instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Bagaimana bunyi Pasal 53? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 53 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cuku. |
Apa isi Pasal 53? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 53 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cuku. |
Ringkasan Pasal 53. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 53 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cuku. |
Terangkan isi Pasal 53. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 53 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cuku. |
Apa ketentuan Pasal 53? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 53 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cuku. |
Uraikan Pasal 53. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 53 mengatur Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cuku. |
Jelaskan isi Pasal 54. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Apa yang diatur dalam Pasal 54? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Bagaimana bunyi Pasal 54? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Apa isi Pasal 54? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Ringkasan Pasal 54. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Terangkan isi Pasal 54. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Apa ketentuan Pasal 54? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Uraikan Pasal 54. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 54 mengatur ketentuan dalam Pasal 54. |
Jelaskan isi Pasal 55. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 55 mengatur ketentuan dalam Pasal 55. |
Apa yang diatur dalam Pasal 55? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 55 mengatur ketentuan dalam Pasal 55. |
Bagaimana bunyi Pasal 55? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 55 mengatur ketentuan dalam Pasal 55. |
Apa isi Pasal 55? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 55 mengatur ketentuan dalam Pasal 55. |
Ringkasan Pasal 55. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 55 mengatur ketentuan dalam Pasal 55. |
Terangkan isi Pasal 55. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 55 mengatur ketentuan dalam Pasal 55. |
Apa ketentuan Pasal 55? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 55 mengatur ketentuan dalam Pasal 55. |
Uraikan Pasal 55. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 55 mengatur ketentuan dalam Pasal 55. |
Jelaskan isi Pasal 56. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 56 mengatur ketentuan dalam Pasal 56. |
Apa yang diatur dalam Pasal 56? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 56 mengatur ketentuan dalam Pasal 56. |
Bagaimana bunyi Pasal 56? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 56 mengatur ketentuan dalam Pasal 56. |
Apa isi Pasal 56? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 56 mengatur ketentuan dalam Pasal 56. |
Ringkasan Pasal 56. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 56 mengatur ketentuan dalam Pasal 56. |
Terangkan isi Pasal 56. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 56 mengatur ketentuan dalam Pasal 56. |
Apa ketentuan Pasal 56? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 56 mengatur ketentuan dalam Pasal 56. |
Uraikan Pasal 56. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 56 mengatur ketentuan dalam Pasal 56. |
Jelaskan isi Pasal 57. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Apa yang diatur dalam Pasal 57? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Bagaimana bunyi Pasal 57? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Apa isi Pasal 57? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Ringkasan Pasal 57. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Terangkan isi Pasal 57. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Apa ketentuan Pasal 57? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Uraikan Pasal 57. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 57 mengatur ketentuan dalam Pasal 57. |
Jelaskan isi Pasal 58. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bahan rombakan” adalah tanah berbutir kasar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 58? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bahan rombakan” adalah tanah berbutir kasar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.. |
Bagaimana bunyi Pasal 58? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bahan rombakan” adalah tanah berbutir kasar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.. |
Apa isi Pasal 58? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bahan rombakan” adalah tanah berbutir kasar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.. |
Ringkasan Pasal 58. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bahan rombakan” adalah tanah berbutir kasar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.. |
Terangkan isi Pasal 58. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bahan rombakan” adalah tanah berbutir kasar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.. |
Apa ketentuan Pasal 58? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bahan rombakan” adalah tanah berbutir kasar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.. |
Uraikan Pasal 58. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 58 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bahan rombakan” adalah tanah berbutir kasar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.. |
Jelaskan isi Pasal 59. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 59 mengatur Ayat (3) . . . Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “komunitas alam” adalah kumpulan dari unsur-unsur alami yang meliputi tumbuhan, binatang, dan bentang alam. Huruf c Cukup jela. |
Apa yang diatur dalam Pasal 59? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 59 mengatur Ayat (3) . . . Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “komunitas alam” adalah kumpulan dari unsur-unsur alami yang meliputi tumbuhan, binatang, dan bentang alam. Huruf c Cukup jela. |
Bagaimana bunyi Pasal 59? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 59 mengatur Ayat (3) . . . Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “komunitas alam” adalah kumpulan dari unsur-unsur alami yang meliputi tumbuhan, binatang, dan bentang alam. Huruf c Cukup jela. |
Apa isi Pasal 59? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 59 mengatur Ayat (3) . . . Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “komunitas alam” adalah kumpulan dari unsur-unsur alami yang meliputi tumbuhan, binatang, dan bentang alam. Huruf c Cukup jela. |
Ringkasan Pasal 59. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 59 mengatur Ayat (3) . . . Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “komunitas alam” adalah kumpulan dari unsur-unsur alami yang meliputi tumbuhan, binatang, dan bentang alam. Huruf c Cukup jela. |
Terangkan isi Pasal 59. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 59 mengatur Ayat (3) . . . Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “komunitas alam” adalah kumpulan dari unsur-unsur alami yang meliputi tumbuhan, binatang, dan bentang alam. Huruf c Cukup jela. |
Apa ketentuan Pasal 59? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 59 mengatur Ayat (3) . . . Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “komunitas alam” adalah kumpulan dari unsur-unsur alami yang meliputi tumbuhan, binatang, dan bentang alam. Huruf c Cukup jela. |
Uraikan Pasal 59. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 59 mengatur Ayat (3) . . . Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “komunitas alam” adalah kumpulan dari unsur-unsur alami yang meliputi tumbuhan, binatang, dan bentang alam. Huruf c Cukup jela. |
Jelaskan isi Pasal 60. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 60 mengatur ketentuan dalam Pasal 60. |
Apa yang diatur dalam Pasal 60? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 60 mengatur ketentuan dalam Pasal 60. |
Bagaimana bunyi Pasal 60? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 60 mengatur ketentuan dalam Pasal 60. |
Apa isi Pasal 60? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 60 mengatur ketentuan dalam Pasal 60. |
Ringkasan Pasal 60. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 60 mengatur ketentuan dalam Pasal 60. |
Terangkan isi Pasal 60. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 60 mengatur ketentuan dalam Pasal 60. |
Apa ketentuan Pasal 60? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 60 mengatur ketentuan dalam Pasal 60. |
Uraikan Pasal 60. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 60 mengatur ketentuan dalam Pasal 60. |
Jelaskan isi Pasal 61. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 61 mengatur ketentuan dalam Pasal 61. |
Apa yang diatur dalam Pasal 61? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 61 mengatur ketentuan dalam Pasal 61. |
Bagaimana bunyi Pasal 61? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 61 mengatur ketentuan dalam Pasal 61. |
Apa isi Pasal 61? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 61 mengatur ketentuan dalam Pasal 61. |
Ringkasan Pasal 61. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 61 mengatur ketentuan dalam Pasal 61. |
Terangkan isi Pasal 61. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 61 mengatur ketentuan dalam Pasal 61. |
Apa ketentuan Pasal 61? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 61 mengatur ketentuan dalam Pasal 61. |
Uraikan Pasal 61. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 61 mengatur ketentuan dalam Pasal 61. |
Jelaskan isi Pasal 62. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 62 mengatur Cukup jelas. Huruf b . . .. |
Apa yang diatur dalam Pasal 62? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 62 mengatur Cukup jelas. Huruf b . . .. |
Bagaimana bunyi Pasal 62? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 62 mengatur Cukup jelas. Huruf b . . .. |
Apa isi Pasal 62? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 62 mengatur Cukup jelas. Huruf b . . .. |
Ringkasan Pasal 62. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 62 mengatur Cukup jelas. Huruf b . . .. |
Terangkan isi Pasal 62. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 62 mengatur Cukup jelas. Huruf b . . .. |
Apa ketentuan Pasal 62? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 62 mengatur Cukup jelas. Huruf b . . .. |
Uraikan Pasal 62. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 62 mengatur Cukup jelas. Huruf b . . .. |
Jelaskan isi Pasal 63. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 63 mengatur Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai. |
Apa yang diatur dalam Pasal 63? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 63 mengatur Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai. |
Bagaimana bunyi Pasal 63? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 63 mengatur Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai. |
Apa isi Pasal 63? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 63 mengatur Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai. |
Ringkasan Pasal 63. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 63 mengatur Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai. |
Terangkan isi Pasal 63. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 63 mengatur Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai. |
Apa ketentuan Pasal 63? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 63 mengatur Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai. |
Uraikan Pasal 63. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 63 mengatur Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai. |
Jelaskan isi Pasal 64. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 64 mengatur Ayat (1) produktif . . . Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut: a. mening. |
Apa yang diatur dalam Pasal 64? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 64 mengatur Ayat (1) produktif . . . Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut: a. mening. |
Bagaimana bunyi Pasal 64? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 64 mengatur Ayat (1) produktif . . . Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut: a. mening. |
Apa isi Pasal 64? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 64 mengatur Ayat (1) produktif . . . Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut: a. mening. |
Ringkasan Pasal 64. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 64 mengatur Ayat (1) produktif . . . Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut: a. mening. |
Terangkan isi Pasal 64. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 64 mengatur Ayat (1) produktif . . . Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut: a. mening. |
Apa ketentuan Pasal 64? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 64 mengatur Ayat (1) produktif . . . Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut: a. mening. |
Uraikan Pasal 64. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 64 mengatur Ayat (1) produktif . . . Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut: a. mening. |
Jelaskan isi Pasal 65. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 65? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Bagaimana bunyi Pasal 65? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Apa isi Pasal 65? | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Ringkasan Pasal 65. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Terangkan isi Pasal 65. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | Pasal 65 mengatur Ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Ayat (2) Cukup jelas.. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.