instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Apa ketentuan Pasal 40? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 40 mengatur Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru. Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pu. |
Uraikan Pasal 40. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 40 mengatur Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru. Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pu. |
Jelaskan isi Pasal 41. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 41 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Perhimpunan Telekomunikasi Internasional” adalah International Telecommunication Union (ITU). Ayat (3) Cukup jelas.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 41? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 41 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Perhimpunan Telekomunikasi Internasional” adalah International Telecommunication Union (ITU). Ayat (3) Cukup jelas.. |
Bagaimana bunyi Pasal 41? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 41 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Perhimpunan Telekomunikasi Internasional” adalah International Telecommunication Union (ITU). Ayat (3) Cukup jelas.. |
Apa isi Pasal 41? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 41 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Perhimpunan Telekomunikasi Internasional” adalah International Telecommunication Union (ITU). Ayat (3) Cukup jelas.. |
Ringkasan Pasal 41. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 41 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Perhimpunan Telekomunikasi Internasional” adalah International Telecommunication Union (ITU). Ayat (3) Cukup jelas.. |
Terangkan isi Pasal 41. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 41 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Perhimpunan Telekomunikasi Internasional” adalah International Telecommunication Union (ITU). Ayat (3) Cukup jelas.. |
Apa ketentuan Pasal 41? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 41 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Perhimpunan Telekomunikasi Internasional” adalah International Telecommunication Union (ITU). Ayat (3) Cukup jelas.. |
Uraikan Pasal 41. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 41 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Perhimpunan Telekomunikasi Internasional” adalah International Telecommunication Union (ITU). Ayat (3) Cukup jelas.. |
Jelaskan isi Pasal 42. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 42 mengatur ketentuan dalam Pasal 42. |
Apa yang diatur dalam Pasal 42? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 42 mengatur ketentuan dalam Pasal 42. |
Bagaimana bunyi Pasal 42? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 42 mengatur ketentuan dalam Pasal 42. |
Apa isi Pasal 42? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 42 mengatur ketentuan dalam Pasal 42. |
Ringkasan Pasal 42. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 42 mengatur ketentuan dalam Pasal 42. |
Terangkan isi Pasal 42. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 42 mengatur ketentuan dalam Pasal 42. |
Apa ketentuan Pasal 42? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 42 mengatur ketentuan dalam Pasal 42. |
Uraikan Pasal 42. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 42 mengatur ketentuan dalam Pasal 42. |
Jelaskan isi Pasal 43. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 43 mengatur ketentuan dalam Pasal 43. |
Apa yang diatur dalam Pasal 43? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 43 mengatur ketentuan dalam Pasal 43. |
Bagaimana bunyi Pasal 43? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 43 mengatur ketentuan dalam Pasal 43. |
Apa isi Pasal 43? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 43 mengatur ketentuan dalam Pasal 43. |
Ringkasan Pasal 43. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 43 mengatur ketentuan dalam Pasal 43. |
Terangkan isi Pasal 43. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 43 mengatur ketentuan dalam Pasal 43. |
Apa ketentuan Pasal 43? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 43 mengatur ketentuan dalam Pasal 43. |
Uraikan Pasal 43. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 43 mengatur ketentuan dalam Pasal 43. |
Jelaskan isi Pasal 44. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 44 mengatur ketentuan dalam Pasal 44. |
Apa yang diatur dalam Pasal 44? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 44 mengatur ketentuan dalam Pasal 44. |
Bagaimana bunyi Pasal 44? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 44 mengatur ketentuan dalam Pasal 44. |
Apa isi Pasal 44? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 44 mengatur ketentuan dalam Pasal 44. |
Ringkasan Pasal 44. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 44 mengatur ketentuan dalam Pasal 44. |
Terangkan isi Pasal 44. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 44 mengatur ketentuan dalam Pasal 44. |
Apa ketentuan Pasal 44? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 44 mengatur ketentuan dalam Pasal 44. |
Uraikan Pasal 44. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 44 mengatur ketentuan dalam Pasal 44. |
Jelaskan isi Pasal 45. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 45 mengatur Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan . |
Apa yang diatur dalam Pasal 45? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 45 mengatur Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan . |
Bagaimana bunyi Pasal 45? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 45 mengatur Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan . |
Apa isi Pasal 45? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 45 mengatur Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan . |
Ringkasan Pasal 45. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 45 mengatur Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan . |
Terangkan isi Pasal 45. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 45 mengatur Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan . |
Apa ketentuan Pasal 45? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 45 mengatur Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan . |
Uraikan Pasal 45. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 45 mengatur Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan . |
Jelaskan isi Pasal 46. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 46 mengatur ketentuan dalam Pasal 46. |
Apa yang diatur dalam Pasal 46? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 46 mengatur ketentuan dalam Pasal 46. |
Bagaimana bunyi Pasal 46? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 46 mengatur ketentuan dalam Pasal 46. |
Apa isi Pasal 46? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 46 mengatur ketentuan dalam Pasal 46. |
Ringkasan Pasal 46. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 46 mengatur ketentuan dalam Pasal 46. |
Terangkan isi Pasal 46. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 46 mengatur ketentuan dalam Pasal 46. |
Apa ketentuan Pasal 46? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 46 mengatur ketentuan dalam Pasal 46. |
Uraikan Pasal 46. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 46 mengatur ketentuan dalam Pasal 46. |
Jelaskan isi Pasal 47. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 47 mengatur ketentuan dalam Pasal 47. |
Apa yang diatur dalam Pasal 47? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 47 mengatur ketentuan dalam Pasal 47. |
Bagaimana bunyi Pasal 47? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 47 mengatur ketentuan dalam Pasal 47. |
Apa isi Pasal 47? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 47 mengatur ketentuan dalam Pasal 47. |
Ringkasan Pasal 47. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 47 mengatur ketentuan dalam Pasal 47. |
Terangkan isi Pasal 47. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 47 mengatur ketentuan dalam Pasal 47. |
Apa ketentuan Pasal 47? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 47 mengatur ketentuan dalam Pasal 47. |
Uraikan Pasal 47. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 47 mengatur ketentuan dalam Pasal 47. |
Jelaskan isi Pasal 48. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 48 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan strategis nasional merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Ayat (3) . |
Apa yang diatur dalam Pasal 48? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 48 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan strategis nasional merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Ayat (3) . |
Bagaimana bunyi Pasal 48? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 48 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan strategis nasional merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Ayat (3) . |
Apa isi Pasal 48? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 48 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan strategis nasional merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Ayat (3) . |
Ringkasan Pasal 48. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 48 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan strategis nasional merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Ayat (3) . |
Terangkan isi Pasal 48. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 48 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan strategis nasional merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Ayat (3) . |
Apa ketentuan Pasal 48? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 48 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan strategis nasional merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Ayat (3) . |
Uraikan Pasal 48. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 48 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan strategis nasional merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Ayat (3) . |
Jelaskan isi Pasal 49. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 49 mengatur ketentuan dalam Pasal 49. |
Apa yang diatur dalam Pasal 49? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 49 mengatur ketentuan dalam Pasal 49. |
Bagaimana bunyi Pasal 49? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 49 mengatur ketentuan dalam Pasal 49. |
Apa isi Pasal 49? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 49 mengatur ketentuan dalam Pasal 49. |
Ringkasan Pasal 49. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 49 mengatur ketentuan dalam Pasal 49. |
Terangkan isi Pasal 49. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 49 mengatur ketentuan dalam Pasal 49. |
Apa ketentuan Pasal 49? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 49 mengatur ketentuan dalam Pasal 49. |
Uraikan Pasal 49. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 49 mengatur ketentuan dalam Pasal 49. |
Jelaskan isi Pasal 50. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 50 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) . . .. |
Apa yang diatur dalam Pasal 50? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 50 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) . . .. |
Bagaimana bunyi Pasal 50? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 50 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) . . .. |
Apa isi Pasal 50? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 50 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) . . .. |
Ringkasan Pasal 50. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 50 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) . . .. |
Terangkan isi Pasal 50. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 50 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) . . .. |
Apa ketentuan Pasal 50? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 50 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) . . .. |
Uraikan Pasal 50. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 50 mengatur Cukup jelas. Ayat (2) . . .. |
Jelaskan isi Pasal 51. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 51 mengatur Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada. Penet. |
Apa yang diatur dalam Pasal 51? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 51 mengatur Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada. Penet. |
Bagaimana bunyi Pasal 51? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 51 mengatur Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada. Penet. |
Apa isi Pasal 51? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 51 mengatur Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada. Penet. |
Ringkasan Pasal 51. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 51 mengatur Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada. Penet. |
Terangkan isi Pasal 51. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 51 mengatur Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada. Penet. |
Apa ketentuan Pasal 51? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 51 mengatur Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada. Penet. |
Uraikan Pasal 51. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 51 mengatur Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada. Penet. |
Jelaskan isi Pasal 52. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 52 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hi. |
Apa yang diatur dalam Pasal 52? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 52 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hi. |
Bagaimana bunyi Pasal 52? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 52 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hi. |
Apa isi Pasal 52? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 52 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hi. |
Ringkasan Pasal 52. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 52 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hi. |
Terangkan isi Pasal 52. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 52 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hi. |
Apa ketentuan Pasal 52? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 52 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hi. |
Uraikan Pasal 52. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 52 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hi. |
Jelaskan isi Pasal 53. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 53 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cuku. |
Apa yang diatur dalam Pasal 53? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 53 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cuku. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.