instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Jelaskan isi Pasal 202. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 202 mengatur Wewenang Menteri dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabu. |
Apa yang diatur dalam Pasal 202? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 202 mengatur Wewenang Menteri dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabu. |
Bagaimana bunyi Pasal 202? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 202 mengatur Wewenang Menteri dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabu. |
Apa isi Pasal 202? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 202 mengatur Wewenang Menteri dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabu. |
Ringkasan Pasal 202. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 202 mengatur Wewenang Menteri dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabu. |
Terangkan isi Pasal 202. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 202 mengatur Wewenang Menteri dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabu. |
Apa ketentuan Pasal 202? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 202 mengatur Wewenang Menteri dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabu. |
Uraikan Pasal 202. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 202 mengatur Wewenang Menteri dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabu. |
Jelaskan isi Pasal 203. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 203 mengatur Wewenang gubernur dalam penyelesaian sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah . |
Apa yang diatur dalam Pasal 203? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 203 mengatur Wewenang gubernur dalam penyelesaian sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah . |
Bagaimana bunyi Pasal 203? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 203 mengatur Wewenang gubernur dalam penyelesaian sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah . |
Apa isi Pasal 203? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 203 mengatur Wewenang gubernur dalam penyelesaian sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah . |
Ringkasan Pasal 203. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 203 mengatur Wewenang gubernur dalam penyelesaian sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah . |
Terangkan isi Pasal 203. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 203 mengatur Wewenang gubernur dalam penyelesaian sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah . |
Apa ketentuan Pasal 203? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 203 mengatur Wewenang gubernur dalam penyelesaian sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah . |
Uraikan Pasal 203. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 203 mengatur Wewenang gubernur dalam penyelesaian sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat; b. antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah . |
Jelaskan isi Pasal 204. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 204 mengatur Wewenang bupati/wali kota dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antar-Masyarakat; dan b. antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Masyarakat.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 204? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 204 mengatur Wewenang bupati/wali kota dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antar-Masyarakat; dan b. antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Masyarakat.. |
Bagaimana bunyi Pasal 204? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 204 mengatur Wewenang bupati/wali kota dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antar-Masyarakat; dan b. antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Masyarakat.. |
Apa isi Pasal 204? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 204 mengatur Wewenang bupati/wali kota dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antar-Masyarakat; dan b. antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Masyarakat.. |
Ringkasan Pasal 204. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 204 mengatur Wewenang bupati/wali kota dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antar-Masyarakat; dan b. antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Masyarakat.. |
Terangkan isi Pasal 204. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 204 mengatur Wewenang bupati/wali kota dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antar-Masyarakat; dan b. antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Masyarakat.. |
Apa ketentuan Pasal 204? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 204 mengatur Wewenang bupati/wali kota dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antar-Masyarakat; dan b. antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Masyarakat.. |
Uraikan Pasal 204. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 204 mengatur Wewenang bupati/wali kota dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang: a. antar-Masyarakat; dan b. antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Masyarakat.. |
Jelaskan isi Pasal 205. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 205 mengatur (1) Menteri dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. (2) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan R. |
Apa yang diatur dalam Pasal 205? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 205 mengatur (1) Menteri dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. (2) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan R. |
Bagaimana bunyi Pasal 205? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 205 mengatur (1) Menteri dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. (2) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan R. |
Apa isi Pasal 205? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 205 mengatur (1) Menteri dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. (2) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan R. |
Ringkasan Pasal 205. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 205 mengatur (1) Menteri dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. (2) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan R. |
Terangkan isi Pasal 205. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 205 mengatur (1) Menteri dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. (2) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan R. |
Apa ketentuan Pasal 205? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 205 mengatur (1) Menteri dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. (2) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan R. |
Uraikan Pasal 205. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 205 mengatur (1) Menteri dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. (2) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan R. |
Jelaskan isi Pasal 206. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 206 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Para Pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk m. |
Apa yang diatur dalam Pasal 206? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 206 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Para Pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk m. |
Bagaimana bunyi Pasal 206? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 206 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Para Pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk m. |
Apa isi Pasal 206? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 206 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Para Pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk m. |
Ringkasan Pasal 206. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 206 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Para Pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk m. |
Terangkan isi Pasal 206. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 206 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Para Pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk m. |
Apa ketentuan Pasal 206? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 206 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Para Pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk m. |
Uraikan Pasal 206. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 206 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Para Pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk m. |
Jelaskan isi Pasal 207. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 207 mengatur atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya bersama-sama dengan Para Pihak. (2) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terh. |
Apa yang diatur dalam Pasal 207? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 207 mengatur atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya bersama-sama dengan Para Pihak. (2) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terh. |
Bagaimana bunyi Pasal 207? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 207 mengatur atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya bersama-sama dengan Para Pihak. (2) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terh. |
Apa isi Pasal 207? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 207 mengatur atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya bersama-sama dengan Para Pihak. (2) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terh. |
Ringkasan Pasal 207. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 207 mengatur atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya bersama-sama dengan Para Pihak. (2) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terh. |
Terangkan isi Pasal 207. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 207 mengatur atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya bersama-sama dengan Para Pihak. (2) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terh. |
Apa ketentuan Pasal 207? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 207 mengatur atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya bersama-sama dengan Para Pihak. (2) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terh. |
Uraikan Pasal 207. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 207 mengatur atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya bersama-sama dengan Para Pihak. (2) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terh. |
Jelaskan isi Pasal 208. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 208 mengatur (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a diajukan oleh Para Pihak kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penanganan permohonan sebagaimana . |
Apa yang diatur dalam Pasal 208? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 208 mengatur (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a diajukan oleh Para Pihak kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penanganan permohonan sebagaimana . |
Bagaimana bunyi Pasal 208? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 208 mengatur (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a diajukan oleh Para Pihak kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penanganan permohonan sebagaimana . |
Apa isi Pasal 208? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 208 mengatur (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a diajukan oleh Para Pihak kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penanganan permohonan sebagaimana . |
Ringkasan Pasal 208. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 208 mengatur (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a diajukan oleh Para Pihak kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penanganan permohonan sebagaimana . |
Terangkan isi Pasal 208. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 208 mengatur (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a diajukan oleh Para Pihak kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penanganan permohonan sebagaimana . |
Apa ketentuan Pasal 208? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 208 mengatur (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a diajukan oleh Para Pihak kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penanganan permohonan sebagaimana . |
Uraikan Pasal 208. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 208 mengatur (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a diajukan oleh Para Pihak kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penanganan permohonan sebagaimana . |
Jelaskan isi Pasal 209. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 209 mengatur yang dilengkapi dengan berita acara.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 209? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 209 mengatur yang dilengkapi dengan berita acara.. |
Bagaimana bunyi Pasal 209? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 209 mengatur yang dilengkapi dengan berita acara.. |
Apa isi Pasal 209? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 209 mengatur yang dilengkapi dengan berita acara.. |
Ringkasan Pasal 209. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 209 mengatur yang dilengkapi dengan berita acara.. |
Terangkan isi Pasal 209. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 209 mengatur yang dilengkapi dengan berita acara.. |
Apa ketentuan Pasal 209? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 209 mengatur yang dilengkapi dengan berita acara.. |
Uraikan Pasal 209. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 209 mengatur yang dilengkapi dengan berita acara.. |
Jelaskan isi Pasal 210. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 210 mengatur Hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 210? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 210 mengatur Hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 210? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 210 mengatur Hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 210? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 210 mengatur Hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 210. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 210 mengatur Hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 210. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 210 mengatur Hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 210? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 210 mengatur Hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 210. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 210 mengatur Hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 211. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 211 mengatur Berdasarkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Mediasi atau. |
Apa yang diatur dalam Pasal 211? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 211 mengatur Berdasarkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Mediasi atau. |
Bagaimana bunyi Pasal 211? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 211 mengatur Berdasarkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Mediasi atau. |
Apa isi Pasal 211? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 211 mengatur Berdasarkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Mediasi atau. |
Ringkasan Pasal 211. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 211 mengatur Berdasarkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Mediasi atau. |
Terangkan isi Pasal 211. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 211 mengatur Berdasarkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Mediasi atau. |
Apa ketentuan Pasal 211? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 211 mengatur Berdasarkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Mediasi atau. |
Uraikan Pasal 211. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 211 mengatur Berdasarkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Mediasi atau. |
Jelaskan isi Pasal 212. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 212 mengatur (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf b dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa. (2) Mediator sebagaimana dimak. |
Apa yang diatur dalam Pasal 212? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 212 mengatur (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf b dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa. (2) Mediator sebagaimana dimak. |
Bagaimana bunyi Pasal 212? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 212 mengatur (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf b dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa. (2) Mediator sebagaimana dimak. |
Apa isi Pasal 212? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 212 mengatur (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf b dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa. (2) Mediator sebagaimana dimak. |
Ringkasan Pasal 212. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 212 mengatur (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf b dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa. (2) Mediator sebagaimana dimak. |
Terangkan isi Pasal 212. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 212 mengatur (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf b dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa. (2) Mediator sebagaimana dimak. |
Apa ketentuan Pasal 212? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 212 mengatur (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf b dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa. (2) Mediator sebagaimana dimak. |
Uraikan Pasal 212. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 212 mengatur (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf b dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa. (2) Mediator sebagaimana dimak. |
Jelaskan isi Pasal 213. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 213 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Konsiliator yang terdaftar pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pro. |
Apa yang diatur dalam Pasal 213? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 213 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Konsiliator yang terdaftar pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pro. |
Bagaimana bunyi Pasal 213? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 213 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Konsiliator yang terdaftar pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pro. |
Apa isi Pasal 213? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 213 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Konsiliator yang terdaftar pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pro. |
Ringkasan Pasal 213. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 213 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Konsiliator yang terdaftar pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pro. |
Terangkan isi Pasal 213. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 213 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Konsiliator yang terdaftar pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pro. |
Apa ketentuan Pasal 213? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 213 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Konsiliator yang terdaftar pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pro. |
Uraikan Pasal 213. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 213 mengatur (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Konsiliator yang terdaftar pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pro. |
Jelaskan isi Pasal 214. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 214 mengatur (1) Konsiliator wajib melakukan penelitian terhadap Sengketa Penataan Ruang yang diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang secara . |
Apa yang diatur dalam Pasal 214? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 214 mengatur (1) Konsiliator wajib melakukan penelitian terhadap Sengketa Penataan Ruang yang diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang secara . |
Bagaimana bunyi Pasal 214? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 214 mengatur (1) Konsiliator wajib melakukan penelitian terhadap Sengketa Penataan Ruang yang diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang secara . |
Apa isi Pasal 214? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 214 mengatur (1) Konsiliator wajib melakukan penelitian terhadap Sengketa Penataan Ruang yang diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang secara . |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.