instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Ringkasan Pasal 214. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 214 mengatur (1) Konsiliator wajib melakukan penelitian terhadap Sengketa Penataan Ruang yang diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang secara . |
Terangkan isi Pasal 214. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 214 mengatur (1) Konsiliator wajib melakukan penelitian terhadap Sengketa Penataan Ruang yang diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang secara . |
Apa ketentuan Pasal 214? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 214 mengatur (1) Konsiliator wajib melakukan penelitian terhadap Sengketa Penataan Ruang yang diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang secara . |
Uraikan Pasal 214. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 214 mengatur (1) Konsiliator wajib melakukan penelitian terhadap Sengketa Penataan Ruang yang diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang secara . |
Jelaskan isi Pasal 215. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 215 mengatur (1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli untuk hadir dalam sidang Konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya. (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan semua. |
Apa yang diatur dalam Pasal 215? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 215 mengatur (1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli untuk hadir dalam sidang Konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya. (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan semua. |
Bagaimana bunyi Pasal 215? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 215 mengatur (1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli untuk hadir dalam sidang Konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya. (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan semua. |
Apa isi Pasal 215? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 215 mengatur (1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli untuk hadir dalam sidang Konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya. (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan semua. |
Ringkasan Pasal 215. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 215 mengatur (1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli untuk hadir dalam sidang Konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya. (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan semua. |
Terangkan isi Pasal 215. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 215 mengatur (1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli untuk hadir dalam sidang Konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya. (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan semua. |
Apa ketentuan Pasal 215? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 215 mengatur (1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli untuk hadir dalam sidang Konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya. (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan semua. |
Uraikan Pasal 215. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 215 mengatur (1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli untuk hadir dalam sidang Konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya. (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan semua. |
Jelaskan isi Pasal 216. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi, dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Para Pihak dan disaksikan o. |
Apa yang diatur dalam Pasal 216? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi, dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Para Pihak dan disaksikan o. |
Bagaimana bunyi Pasal 216? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi, dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Para Pihak dan disaksikan o. |
Apa isi Pasal 216? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi, dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Para Pihak dan disaksikan o. |
Ringkasan Pasal 216. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi, dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Para Pihak dan disaksikan o. |
Terangkan isi Pasal 216. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi, dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Para Pihak dan disaksikan o. |
Apa ketentuan Pasal 216? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi, dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Para Pihak dan disaksikan o. |
Uraikan Pasal 216. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 216 mengatur (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi, dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Para Pihak dan disaksikan o. |
Jelaskan isi Pasal 217. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 217 mengatur (1) Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dari Menteri, gubernur, atau bupati/wa. |
Apa yang diatur dalam Pasal 217? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 217 mengatur (1) Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dari Menteri, gubernur, atau bupati/wa. |
Bagaimana bunyi Pasal 217? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 217 mengatur (1) Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dari Menteri, gubernur, atau bupati/wa. |
Apa isi Pasal 217? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 217 mengatur (1) Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dari Menteri, gubernur, atau bupati/wa. |
Ringkasan Pasal 217. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 217 mengatur (1) Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dari Menteri, gubernur, atau bupati/wa. |
Terangkan isi Pasal 217. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 217 mengatur (1) Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dari Menteri, gubernur, atau bupati/wa. |
Apa ketentuan Pasal 217? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 217 mengatur (1) Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dari Menteri, gubernur, atau bupati/wa. |
Uraikan Pasal 217. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 217 mengatur (1) Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dari Menteri, gubernur, atau bupati/wa. |
Jelaskan isi Pasal 218. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur (1) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat berupa Insentif, Disinsentif, penggantian yang layak, revisi kebijakan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan. (2) Hasil kesepakat. |
Apa yang diatur dalam Pasal 218? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur (1) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat berupa Insentif, Disinsentif, penggantian yang layak, revisi kebijakan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan. (2) Hasil kesepakat. |
Bagaimana bunyi Pasal 218? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur (1) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat berupa Insentif, Disinsentif, penggantian yang layak, revisi kebijakan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan. (2) Hasil kesepakat. |
Apa isi Pasal 218? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur (1) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat berupa Insentif, Disinsentif, penggantian yang layak, revisi kebijakan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan. (2) Hasil kesepakat. |
Ringkasan Pasal 218. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur (1) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat berupa Insentif, Disinsentif, penggantian yang layak, revisi kebijakan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan. (2) Hasil kesepakat. |
Terangkan isi Pasal 218. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur (1) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat berupa Insentif, Disinsentif, penggantian yang layak, revisi kebijakan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan. (2) Hasil kesepakat. |
Apa ketentuan Pasal 218? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur (1) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat berupa Insentif, Disinsentif, penggantian yang layak, revisi kebijakan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan. (2) Hasil kesepakat. |
Uraikan Pasal 218. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 218 mengatur (1) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat berupa Insentif, Disinsentif, penggantian yang layak, revisi kebijakan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan. (2) Hasil kesepakat. |
Jelaskan isi Pasal 219. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Mediator dan Konsiliator yang menangani Sengketa Penataan Ruang harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kecakapan dalam bidang Penataan Ruang; b. berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bid. |
Apa yang diatur dalam Pasal 219? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Mediator dan Konsiliator yang menangani Sengketa Penataan Ruang harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kecakapan dalam bidang Penataan Ruang; b. berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bid. |
Bagaimana bunyi Pasal 219? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Mediator dan Konsiliator yang menangani Sengketa Penataan Ruang harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kecakapan dalam bidang Penataan Ruang; b. berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bid. |
Apa isi Pasal 219? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Mediator dan Konsiliator yang menangani Sengketa Penataan Ruang harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kecakapan dalam bidang Penataan Ruang; b. berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bid. |
Ringkasan Pasal 219. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Mediator dan Konsiliator yang menangani Sengketa Penataan Ruang harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kecakapan dalam bidang Penataan Ruang; b. berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bid. |
Terangkan isi Pasal 219. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Mediator dan Konsiliator yang menangani Sengketa Penataan Ruang harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kecakapan dalam bidang Penataan Ruang; b. berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bid. |
Apa ketentuan Pasal 219? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Mediator dan Konsiliator yang menangani Sengketa Penataan Ruang harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kecakapan dalam bidang Penataan Ruang; b. berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bid. |
Uraikan Pasal 219. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 219 mengatur (1) Mediator dan Konsiliator yang menangani Sengketa Penataan Ruang harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kecakapan dalam bidang Penataan Ruang; b. berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bid. |
Jelaskan isi Pasal 220. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur (1) Dalam hal terjadi Sengketa Penataan Ruang antar- kementerian/lembaga, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar-Pemerintah Daerah, upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dilaku. |
Apa yang diatur dalam Pasal 220? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur (1) Dalam hal terjadi Sengketa Penataan Ruang antar- kementerian/lembaga, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar-Pemerintah Daerah, upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dilaku. |
Bagaimana bunyi Pasal 220? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur (1) Dalam hal terjadi Sengketa Penataan Ruang antar- kementerian/lembaga, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar-Pemerintah Daerah, upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dilaku. |
Apa isi Pasal 220? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur (1) Dalam hal terjadi Sengketa Penataan Ruang antar- kementerian/lembaga, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar-Pemerintah Daerah, upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dilaku. |
Ringkasan Pasal 220. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur (1) Dalam hal terjadi Sengketa Penataan Ruang antar- kementerian/lembaga, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar-Pemerintah Daerah, upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dilaku. |
Terangkan isi Pasal 220. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur (1) Dalam hal terjadi Sengketa Penataan Ruang antar- kementerian/lembaga, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar-Pemerintah Daerah, upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dilaku. |
Apa ketentuan Pasal 220? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur (1) Dalam hal terjadi Sengketa Penataan Ruang antar- kementerian/lembaga, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar-Pemerintah Daerah, upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dilaku. |
Uraikan Pasal 220. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 220 mengatur (1) Dalam hal terjadi Sengketa Penataan Ruang antar- kementerian/lembaga, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar-Pemerintah Daerah, upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dilaku. |
Jelaskan isi Pasal 221. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 221 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantaua. |
Apa yang diatur dalam Pasal 221? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 221 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantaua. |
Bagaimana bunyi Pasal 221? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 221 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantaua. |
Apa isi Pasal 221? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 221 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantaua. |
Ringkasan Pasal 221. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 221 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantaua. |
Terangkan isi Pasal 221. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 221 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantaua. |
Apa ketentuan Pasal 221? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 221 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantaua. |
Uraikan Pasal 221. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 221 mengatur (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantaua. |
Jelaskan isi Pasal 222. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat dibiayai oleh: a. salah satu pihak atau Para Pihak berdasarkan kesepakatan; atau b. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 222? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat dibiayai oleh: a. salah satu pihak atau Para Pihak berdasarkan kesepakatan; atau b. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belan. |
Bagaimana bunyi Pasal 222? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat dibiayai oleh: a. salah satu pihak atau Para Pihak berdasarkan kesepakatan; atau b. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belan. |
Apa isi Pasal 222? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat dibiayai oleh: a. salah satu pihak atau Para Pihak berdasarkan kesepakatan; atau b. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belan. |
Ringkasan Pasal 222. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat dibiayai oleh: a. salah satu pihak atau Para Pihak berdasarkan kesepakatan; atau b. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belan. |
Terangkan isi Pasal 222. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat dibiayai oleh: a. salah satu pihak atau Para Pihak berdasarkan kesepakatan; atau b. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belan. |
Apa ketentuan Pasal 222? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat dibiayai oleh: a. salah satu pihak atau Para Pihak berdasarkan kesepakatan; atau b. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belan. |
Uraikan Pasal 222. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 222 mengatur Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat dibiayai oleh: a. salah satu pihak atau Para Pihak berdasarkan kesepakatan; atau b. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belan. |
Jelaskan isi Pasal 223. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 223? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Bagaimana bunyi Pasal 223? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa isi Pasal 223? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Ringkasan Pasal 223. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Terangkan isi Pasal 223. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Apa ketentuan Pasal 223? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Uraikan Pasal 223. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 223 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Penataan Ruang diatur dalam petunjuk teknis.. |
Jelaskan isi Pasal 224. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur terpisah sesuai dengan kebutuhan. Paragraf 4 Tahapan Pengawasan Penataan Ruang. |
Apa yang diatur dalam Pasal 224? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur terpisah sesuai dengan kebutuhan. Paragraf 4 Tahapan Pengawasan Penataan Ruang. |
Bagaimana bunyi Pasal 224? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur terpisah sesuai dengan kebutuhan. Paragraf 4 Tahapan Pengawasan Penataan Ruang. |
Apa isi Pasal 224? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur terpisah sesuai dengan kebutuhan. Paragraf 4 Tahapan Pengawasan Penataan Ruang. |
Ringkasan Pasal 224. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur terpisah sesuai dengan kebutuhan. Paragraf 4 Tahapan Pengawasan Penataan Ruang. |
Terangkan isi Pasal 224. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur terpisah sesuai dengan kebutuhan. Paragraf 4 Tahapan Pengawasan Penataan Ruang. |
Apa ketentuan Pasal 224? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur terpisah sesuai dengan kebutuhan. Paragraf 4 Tahapan Pengawasan Penataan Ruang. |
Uraikan Pasal 224. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 224 mengatur terpisah sesuai dengan kebutuhan. Paragraf 4 Tahapan Pengawasan Penataan Ruang. |
Jelaskan isi Pasal 225. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan keluaran berupa: a. tingkat kinerja; dan b. rekomendasi. Paragraf 2 Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang. |
Apa yang diatur dalam Pasal 225? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan keluaran berupa: a. tingkat kinerja; dan b. rekomendasi. Paragraf 2 Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang. |
Bagaimana bunyi Pasal 225? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan keluaran berupa: a. tingkat kinerja; dan b. rekomendasi. Paragraf 2 Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang. |
Apa isi Pasal 225? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan keluaran berupa: a. tingkat kinerja; dan b. rekomendasi. Paragraf 2 Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang. |
Ringkasan Pasal 225. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan keluaran berupa: a. tingkat kinerja; dan b. rekomendasi. Paragraf 2 Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang. |
Terangkan isi Pasal 225. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan keluaran berupa: a. tingkat kinerja; dan b. rekomendasi. Paragraf 2 Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang. |
Apa ketentuan Pasal 225? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan keluaran berupa: a. tingkat kinerja; dan b. rekomendasi. Paragraf 2 Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang. |
Uraikan Pasal 225. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 225 mengatur Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan keluaran berupa: a. tingkat kinerja; dan b. rekomendasi. Paragraf 2 Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang. |
Jelaskan isi Pasal 226. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur (1) Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas: a. bupati/wali kota; b. gubernur; dan c. Menteri. (2) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standar Tekn. |
Apa yang diatur dalam Pasal 226? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur (1) Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas: a. bupati/wali kota; b. gubernur; dan c. Menteri. (2) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standar Tekn. |
Bagaimana bunyi Pasal 226? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur (1) Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas: a. bupati/wali kota; b. gubernur; dan c. Menteri. (2) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standar Tekn. |
Apa isi Pasal 226? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur (1) Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas: a. bupati/wali kota; b. gubernur; dan c. Menteri. (2) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standar Tekn. |
Ringkasan Pasal 226. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur (1) Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas: a. bupati/wali kota; b. gubernur; dan c. Menteri. (2) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standar Tekn. |
Terangkan isi Pasal 226. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur (1) Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas: a. bupati/wali kota; b. gubernur; dan c. Menteri. (2) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standar Tekn. |
Apa ketentuan Pasal 226? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur (1) Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas: a. bupati/wali kota; b. gubernur; dan c. Menteri. (2) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standar Tekn. |
Uraikan Pasal 226. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 226 mengatur (1) Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas: a. bupati/wali kota; b. gubernur; dan c. Menteri. (2) Bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standar Tekn. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.