instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Bagaimana bunyi Pasal 28? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 28 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Jaringan transportasi laut berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur La. |
Apa isi Pasal 28? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 28 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Jaringan transportasi laut berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur La. |
Ringkasan Pasal 28. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 28 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Jaringan transportasi laut berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur La. |
Terangkan isi Pasal 28. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 28 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Jaringan transportasi laut berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur La. |
Apa ketentuan Pasal 28? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 28 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Jaringan transportasi laut berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur La. |
Uraikan Pasal 28. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 28 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Jaringan transportasi laut berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur La. |
Jelaskan isi Pasal 29. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 29 mengatur ketentuan dalam Pasal 29. |
Apa yang diatur dalam Pasal 29? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 29 mengatur ketentuan dalam Pasal 29. |
Bagaimana bunyi Pasal 29? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 29 mengatur ketentuan dalam Pasal 29. |
Apa isi Pasal 29? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 29 mengatur ketentuan dalam Pasal 29. |
Ringkasan Pasal 29. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 29 mengatur ketentuan dalam Pasal 29. |
Terangkan isi Pasal 29. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 29 mengatur ketentuan dalam Pasal 29. |
Apa ketentuan Pasal 29? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 29 mengatur ketentuan dalam Pasal 29. |
Uraikan Pasal 29. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 29 mengatur ketentuan dalam Pasal 29. |
Jelaskan isi Pasal 30. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 30 mengatur Ayat (1) Bandar udara umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi udara yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 30? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 30 mengatur Ayat (1) Bandar udara umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi udara yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Bagaimana bunyi Pasal 30? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 30 mengatur Ayat (1) Bandar udara umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi udara yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Apa isi Pasal 30? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 30 mengatur Ayat (1) Bandar udara umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi udara yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Ringkasan Pasal 30. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 30 mengatur Ayat (1) Bandar udara umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi udara yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Terangkan isi Pasal 30. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 30 mengatur Ayat (1) Bandar udara umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi udara yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Apa ketentuan Pasal 30? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 30 mengatur Ayat (1) Bandar udara umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi udara yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Uraikan Pasal 30. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 30 mengatur Ayat (1) Bandar udara umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi udara yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Jelaskan isi Pasal 31. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Apa yang diatur dalam Pasal 31? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Bagaimana bunyi Pasal 31? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Apa isi Pasal 31? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Ringkasan Pasal 31. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Terangkan isi Pasal 31. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Apa ketentuan Pasal 31? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Uraikan Pasal 31. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 31 mengatur ketentuan dalam Pasal 31. |
Jelaskan isi Pasal 32. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 32 mengatur ketentuan dalam Pasal 32. |
Apa yang diatur dalam Pasal 32? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 32 mengatur ketentuan dalam Pasal 32. |
Bagaimana bunyi Pasal 32? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 32 mengatur ketentuan dalam Pasal 32. |
Apa isi Pasal 32? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 32 mengatur ketentuan dalam Pasal 32. |
Ringkasan Pasal 32. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 32 mengatur ketentuan dalam Pasal 32. |
Terangkan isi Pasal 32. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 32 mengatur ketentuan dalam Pasal 32. |
Apa ketentuan Pasal 32? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 32 mengatur ketentuan dalam Pasal 32. |
Uraikan Pasal 32. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 32 mengatur ketentuan dalam Pasal 32. |
Jelaskan isi Pasal 33. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 33 mengatur ketentuan dalam Pasal 33. |
Apa yang diatur dalam Pasal 33? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 33 mengatur ketentuan dalam Pasal 33. |
Bagaimana bunyi Pasal 33? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 33 mengatur ketentuan dalam Pasal 33. |
Apa isi Pasal 33? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 33 mengatur ketentuan dalam Pasal 33. |
Ringkasan Pasal 33. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 33 mengatur ketentuan dalam Pasal 33. |
Terangkan isi Pasal 33. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 33 mengatur ketentuan dalam Pasal 33. |
Apa ketentuan Pasal 33? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 33 mengatur ketentuan dalam Pasal 33. |
Uraikan Pasal 33. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 33 mengatur ketentuan dalam Pasal 33. |
Jelaskan isi Pasal 34. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional pada dasarnya memiliki persyaratan teknis yang sama. Perbedaannya adalah pada pelabuhan internasional hub terdapat pengakuan dari organ. |
Apa yang diatur dalam Pasal 34? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional pada dasarnya memiliki persyaratan teknis yang sama. Perbedaannya adalah pada pelabuhan internasional hub terdapat pengakuan dari organ. |
Bagaimana bunyi Pasal 34? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional pada dasarnya memiliki persyaratan teknis yang sama. Perbedaannya adalah pada pelabuhan internasional hub terdapat pengakuan dari organ. |
Apa isi Pasal 34? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional pada dasarnya memiliki persyaratan teknis yang sama. Perbedaannya adalah pada pelabuhan internasional hub terdapat pengakuan dari organ. |
Ringkasan Pasal 34. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional pada dasarnya memiliki persyaratan teknis yang sama. Perbedaannya adalah pada pelabuhan internasional hub terdapat pengakuan dari organ. |
Terangkan isi Pasal 34. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional pada dasarnya memiliki persyaratan teknis yang sama. Perbedaannya adalah pada pelabuhan internasional hub terdapat pengakuan dari organ. |
Apa ketentuan Pasal 34? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional pada dasarnya memiliki persyaratan teknis yang sama. Perbedaannya adalah pada pelabuhan internasional hub terdapat pengakuan dari organ. |
Uraikan Pasal 34. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 34 mengatur Ayat (1) Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional pada dasarnya memiliki persyaratan teknis yang sama. Perbedaannya adalah pada pelabuhan internasional hub terdapat pengakuan dari organ. |
Jelaskan isi Pasal 35. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 35 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran antar 2 (dua) pelabuhan peny. |
Apa yang diatur dalam Pasal 35? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 35 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran antar 2 (dua) pelabuhan peny. |
Bagaimana bunyi Pasal 35? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 35 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran antar 2 (dua) pelabuhan peny. |
Apa isi Pasal 35? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 35 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran antar 2 (dua) pelabuhan peny. |
Ringkasan Pasal 35. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 35 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran antar 2 (dua) pelabuhan peny. |
Terangkan isi Pasal 35. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 35 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran antar 2 (dua) pelabuhan peny. |
Apa ketentuan Pasal 35? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 35 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran antar 2 (dua) pelabuhan peny. |
Uraikan Pasal 35. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 35 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran antar 2 (dua) pelabuhan peny. |
Jelaskan isi Pasal 36. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 36 mengatur ketentuan dalam Pasal 36. |
Apa yang diatur dalam Pasal 36? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 36 mengatur ketentuan dalam Pasal 36. |
Bagaimana bunyi Pasal 36? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 36 mengatur ketentuan dalam Pasal 36. |
Apa isi Pasal 36? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 36 mengatur ketentuan dalam Pasal 36. |
Ringkasan Pasal 36. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 36 mengatur ketentuan dalam Pasal 36. |
Terangkan isi Pasal 36. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 36 mengatur ketentuan dalam Pasal 36. |
Apa ketentuan Pasal 36? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 36 mengatur ketentuan dalam Pasal 36. |
Uraikan Pasal 36. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 36 mengatur ketentuan dalam Pasal 36. |
Jelaskan isi Pasal 37. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 37 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. adalah . . . Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah persyaratan teknis penyelenggaraan bandar udara pusat penyebaran s. |
Apa yang diatur dalam Pasal 37? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 37 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. adalah . . . Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah persyaratan teknis penyelenggaraan bandar udara pusat penyebaran s. |
Bagaimana bunyi Pasal 37? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 37 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. adalah . . . Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah persyaratan teknis penyelenggaraan bandar udara pusat penyebaran s. |
Apa isi Pasal 37? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 37 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. adalah . . . Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah persyaratan teknis penyelenggaraan bandar udara pusat penyebaran s. |
Ringkasan Pasal 37. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 37 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. adalah . . . Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah persyaratan teknis penyelenggaraan bandar udara pusat penyebaran s. |
Terangkan isi Pasal 37. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 37 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. adalah . . . Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah persyaratan teknis penyelenggaraan bandar udara pusat penyebaran s. |
Apa ketentuan Pasal 37? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 37 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. adalah . . . Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah persyaratan teknis penyelenggaraan bandar udara pusat penyebaran s. |
Uraikan Pasal 37. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 37 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. adalah . . . Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah persyaratan teknis penyelenggaraan bandar udara pusat penyebaran s. |
Jelaskan isi Pasal 38. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 38 mengatur Huruf a Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang peng. |
Apa yang diatur dalam Pasal 38? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 38 mengatur Huruf a Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang peng. |
Bagaimana bunyi Pasal 38? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 38 mengatur Huruf a Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang peng. |
Apa isi Pasal 38? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 38 mengatur Huruf a Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang peng. |
Ringkasan Pasal 38. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 38 mengatur Huruf a Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang peng. |
Terangkan isi Pasal 38. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 38 mengatur Huruf a Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang peng. |
Apa ketentuan Pasal 38? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 38 mengatur Huruf a Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang peng. |
Uraikan Pasal 38. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 38 mengatur Huruf a Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang peng. |
Jelaskan isi Pasal 39. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 39 mengatur ketentuan dalam Pasal 39. |
Apa yang diatur dalam Pasal 39? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 39 mengatur ketentuan dalam Pasal 39. |
Bagaimana bunyi Pasal 39? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 39 mengatur ketentuan dalam Pasal 39. |
Apa isi Pasal 39? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 39 mengatur ketentuan dalam Pasal 39. |
Ringkasan Pasal 39. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 39 mengatur ketentuan dalam Pasal 39. |
Terangkan isi Pasal 39. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 39 mengatur ketentuan dalam Pasal 39. |
Apa ketentuan Pasal 39? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 39 mengatur ketentuan dalam Pasal 39. |
Uraikan Pasal 39. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 39 mengatur ketentuan dalam Pasal 39. |
Jelaskan isi Pasal 40. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 40 mengatur Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru. Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pu. |
Apa yang diatur dalam Pasal 40? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 40 mengatur Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru. Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pu. |
Bagaimana bunyi Pasal 40? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 40 mengatur Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru. Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pu. |
Apa isi Pasal 40? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 40 mengatur Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru. Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pu. |
Ringkasan Pasal 40. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 40 mengatur Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru. Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pu. |
Terangkan isi Pasal 40. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 40 mengatur Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru. Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pu. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.