instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Ringkasan Pasal 189. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur Kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai: a. nilai aset terdampak yang hilang atau rusak; b. perubahan biaya in. |
Terangkan isi Pasal 189. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur Kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai: a. nilai aset terdampak yang hilang atau rusak; b. perubahan biaya in. |
Apa ketentuan Pasal 189? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur Kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai: a. nilai aset terdampak yang hilang atau rusak; b. perubahan biaya in. |
Uraikan Pasal 189. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 189 mengatur Kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai: a. nilai aset terdampak yang hilang atau rusak; b. perubahan biaya in. |
Jelaskan isi Pasal 190. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf c dinilai dengan cara: a. memeriksa kejadian kematian Orang yang disebabkan oleh pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan b. melakukan anal. |
Apa yang diatur dalam Pasal 190? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf c dinilai dengan cara: a. memeriksa kejadian kematian Orang yang disebabkan oleh pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan b. melakukan anal. |
Bagaimana bunyi Pasal 190? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf c dinilai dengan cara: a. memeriksa kejadian kematian Orang yang disebabkan oleh pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan b. melakukan anal. |
Apa isi Pasal 190? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf c dinilai dengan cara: a. memeriksa kejadian kematian Orang yang disebabkan oleh pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan b. melakukan anal. |
Ringkasan Pasal 190. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf c dinilai dengan cara: a. memeriksa kejadian kematian Orang yang disebabkan oleh pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan b. melakukan anal. |
Terangkan isi Pasal 190. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf c dinilai dengan cara: a. memeriksa kejadian kematian Orang yang disebabkan oleh pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan b. melakukan anal. |
Apa ketentuan Pasal 190? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf c dinilai dengan cara: a. memeriksa kejadian kematian Orang yang disebabkan oleh pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan b. melakukan anal. |
Uraikan Pasal 190. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 190 mengatur Kematian Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf c dinilai dengan cara: a. memeriksa kejadian kematian Orang yang disebabkan oleh pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan b. melakukan anal. |
Jelaskan isi Pasal 191. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Tata Ruang. Bagian Ketiga Penyusunan Laporan Hasil Audit Tata Ruang. |
Apa yang diatur dalam Pasal 191? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Tata Ruang. Bagian Ketiga Penyusunan Laporan Hasil Audit Tata Ruang. |
Bagaimana bunyi Pasal 191? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Tata Ruang. Bagian Ketiga Penyusunan Laporan Hasil Audit Tata Ruang. |
Apa isi Pasal 191? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Tata Ruang. Bagian Ketiga Penyusunan Laporan Hasil Audit Tata Ruang. |
Ringkasan Pasal 191. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Tata Ruang. Bagian Ketiga Penyusunan Laporan Hasil Audit Tata Ruang. |
Terangkan isi Pasal 191. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Tata Ruang. Bagian Ketiga Penyusunan Laporan Hasil Audit Tata Ruang. |
Apa ketentuan Pasal 191? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Tata Ruang. Bagian Ketiga Penyusunan Laporan Hasil Audit Tata Ruang. |
Uraikan Pasal 191. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 191 mengatur Penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Tata Ruang. Bagian Ketiga Penyusunan Laporan Hasil Audit Tata Ruang. |
Jelaskan isi Pasal 192. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur (1) Penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang dilakukan oleh tim Audit Tata Ruang. (2) Tim Audit Tata Ruang bertanggung jawab terhadap kesahihan data, informasi, analisis, dan hasil rekomendasi Audit . |
Apa yang diatur dalam Pasal 192? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur (1) Penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang dilakukan oleh tim Audit Tata Ruang. (2) Tim Audit Tata Ruang bertanggung jawab terhadap kesahihan data, informasi, analisis, dan hasil rekomendasi Audit . |
Bagaimana bunyi Pasal 192? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur (1) Penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang dilakukan oleh tim Audit Tata Ruang. (2) Tim Audit Tata Ruang bertanggung jawab terhadap kesahihan data, informasi, analisis, dan hasil rekomendasi Audit . |
Apa isi Pasal 192? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur (1) Penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang dilakukan oleh tim Audit Tata Ruang. (2) Tim Audit Tata Ruang bertanggung jawab terhadap kesahihan data, informasi, analisis, dan hasil rekomendasi Audit . |
Ringkasan Pasal 192. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur (1) Penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang dilakukan oleh tim Audit Tata Ruang. (2) Tim Audit Tata Ruang bertanggung jawab terhadap kesahihan data, informasi, analisis, dan hasil rekomendasi Audit . |
Terangkan isi Pasal 192. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur (1) Penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang dilakukan oleh tim Audit Tata Ruang. (2) Tim Audit Tata Ruang bertanggung jawab terhadap kesahihan data, informasi, analisis, dan hasil rekomendasi Audit . |
Apa ketentuan Pasal 192? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur (1) Penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang dilakukan oleh tim Audit Tata Ruang. (2) Tim Audit Tata Ruang bertanggung jawab terhadap kesahihan data, informasi, analisis, dan hasil rekomendasi Audit . |
Uraikan Pasal 192. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 192 mengatur (1) Penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang dilakukan oleh tim Audit Tata Ruang. (2) Tim Audit Tata Ruang bertanggung jawab terhadap kesahihan data, informasi, analisis, dan hasil rekomendasi Audit . |
Jelaskan isi Pasal 193. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 paling sedikit memuat: a. delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang; c. hasil analisis Audit T. |
Apa yang diatur dalam Pasal 193? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 paling sedikit memuat: a. delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang; c. hasil analisis Audit T. |
Bagaimana bunyi Pasal 193? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 paling sedikit memuat: a. delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang; c. hasil analisis Audit T. |
Apa isi Pasal 193? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 paling sedikit memuat: a. delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang; c. hasil analisis Audit T. |
Ringkasan Pasal 193. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 paling sedikit memuat: a. delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang; c. hasil analisis Audit T. |
Terangkan isi Pasal 193. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 paling sedikit memuat: a. delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang; c. hasil analisis Audit T. |
Apa ketentuan Pasal 193? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 paling sedikit memuat: a. delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang; c. hasil analisis Audit T. |
Uraikan Pasal 193. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 193 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 paling sedikit memuat: a. delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang; c. hasil analisis Audit T. |
Jelaskan isi Pasal 194. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang ditetapkan dengan: a. keputusan Menteri, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat; b. keputusan gubernur, untuk hasil Audit Tata Ruang yang . |
Apa yang diatur dalam Pasal 194? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang ditetapkan dengan: a. keputusan Menteri, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat; b. keputusan gubernur, untuk hasil Audit Tata Ruang yang . |
Bagaimana bunyi Pasal 194? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang ditetapkan dengan: a. keputusan Menteri, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat; b. keputusan gubernur, untuk hasil Audit Tata Ruang yang . |
Apa isi Pasal 194? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang ditetapkan dengan: a. keputusan Menteri, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat; b. keputusan gubernur, untuk hasil Audit Tata Ruang yang . |
Ringkasan Pasal 194. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang ditetapkan dengan: a. keputusan Menteri, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat; b. keputusan gubernur, untuk hasil Audit Tata Ruang yang . |
Terangkan isi Pasal 194. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang ditetapkan dengan: a. keputusan Menteri, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat; b. keputusan gubernur, untuk hasil Audit Tata Ruang yang . |
Apa ketentuan Pasal 194? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang ditetapkan dengan: a. keputusan Menteri, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat; b. keputusan gubernur, untuk hasil Audit Tata Ruang yang . |
Uraikan Pasal 194. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 194 mengatur (1) Laporan hasil Audit Tata Ruang ditetapkan dengan: a. keputusan Menteri, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat; b. keputusan gubernur, untuk hasil Audit Tata Ruang yang . |
Jelaskan isi Pasal 195. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang terdiri atas: a. penetapan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan sesuai rekomendasi dari pelaksana Audit Tata Ruang oleh pihak atau instansi terkait; dan/atau b.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 195? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang terdiri atas: a. penetapan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan sesuai rekomendasi dari pelaksana Audit Tata Ruang oleh pihak atau instansi terkait; dan/atau b.. |
Bagaimana bunyi Pasal 195? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang terdiri atas: a. penetapan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan sesuai rekomendasi dari pelaksana Audit Tata Ruang oleh pihak atau instansi terkait; dan/atau b.. |
Apa isi Pasal 195? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang terdiri atas: a. penetapan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan sesuai rekomendasi dari pelaksana Audit Tata Ruang oleh pihak atau instansi terkait; dan/atau b.. |
Ringkasan Pasal 195. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang terdiri atas: a. penetapan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan sesuai rekomendasi dari pelaksana Audit Tata Ruang oleh pihak atau instansi terkait; dan/atau b.. |
Terangkan isi Pasal 195. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang terdiri atas: a. penetapan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan sesuai rekomendasi dari pelaksana Audit Tata Ruang oleh pihak atau instansi terkait; dan/atau b.. |
Apa ketentuan Pasal 195? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang terdiri atas: a. penetapan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan sesuai rekomendasi dari pelaksana Audit Tata Ruang oleh pihak atau instansi terkait; dan/atau b.. |
Uraikan Pasal 195. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 195 mengatur Tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang terdiri atas: a. penetapan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan sesuai rekomendasi dari pelaksana Audit Tata Ruang oleh pihak atau instansi terkait; dan/atau b.. |
Jelaskan isi Pasal 196. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur (1) Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang bersifat rahasia. (2) Penggunaan setiap data dan informasi hasil Audit Tata Ruang harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang berwenang. (3) Pejabat yan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 196? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur (1) Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang bersifat rahasia. (2) Penggunaan setiap data dan informasi hasil Audit Tata Ruang harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang berwenang. (3) Pejabat yan. |
Bagaimana bunyi Pasal 196? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur (1) Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang bersifat rahasia. (2) Penggunaan setiap data dan informasi hasil Audit Tata Ruang harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang berwenang. (3) Pejabat yan. |
Apa isi Pasal 196? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur (1) Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang bersifat rahasia. (2) Penggunaan setiap data dan informasi hasil Audit Tata Ruang harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang berwenang. (3) Pejabat yan. |
Ringkasan Pasal 196. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur (1) Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang bersifat rahasia. (2) Penggunaan setiap data dan informasi hasil Audit Tata Ruang harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang berwenang. (3) Pejabat yan. |
Terangkan isi Pasal 196. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur (1) Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang bersifat rahasia. (2) Penggunaan setiap data dan informasi hasil Audit Tata Ruang harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang berwenang. (3) Pejabat yan. |
Apa ketentuan Pasal 196? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur (1) Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang bersifat rahasia. (2) Penggunaan setiap data dan informasi hasil Audit Tata Ruang harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang berwenang. (3) Pejabat yan. |
Uraikan Pasal 196. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 196 mengatur (1) Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang bersifat rahasia. (2) Penggunaan setiap data dan informasi hasil Audit Tata Ruang harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang berwenang. (3) Pejabat yan. |
Jelaskan isi Pasal 197. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Tata Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 197? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Tata Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Bagaimana bunyi Pasal 197? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Tata Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa isi Pasal 197? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Tata Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Ringkasan Pasal 197. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Tata Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Terangkan isi Pasal 197. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Tata Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa ketentuan Pasal 197? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Tata Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Uraikan Pasal 197. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 197 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Tata Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Jelaskan isi Pasal 198. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur (1) Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 198? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur (1) Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 198? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur (1) Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 198? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur (1) Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 198. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur (1) Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 198. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur (1) Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 198? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur (1) Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 198. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 198 mengatur (1) Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 199. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Sengketa Penataan Ruang dapat berasal dari: a. hasil Pengawasan Penataan Ruang; atau b. permohonan Para Pihak.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 199? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Sengketa Penataan Ruang dapat berasal dari: a. hasil Pengawasan Penataan Ruang; atau b. permohonan Para Pihak.. |
Bagaimana bunyi Pasal 199? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Sengketa Penataan Ruang dapat berasal dari: a. hasil Pengawasan Penataan Ruang; atau b. permohonan Para Pihak.. |
Apa isi Pasal 199? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Sengketa Penataan Ruang dapat berasal dari: a. hasil Pengawasan Penataan Ruang; atau b. permohonan Para Pihak.. |
Ringkasan Pasal 199. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Sengketa Penataan Ruang dapat berasal dari: a. hasil Pengawasan Penataan Ruang; atau b. permohonan Para Pihak.. |
Terangkan isi Pasal 199. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Sengketa Penataan Ruang dapat berasal dari: a. hasil Pengawasan Penataan Ruang; atau b. permohonan Para Pihak.. |
Apa ketentuan Pasal 199? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Sengketa Penataan Ruang dapat berasal dari: a. hasil Pengawasan Penataan Ruang; atau b. permohonan Para Pihak.. |
Uraikan Pasal 199. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 199 mengatur Sengketa Penataan Ruang dapat berasal dari: a. hasil Pengawasan Penataan Ruang; atau b. permohonan Para Pihak.. |
Jelaskan isi Pasal 200. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 200 mengatur Para Pihak dalam Sengketa Penataan Ruang terdiri atas: a. orang perseorangan; b. Pemerintah Pusat; c. Pemerintah Daerah; dan/atau d. Masyarakat.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 200? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 200 mengatur Para Pihak dalam Sengketa Penataan Ruang terdiri atas: a. orang perseorangan; b. Pemerintah Pusat; c. Pemerintah Daerah; dan/atau d. Masyarakat.. |
Bagaimana bunyi Pasal 200? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 200 mengatur Para Pihak dalam Sengketa Penataan Ruang terdiri atas: a. orang perseorangan; b. Pemerintah Pusat; c. Pemerintah Daerah; dan/atau d. Masyarakat.. |
Apa isi Pasal 200? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 200 mengatur Para Pihak dalam Sengketa Penataan Ruang terdiri atas: a. orang perseorangan; b. Pemerintah Pusat; c. Pemerintah Daerah; dan/atau d. Masyarakat.. |
Ringkasan Pasal 200. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 200 mengatur Para Pihak dalam Sengketa Penataan Ruang terdiri atas: a. orang perseorangan; b. Pemerintah Pusat; c. Pemerintah Daerah; dan/atau d. Masyarakat.. |
Terangkan isi Pasal 200. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 200 mengatur Para Pihak dalam Sengketa Penataan Ruang terdiri atas: a. orang perseorangan; b. Pemerintah Pusat; c. Pemerintah Daerah; dan/atau d. Masyarakat.. |
Apa ketentuan Pasal 200? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 200 mengatur Para Pihak dalam Sengketa Penataan Ruang terdiri atas: a. orang perseorangan; b. Pemerintah Pusat; c. Pemerintah Daerah; dan/atau d. Masyarakat.. |
Uraikan Pasal 200. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 200 mengatur Para Pihak dalam Sengketa Penataan Ruang terdiri atas: a. orang perseorangan; b. Pemerintah Pusat; c. Pemerintah Daerah; dan/atau d. Masyarakat.. |
Jelaskan isi Pasal 201. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 201 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (. |
Apa yang diatur dalam Pasal 201? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 201 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (. |
Bagaimana bunyi Pasal 201? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 201 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (. |
Apa isi Pasal 201? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 201 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (. |
Ringkasan Pasal 201. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 201 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (. |
Terangkan isi Pasal 201. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 201 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (. |
Apa ketentuan Pasal 201? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 201 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (. |
Uraikan Pasal 201. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 201 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.