instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Ringkasan Pasal 264. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 264 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan merupakan kegiatan memeriksa dan menilai pemenuhan indikator kinerja kawasan sesuai dengan Standar Teknis Kawasan yang telah ditetapkan. (2) Has. |
Terangkan isi Pasal 264. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 264 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan merupakan kegiatan memeriksa dan menilai pemenuhan indikator kinerja kawasan sesuai dengan Standar Teknis Kawasan yang telah ditetapkan. (2) Has. |
Apa ketentuan Pasal 264? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 264 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan merupakan kegiatan memeriksa dan menilai pemenuhan indikator kinerja kawasan sesuai dengan Standar Teknis Kawasan yang telah ditetapkan. (2) Has. |
Uraikan Pasal 264. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 264 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan merupakan kegiatan memeriksa dan menilai pemenuhan indikator kinerja kawasan sesuai dengan Standar Teknis Kawasan yang telah ditetapkan. (2) Has. |
Jelaskan isi Pasal 265. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 265 mengatur (1) Dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan yang berkualitas, indikator Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dikelompokkan menjadi perwujudan kualitas kawasan: a. minima. |
Apa yang diatur dalam Pasal 265? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 265 mengatur (1) Dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan yang berkualitas, indikator Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dikelompokkan menjadi perwujudan kualitas kawasan: a. minima. |
Bagaimana bunyi Pasal 265? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 265 mengatur (1) Dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan yang berkualitas, indikator Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dikelompokkan menjadi perwujudan kualitas kawasan: a. minima. |
Apa isi Pasal 265? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 265 mengatur (1) Dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan yang berkualitas, indikator Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dikelompokkan menjadi perwujudan kualitas kawasan: a. minima. |
Ringkasan Pasal 265. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 265 mengatur (1) Dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan yang berkualitas, indikator Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dikelompokkan menjadi perwujudan kualitas kawasan: a. minima. |
Terangkan isi Pasal 265. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 265 mengatur (1) Dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan yang berkualitas, indikator Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dikelompokkan menjadi perwujudan kualitas kawasan: a. minima. |
Apa ketentuan Pasal 265? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 265 mengatur (1) Dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan yang berkualitas, indikator Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dikelompokkan menjadi perwujudan kualitas kawasan: a. minima. |
Uraikan Pasal 265. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 265 mengatur (1) Dalam rangka mewujudkan fungsi kawasan yang berkualitas, indikator Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dikelompokkan menjadi perwujudan kualitas kawasan: a. minima. |
Jelaskan isi Pasal 266. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 266 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakuk. |
Apa yang diatur dalam Pasal 266? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 266 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakuk. |
Bagaimana bunyi Pasal 266? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 266 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakuk. |
Apa isi Pasal 266? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 266 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakuk. |
Ringkasan Pasal 266. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 266 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakuk. |
Terangkan isi Pasal 266. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 266 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakuk. |
Apa ketentuan Pasal 266? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 266 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakuk. |
Uraikan Pasal 266. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 266 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakuk. |
Jelaskan isi Pasal 267. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 267 mengatur (1) Inspektur terdiri atas: a. ASN; dan b. non-ASN. (2) Inspektur yang berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari: a. perorangan; atau b. perusahaan penyedia jasa.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 267? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 267 mengatur (1) Inspektur terdiri atas: a. ASN; dan b. non-ASN. (2) Inspektur yang berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari: a. perorangan; atau b. perusahaan penyedia jasa.. |
Bagaimana bunyi Pasal 267? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 267 mengatur (1) Inspektur terdiri atas: a. ASN; dan b. non-ASN. (2) Inspektur yang berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari: a. perorangan; atau b. perusahaan penyedia jasa.. |
Apa isi Pasal 267? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 267 mengatur (1) Inspektur terdiri atas: a. ASN; dan b. non-ASN. (2) Inspektur yang berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari: a. perorangan; atau b. perusahaan penyedia jasa.. |
Ringkasan Pasal 267. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 267 mengatur (1) Inspektur terdiri atas: a. ASN; dan b. non-ASN. (2) Inspektur yang berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari: a. perorangan; atau b. perusahaan penyedia jasa.. |
Terangkan isi Pasal 267. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 267 mengatur (1) Inspektur terdiri atas: a. ASN; dan b. non-ASN. (2) Inspektur yang berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari: a. perorangan; atau b. perusahaan penyedia jasa.. |
Apa ketentuan Pasal 267? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 267 mengatur (1) Inspektur terdiri atas: a. ASN; dan b. non-ASN. (2) Inspektur yang berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari: a. perorangan; atau b. perusahaan penyedia jasa.. |
Uraikan Pasal 267. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 267 mengatur (1) Inspektur terdiri atas: a. ASN; dan b. non-ASN. (2) Inspektur yang berstatus non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari: a. perorangan; atau b. perusahaan penyedia jasa.. |
Jelaskan isi Pasal 268. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 268 mengatur (1) Lingkup tugas Inspektur meliputi: a. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan; b. m. |
Apa yang diatur dalam Pasal 268? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 268 mengatur (1) Lingkup tugas Inspektur meliputi: a. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan; b. m. |
Bagaimana bunyi Pasal 268? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 268 mengatur (1) Lingkup tugas Inspektur meliputi: a. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan; b. m. |
Apa isi Pasal 268? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 268 mengatur (1) Lingkup tugas Inspektur meliputi: a. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan; b. m. |
Ringkasan Pasal 268. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 268 mengatur (1) Lingkup tugas Inspektur meliputi: a. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan; b. m. |
Terangkan isi Pasal 268. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 268 mengatur (1) Lingkup tugas Inspektur meliputi: a. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan; b. m. |
Apa ketentuan Pasal 268? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 268 mengatur (1) Lingkup tugas Inspektur meliputi: a. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan; b. m. |
Uraikan Pasal 268. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 268 mengatur (1) Lingkup tugas Inspektur meliputi: a. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan; b. m. |
Jelaskan isi Pasal 269. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 269 mengatur (1) Untuk menindaklanjuti pemberian Surat Pemberitahuan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) huruf b, Inspektur kawasan memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilny. |
Apa yang diatur dalam Pasal 269? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 269 mengatur (1) Untuk menindaklanjuti pemberian Surat Pemberitahuan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) huruf b, Inspektur kawasan memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilny. |
Bagaimana bunyi Pasal 269? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 269 mengatur (1) Untuk menindaklanjuti pemberian Surat Pemberitahuan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) huruf b, Inspektur kawasan memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilny. |
Apa isi Pasal 269? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 269 mengatur (1) Untuk menindaklanjuti pemberian Surat Pemberitahuan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) huruf b, Inspektur kawasan memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilny. |
Ringkasan Pasal 269. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 269 mengatur (1) Untuk menindaklanjuti pemberian Surat Pemberitahuan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) huruf b, Inspektur kawasan memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilny. |
Terangkan isi Pasal 269. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 269 mengatur (1) Untuk menindaklanjuti pemberian Surat Pemberitahuan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) huruf b, Inspektur kawasan memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilny. |
Apa ketentuan Pasal 269? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 269 mengatur (1) Untuk menindaklanjuti pemberian Surat Pemberitahuan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) huruf b, Inspektur kawasan memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilny. |
Uraikan Pasal 269. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 269 mengatur (1) Untuk menindaklanjuti pemberian Surat Pemberitahuan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) huruf b, Inspektur kawasan memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran atau wakilny. |
Jelaskan isi Pasal 270. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 270 mengatur Surat Pemberitahuan Pelanggaran untuk objek berupa jaringan prasarana, bangunan gedung, dan/atau objek lainnya dalam suatu kawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 270? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 270 mengatur Surat Pemberitahuan Pelanggaran untuk objek berupa jaringan prasarana, bangunan gedung, dan/atau objek lainnya dalam suatu kawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Bagaimana bunyi Pasal 270? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 270 mengatur Surat Pemberitahuan Pelanggaran untuk objek berupa jaringan prasarana, bangunan gedung, dan/atau objek lainnya dalam suatu kawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Apa isi Pasal 270? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 270 mengatur Surat Pemberitahuan Pelanggaran untuk objek berupa jaringan prasarana, bangunan gedung, dan/atau objek lainnya dalam suatu kawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Ringkasan Pasal 270. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 270 mengatur Surat Pemberitahuan Pelanggaran untuk objek berupa jaringan prasarana, bangunan gedung, dan/atau objek lainnya dalam suatu kawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Terangkan isi Pasal 270. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 270 mengatur Surat Pemberitahuan Pelanggaran untuk objek berupa jaringan prasarana, bangunan gedung, dan/atau objek lainnya dalam suatu kawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Apa ketentuan Pasal 270? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 270 mengatur Surat Pemberitahuan Pelanggaran untuk objek berupa jaringan prasarana, bangunan gedung, dan/atau objek lainnya dalam suatu kawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Uraikan Pasal 270. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 270 mengatur Surat Pemberitahuan Pelanggaran untuk objek berupa jaringan prasarana, bangunan gedung, dan/atau objek lainnya dalam suatu kawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. |
Jelaskan isi Pasal 271. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 271 mengatur (1) Kewajiban Inspektur meliputi: a. menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak mempunyai konflik kepentingan; b. menjaga kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diperoleh; c. melaksanak. |
Apa yang diatur dalam Pasal 271? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 271 mengatur (1) Kewajiban Inspektur meliputi: a. menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak mempunyai konflik kepentingan; b. menjaga kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diperoleh; c. melaksanak. |
Bagaimana bunyi Pasal 271? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 271 mengatur (1) Kewajiban Inspektur meliputi: a. menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak mempunyai konflik kepentingan; b. menjaga kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diperoleh; c. melaksanak. |
Apa isi Pasal 271? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 271 mengatur (1) Kewajiban Inspektur meliputi: a. menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak mempunyai konflik kepentingan; b. menjaga kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diperoleh; c. melaksanak. |
Ringkasan Pasal 271. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 271 mengatur (1) Kewajiban Inspektur meliputi: a. menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak mempunyai konflik kepentingan; b. menjaga kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diperoleh; c. melaksanak. |
Terangkan isi Pasal 271. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 271 mengatur (1) Kewajiban Inspektur meliputi: a. menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak mempunyai konflik kepentingan; b. menjaga kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diperoleh; c. melaksanak. |
Apa ketentuan Pasal 271? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 271 mengatur (1) Kewajiban Inspektur meliputi: a. menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak mempunyai konflik kepentingan; b. menjaga kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diperoleh; c. melaksanak. |
Uraikan Pasal 271. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 271 mengatur (1) Kewajiban Inspektur meliputi: a. menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak mempunyai konflik kepentingan; b. menjaga kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diperoleh; c. melaksanak. |
Jelaskan isi Pasal 272. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 272 mengatur (1) Inspektur berwenang: a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat atau lok. |
Apa yang diatur dalam Pasal 272? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 272 mengatur (1) Inspektur berwenang: a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat atau lok. |
Bagaimana bunyi Pasal 272? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 272 mengatur (1) Inspektur berwenang: a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat atau lok. |
Apa isi Pasal 272? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 272 mengatur (1) Inspektur berwenang: a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat atau lok. |
Ringkasan Pasal 272. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 272 mengatur (1) Inspektur berwenang: a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat atau lok. |
Terangkan isi Pasal 272. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 272 mengatur (1) Inspektur berwenang: a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat atau lok. |
Apa ketentuan Pasal 272? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 272 mengatur (1) Inspektur berwenang: a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat atau lok. |
Uraikan Pasal 272. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 272 mengatur (1) Inspektur berwenang: a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat atau lok. |
Jelaskan isi Pasal 273. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 273 mengatur (1) Calon Inspektur yang akan diangkat menjadi Inspektur harus memenuhi kriteria: a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk; b. memiliki pendidikan paling rendah s. |
Apa yang diatur dalam Pasal 273? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 273 mengatur (1) Calon Inspektur yang akan diangkat menjadi Inspektur harus memenuhi kriteria: a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk; b. memiliki pendidikan paling rendah s. |
Bagaimana bunyi Pasal 273? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 273 mengatur (1) Calon Inspektur yang akan diangkat menjadi Inspektur harus memenuhi kriteria: a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk; b. memiliki pendidikan paling rendah s. |
Apa isi Pasal 273? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 273 mengatur (1) Calon Inspektur yang akan diangkat menjadi Inspektur harus memenuhi kriteria: a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk; b. memiliki pendidikan paling rendah s. |
Ringkasan Pasal 273. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 273 mengatur (1) Calon Inspektur yang akan diangkat menjadi Inspektur harus memenuhi kriteria: a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk; b. memiliki pendidikan paling rendah s. |
Terangkan isi Pasal 273. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 273 mengatur (1) Calon Inspektur yang akan diangkat menjadi Inspektur harus memenuhi kriteria: a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk; b. memiliki pendidikan paling rendah s. |
Apa ketentuan Pasal 273? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 273 mengatur (1) Calon Inspektur yang akan diangkat menjadi Inspektur harus memenuhi kriteria: a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk; b. memiliki pendidikan paling rendah s. |
Uraikan Pasal 273. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 273 mengatur (1) Calon Inspektur yang akan diangkat menjadi Inspektur harus memenuhi kriteria: a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk; b. memiliki pendidikan paling rendah s. |
Jelaskan isi Pasal 274. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 274 mengatur (1) Pendidikan dan pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh: a. Kementerian; atau b. lembaga/instansi yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Kemen. |
Apa yang diatur dalam Pasal 274? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 274 mengatur (1) Pendidikan dan pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh: a. Kementerian; atau b. lembaga/instansi yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Kemen. |
Bagaimana bunyi Pasal 274? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 274 mengatur (1) Pendidikan dan pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh: a. Kementerian; atau b. lembaga/instansi yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Kemen. |
Apa isi Pasal 274? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 274 mengatur (1) Pendidikan dan pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh: a. Kementerian; atau b. lembaga/instansi yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Kemen. |
Ringkasan Pasal 274. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 274 mengatur (1) Pendidikan dan pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh: a. Kementerian; atau b. lembaga/instansi yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Kemen. |
Terangkan isi Pasal 274. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 274 mengatur (1) Pendidikan dan pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh: a. Kementerian; atau b. lembaga/instansi yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Kemen. |
Apa ketentuan Pasal 274? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 274 mengatur (1) Pendidikan dan pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh: a. Kementerian; atau b. lembaga/instansi yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Kemen. |
Uraikan Pasal 274. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 274 mengatur (1) Pendidikan dan pelatihan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh: a. Kementerian; atau b. lembaga/instansi yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Kemen. |
Jelaskan isi Pasal 275. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 275 mengatur (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan Lisensi dan mengangkat serta memberhentikan Inspektur. (2) Pemberian Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan s. |
Apa yang diatur dalam Pasal 275? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 275 mengatur (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan Lisensi dan mengangkat serta memberhentikan Inspektur. (2) Pemberian Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan s. |
Bagaimana bunyi Pasal 275? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 275 mengatur (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan Lisensi dan mengangkat serta memberhentikan Inspektur. (2) Pemberian Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan s. |
Apa isi Pasal 275? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 275 mengatur (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan Lisensi dan mengangkat serta memberhentikan Inspektur. (2) Pemberian Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan s. |
Ringkasan Pasal 275. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 275 mengatur (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan Lisensi dan mengangkat serta memberhentikan Inspektur. (2) Pemberian Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan s. |
Terangkan isi Pasal 275. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 275 mengatur (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan Lisensi dan mengangkat serta memberhentikan Inspektur. (2) Pemberian Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan s. |
Apa ketentuan Pasal 275? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 275 mengatur (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan Lisensi dan mengangkat serta memberhentikan Inspektur. (2) Pemberian Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan s. |
Uraikan Pasal 275. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 275 mengatur (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan Lisensi dan mengangkat serta memberhentikan Inspektur. (2) Pemberian Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan s. |
Jelaskan isi Pasal 276. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 276 mengatur Ketentuan mengenai Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 dikecualikan bagi Inspektur yang berstatus sebagai penilik bangunan gedung, Inspektur pekerjaan konstruksi, a. |
Apa yang diatur dalam Pasal 276? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 276 mengatur Ketentuan mengenai Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 dikecualikan bagi Inspektur yang berstatus sebagai penilik bangunan gedung, Inspektur pekerjaan konstruksi, a. |
Bagaimana bunyi Pasal 276? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 276 mengatur Ketentuan mengenai Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 dikecualikan bagi Inspektur yang berstatus sebagai penilik bangunan gedung, Inspektur pekerjaan konstruksi, a. |
Apa isi Pasal 276? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 276 mengatur Ketentuan mengenai Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 dikecualikan bagi Inspektur yang berstatus sebagai penilik bangunan gedung, Inspektur pekerjaan konstruksi, a. |
Ringkasan Pasal 276. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 276 mengatur Ketentuan mengenai Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 dikecualikan bagi Inspektur yang berstatus sebagai penilik bangunan gedung, Inspektur pekerjaan konstruksi, a. |
Terangkan isi Pasal 276. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 276 mengatur Ketentuan mengenai Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 dikecualikan bagi Inspektur yang berstatus sebagai penilik bangunan gedung, Inspektur pekerjaan konstruksi, a. |
Apa ketentuan Pasal 276? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 276 mengatur Ketentuan mengenai Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 dikecualikan bagi Inspektur yang berstatus sebagai penilik bangunan gedung, Inspektur pekerjaan konstruksi, a. |
Uraikan Pasal 276. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 276 mengatur Ketentuan mengenai Lisensi dan pengangkatan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 dikecualikan bagi Inspektur yang berstatus sebagai penilik bangunan gedung, Inspektur pekerjaan konstruksi, a. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.