelaskan isi Pasal 166. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 166 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bi. |
Apa yang diatur dalam Pasal 166? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 166 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bi. |
Bagaimana bunyi Pasal 166? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 166 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bi. |
Apa isi Pasal 166? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 166 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bi. |
Ringkasan Pasal 166. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 166 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bi. |
Terangkan isi Pasal 166. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 166 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bi. |
Apa ketentuan Pasal 166? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 166 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bi. |
Uraikan Pasal 166. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 166 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bi. |
Jelaskan isi Pasal 167. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 167 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Sanksi Administratif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 167? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 167 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Sanksi Administratif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Bagaimana bunyi Pasal 167? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 167 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Sanksi Administratif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa isi Pasal 167? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 167 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Sanksi Administratif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Ringkasan Pasal 167. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 167 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Sanksi Administratif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Terangkan isi Pasal 167. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 167 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Sanksi Administratif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa ketentuan Pasal 167? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 167 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Sanksi Administratif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Uraikan Pasal 167. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 167 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Sanksi Administratif diatur dalam petunjuk teknis.. |
Jelaskan isi Pasal 168. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 168 mengatur (1) Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang di. |
Apa yang diatur dalam Pasal 168? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 168 mengatur (1) Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang di. |
Bagaimana bunyi Pasal 168? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 168 mengatur (1) Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang di. |
Apa isi Pasal 168? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 168 mengatur (1) Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang di. |
Ringkasan Pasal 168. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 168 mengatur (1) Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang di. |
Terangkan isi Pasal 168. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 168 mengatur (1) Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang di. |
Apa ketentuan Pasal 168? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 168 mengatur (1) Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang di. |
Uraikan Pasal 168. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 168 mengatur (1) Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (2) Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang di. |
Jelaskan isi Pasal 169. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 169 mengatur Temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 . |
Apa yang diatur dalam Pasal 169? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 169 mengatur Temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 . |
Bagaimana bunyi Pasal 169? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 169 mengatur Temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 . |
Apa isi Pasal 169? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 169 mengatur Temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 . |
Ringkasan Pasal 169. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 169 mengatur Temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 . |
Terangkan isi Pasal 169. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 169 mengatur Temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 . |
Apa ketentuan Pasal 169? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 169 mengatur Temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 . |
Uraikan Pasal 169. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 169 mengatur Temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 . |
Jelaskan isi Pasal 170. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 170 mengatur Laporan atau pengaduan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf b diperoleh mel. |
Apa yang diatur dalam Pasal 170? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 170 mengatur Laporan atau pengaduan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf b diperoleh mel. |
Bagaimana bunyi Pasal 170? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 170 mengatur Laporan atau pengaduan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf b diperoleh mel. |
Apa isi Pasal 170? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 170 mengatur Laporan atau pengaduan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf b diperoleh mel. |
Ringkasan Pasal 170. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 170 mengatur Laporan atau pengaduan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf b diperoleh mel. |
Terangkan isi Pasal 170. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 170 mengatur Laporan atau pengaduan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf b diperoleh mel. |
Apa ketentuan Pasal 170? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 170 mengatur Laporan atau pengaduan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf b diperoleh mel. |
Uraikan Pasal 170. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 170 mengatur Laporan atau pengaduan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf b diperoleh mel. |
Jelaskan isi Pasal 171. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 171 mengatur Bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf c berupa: a. banjir; b. tanah. |
Apa yang diatur dalam Pasal 171? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 171 mengatur Bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf c berupa: a. banjir; b. tanah. |
Bagaimana bunyi Pasal 171? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 171 mengatur Bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf c berupa: a. banjir; b. tanah. |
Apa isi Pasal 171? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 171 mengatur Bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf c berupa: a. banjir; b. tanah. |
Ringkasan Pasal 171. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 171 mengatur Bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf c berupa: a. banjir; b. tanah. |
Terangkan isi Pasal 171. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 171 mengatur Bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf c berupa: a. banjir; b. tanah. |
Apa ketentuan Pasal 171? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 171 mengatur Bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf c berupa: a. banjir; b. tanah. |
Uraikan Pasal 171. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 171 mengatur Bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf c berupa: a. banjir; b. tanah. |
Jelaskan isi Pasal 172. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 172 mengatur Tahapan Audit Tata Ruang terdiri atas: a. pembentukan tim Audit Tata Ruang; b. perencanaan Audit Tata Ruang; c. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan d. penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang. P. |
Apa yang diatur dalam Pasal 172? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 172 mengatur Tahapan Audit Tata Ruang terdiri atas: a. pembentukan tim Audit Tata Ruang; b. perencanaan Audit Tata Ruang; c. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan d. penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang. P. |
Bagaimana bunyi Pasal 172? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 172 mengatur Tahapan Audit Tata Ruang terdiri atas: a. pembentukan tim Audit Tata Ruang; b. perencanaan Audit Tata Ruang; c. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan d. penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang. P. |
Apa isi Pasal 172? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 172 mengatur Tahapan Audit Tata Ruang terdiri atas: a. pembentukan tim Audit Tata Ruang; b. perencanaan Audit Tata Ruang; c. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan d. penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang. P. |
Ringkasan Pasal 172. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 172 mengatur Tahapan Audit Tata Ruang terdiri atas: a. pembentukan tim Audit Tata Ruang; b. perencanaan Audit Tata Ruang; c. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan d. penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang. P. |
Terangkan isi Pasal 172. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 172 mengatur Tahapan Audit Tata Ruang terdiri atas: a. pembentukan tim Audit Tata Ruang; b. perencanaan Audit Tata Ruang; c. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan d. penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang. P. |
Apa ketentuan Pasal 172? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 172 mengatur Tahapan Audit Tata Ruang terdiri atas: a. pembentukan tim Audit Tata Ruang; b. perencanaan Audit Tata Ruang; c. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan d. penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang. P. |
Uraikan Pasal 172. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 172 mengatur Tahapan Audit Tata Ruang terdiri atas: a. pembentukan tim Audit Tata Ruang; b. perencanaan Audit Tata Ruang; c. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan d. penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang. P. |
Jelaskan isi Pasal 173. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 173 mengatur Tim Audit Tata Ruang terdiri atas: a. Tim Audit Tata Ruang pusat; b. Tim Audit Tata Ruang provinsi; dan c. Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 173? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 173 mengatur Tim Audit Tata Ruang terdiri atas: a. Tim Audit Tata Ruang pusat; b. Tim Audit Tata Ruang provinsi; dan c. Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota.. |
Bagaimana bunyi Pasal 173? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 173 mengatur Tim Audit Tata Ruang terdiri atas: a. Tim Audit Tata Ruang pusat; b. Tim Audit Tata Ruang provinsi; dan c. Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota.. |
Apa isi Pasal 173? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 173 mengatur Tim Audit Tata Ruang terdiri atas: a. Tim Audit Tata Ruang pusat; b. Tim Audit Tata Ruang provinsi; dan c. Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota.. |
Ringkasan Pasal 173. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 173 mengatur Tim Audit Tata Ruang terdiri atas: a. Tim Audit Tata Ruang pusat; b. Tim Audit Tata Ruang provinsi; dan c. Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota.. |
Terangkan isi Pasal 173. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 173 mengatur Tim Audit Tata Ruang terdiri atas: a. Tim Audit Tata Ruang pusat; b. Tim Audit Tata Ruang provinsi; dan c. Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota.. |
Apa ketentuan Pasal 173? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 173 mengatur Tim Audit Tata Ruang terdiri atas: a. Tim Audit Tata Ruang pusat; b. Tim Audit Tata Ruang provinsi; dan c. Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota.. |
Uraikan Pasal 173. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 173 mengatur Tim Audit Tata Ruang terdiri atas: a. Tim Audit Tata Ruang pusat; b. Tim Audit Tata Ruang provinsi; dan c. Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota.. |
Jelaskan isi Pasal 174. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 174 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah nasional; b. Kawasan Strategis Nasional; dan c. kawasan lint. |
Apa yang diatur dalam Pasal 174? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 174 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah nasional; b. Kawasan Strategis Nasional; dan c. kawasan lint. |
Bagaimana bunyi Pasal 174? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 174 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah nasional; b. Kawasan Strategis Nasional; dan c. kawasan lint. |
Apa isi Pasal 174? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 174 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah nasional; b. Kawasan Strategis Nasional; dan c. kawasan lint. |
Ringkasan Pasal 174. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 174 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah nasional; b. Kawasan Strategis Nasional; dan c. kawasan lint. |
Terangkan isi Pasal 174. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 174 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah nasional; b. Kawasan Strategis Nasional; dan c. kawasan lint. |
Apa ketentuan Pasal 174? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 174 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah nasional; b. Kawasan Strategis Nasional; dan c. kawasan lint. |
Uraikan Pasal 174. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 174 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah nasional; b. Kawasan Strategis Nasional; dan c. kawasan lint. |
Jelaskan isi Pasal 175. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 175 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah provinsi; dan b. kawasan lintas kabupaten/kota. (2) Tim A. |
Apa yang diatur dalam Pasal 175? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 175 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah provinsi; dan b. kawasan lintas kabupaten/kota. (2) Tim A. |
Bagaimana bunyi Pasal 175? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 175 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah provinsi; dan b. kawasan lintas kabupaten/kota. (2) Tim A. |
Apa isi Pasal 175? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 175 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah provinsi; dan b. kawasan lintas kabupaten/kota. (2) Tim A. |
Ringkasan Pasal 175. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 175 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah provinsi; dan b. kawasan lintas kabupaten/kota. (2) Tim A. |
Terangkan isi Pasal 175. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 175 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah provinsi; dan b. kawasan lintas kabupaten/kota. (2) Tim A. |
Apa ketentuan Pasal 175? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 175 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah provinsi; dan b. kawasan lintas kabupaten/kota. (2) Tim A. |
Uraikan Pasal 175. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 175 mengatur (1) Tim Audit Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada: a. wilayah provinsi; dan b. kawasan lintas kabupaten/kota. (2) Tim A. |
Jelaskan isi Pasal 176. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 176 mengatur Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 176? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 176 mengatur Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.. |
Bagaimana bunyi Pasal 176? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 176 mengatur Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.. |
Apa isi Pasal 176? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 176 mengatur Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.. |
Ringkasan Pasal 176. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 176 mengatur Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.. |
Terangkan isi Pasal 176. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 176 mengatur Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.. |
Apa ketentuan Pasal 176? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 176 mengatur Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.. |
Uraikan Pasal 176. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 176 mengatur Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c memiliki kewenangan melakukan Audit Tata Ruang pada ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.