instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Jelaskan isi Pasal 227. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (5) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar pelaksanaan Peng. |
Apa yang diatur dalam Pasal 227? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (5) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar pelaksanaan Peng. |
Bagaimana bunyi Pasal 227? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (5) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar pelaksanaan Peng. |
Apa isi Pasal 227? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (5) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar pelaksanaan Peng. |
Ringkasan Pasal 227. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (5) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar pelaksanaan Peng. |
Terangkan isi Pasal 227. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (5) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar pelaksanaan Peng. |
Apa ketentuan Pasal 227? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (5) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar pelaksanaan Peng. |
Uraikan Pasal 227. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 227 mengatur (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (5) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar pelaksanaan Peng. |
Jelaskan isi Pasal 228. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur Gubernur dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dalam hal: a. bupati/wali kota tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. . |
Apa yang diatur dalam Pasal 228? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur Gubernur dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dalam hal: a. bupati/wali kota tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. . |
Bagaimana bunyi Pasal 228? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur Gubernur dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dalam hal: a. bupati/wali kota tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. . |
Apa isi Pasal 228? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur Gubernur dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dalam hal: a. bupati/wali kota tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. . |
Ringkasan Pasal 228. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur Gubernur dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dalam hal: a. bupati/wali kota tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. . |
Terangkan isi Pasal 228. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur Gubernur dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dalam hal: a. bupati/wali kota tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. . |
Apa ketentuan Pasal 228? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur Gubernur dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dalam hal: a. bupati/wali kota tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. . |
Uraikan Pasal 228. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 228 mengatur Gubernur dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) dalam hal: a. bupati/wali kota tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. . |
Jelaskan isi Pasal 229. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur (1) Menteri dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) dalam hal: a. gubernur tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. Pemer. |
Apa yang diatur dalam Pasal 229? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur (1) Menteri dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) dalam hal: a. gubernur tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. Pemer. |
Bagaimana bunyi Pasal 229? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur (1) Menteri dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) dalam hal: a. gubernur tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. Pemer. |
Apa isi Pasal 229? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur (1) Menteri dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) dalam hal: a. gubernur tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. Pemer. |
Ringkasan Pasal 229. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur (1) Menteri dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) dalam hal: a. gubernur tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. Pemer. |
Terangkan isi Pasal 229. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur (1) Menteri dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) dalam hal: a. gubernur tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. Pemer. |
Apa ketentuan Pasal 229? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur (1) Menteri dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) dalam hal: a. gubernur tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. Pemer. |
Uraikan Pasal 229. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 229 mengatur (1) Menteri dapat melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) dalam hal: a. gubernur tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau b. Pemer. |
Jelaskan isi Pasal 230. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 230 mengatur (1) Bupati/wali kota dan/atau gubernur dinilai tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang dalam hal tidak menyampaikan laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dala. |
Apa yang diatur dalam Pasal 230? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 230 mengatur (1) Bupati/wali kota dan/atau gubernur dinilai tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang dalam hal tidak menyampaikan laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dala. |
Bagaimana bunyi Pasal 230? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 230 mengatur (1) Bupati/wali kota dan/atau gubernur dinilai tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang dalam hal tidak menyampaikan laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dala. |
Apa isi Pasal 230? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 230 mengatur (1) Bupati/wali kota dan/atau gubernur dinilai tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang dalam hal tidak menyampaikan laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dala. |
Ringkasan Pasal 230. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 230 mengatur (1) Bupati/wali kota dan/atau gubernur dinilai tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang dalam hal tidak menyampaikan laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dala. |
Terangkan isi Pasal 230. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 230 mengatur (1) Bupati/wali kota dan/atau gubernur dinilai tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang dalam hal tidak menyampaikan laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dala. |
Apa ketentuan Pasal 230? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 230 mengatur (1) Bupati/wali kota dan/atau gubernur dinilai tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang dalam hal tidak menyampaikan laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dala. |
Uraikan Pasal 230. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 230 mengatur (1) Bupati/wali kota dan/atau gubernur dinilai tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang dalam hal tidak menyampaikan laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dala. |
Jelaskan isi Pasal 231. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 231 mengatur (1) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan. (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standa. |
Apa yang diatur dalam Pasal 231? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 231 mengatur (1) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan. (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standa. |
Bagaimana bunyi Pasal 231? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 231 mengatur (1) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan. (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standa. |
Apa isi Pasal 231? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 231 mengatur (1) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan. (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standa. |
Ringkasan Pasal 231. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 231 mengatur (1) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan. (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standa. |
Terangkan isi Pasal 231. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 231 mengatur (1) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan. (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standa. |
Apa ketentuan Pasal 231? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 231 mengatur (1) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan. (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standa. |
Uraikan Pasal 231. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 231 mengatur (1) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan. (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja pemenuhan Standa. |
Jelaskan isi Pasal 232. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 232 mengatur Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 232? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 232 mengatur Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 232? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 232 mengatur Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 232? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 232 mengatur Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 232. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 232 mengatur Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 232. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 232 mengatur Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 232? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 232 mengatur Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 232. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 232 mengatur Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 233. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 233 mengatur Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan: a. pemantauan; b. evaluasi; dan c. pelaporan.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 233? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 233 mengatur Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan: a. pemantauan; b. evaluasi; dan c. pelaporan.. |
Bagaimana bunyi Pasal 233? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 233 mengatur Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan: a. pemantauan; b. evaluasi; dan c. pelaporan.. |
Apa isi Pasal 233? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 233 mengatur Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan: a. pemantauan; b. evaluasi; dan c. pelaporan.. |
Ringkasan Pasal 233. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 233 mengatur Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan: a. pemantauan; b. evaluasi; dan c. pelaporan.. |
Terangkan isi Pasal 233. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 233 mengatur Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan: a. pemantauan; b. evaluasi; dan c. pelaporan.. |
Apa ketentuan Pasal 233? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 233 mengatur Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan: a. pemantauan; b. evaluasi; dan c. pelaporan.. |
Uraikan Pasal 233. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 233 mengatur Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan: a. pemantauan; b. evaluasi; dan c. pelaporan.. |
Jelaskan isi Pasal 234. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 234 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secar. |
Apa yang diatur dalam Pasal 234? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 234 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secar. |
Bagaimana bunyi Pasal 234? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 234 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secar. |
Apa isi Pasal 234? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 234 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secar. |
Ringkasan Pasal 234. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 234 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secar. |
Terangkan isi Pasal 234. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 234 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secar. |
Apa ketentuan Pasal 234? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 234 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secar. |
Uraikan Pasal 234. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 234 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secar. |
Jelaskan isi Pasal 235. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 235 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b merupakan kegiatan penilaian tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud . |
Apa yang diatur dalam Pasal 235? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 235 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b merupakan kegiatan penilaian tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud . |
Bagaimana bunyi Pasal 235? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 235 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b merupakan kegiatan penilaian tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud . |
Apa isi Pasal 235? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 235 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b merupakan kegiatan penilaian tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud . |
Ringkasan Pasal 235. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 235 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b merupakan kegiatan penilaian tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud . |
Terangkan isi Pasal 235. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 235 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b merupakan kegiatan penilaian tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud . |
Apa ketentuan Pasal 235? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 235 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b merupakan kegiatan penilaian tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud . |
Uraikan Pasal 235. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 235 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b merupakan kegiatan penilaian tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud . |
Jelaskan isi Pasal 236. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 236 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf c merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang. (2) Laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaiman. |
Apa yang diatur dalam Pasal 236? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 236 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf c merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang. (2) Laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaiman. |
Bagaimana bunyi Pasal 236? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 236 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf c merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang. (2) Laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaiman. |
Apa isi Pasal 236? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 236 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf c merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang. (2) Laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaiman. |
Ringkasan Pasal 236. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 236 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf c merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang. (2) Laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaiman. |
Terangkan isi Pasal 236. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 236 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf c merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang. (2) Laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaiman. |
Apa ketentuan Pasal 236? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 236 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf c merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang. (2) Laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaiman. |
Uraikan Pasal 236. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 236 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf c merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang. (2) Laporan hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaiman. |
Jelaskan isi Pasal 237. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 237 mengatur Terhadap hasil Pengawasan Penataan Ruang, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat: a. mempublikasikan hasil Pengawasan Penataan Ruang; b. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau. |
Apa yang diatur dalam Pasal 237? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 237 mengatur Terhadap hasil Pengawasan Penataan Ruang, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat: a. mempublikasikan hasil Pengawasan Penataan Ruang; b. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau. |
Bagaimana bunyi Pasal 237? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 237 mengatur Terhadap hasil Pengawasan Penataan Ruang, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat: a. mempublikasikan hasil Pengawasan Penataan Ruang; b. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau. |
Apa isi Pasal 237? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 237 mengatur Terhadap hasil Pengawasan Penataan Ruang, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat: a. mempublikasikan hasil Pengawasan Penataan Ruang; b. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau. |
Ringkasan Pasal 237. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 237 mengatur Terhadap hasil Pengawasan Penataan Ruang, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat: a. mempublikasikan hasil Pengawasan Penataan Ruang; b. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau. |
Terangkan isi Pasal 237. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 237 mengatur Terhadap hasil Pengawasan Penataan Ruang, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat: a. mempublikasikan hasil Pengawasan Penataan Ruang; b. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau. |
Apa ketentuan Pasal 237? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 237 mengatur Terhadap hasil Pengawasan Penataan Ruang, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat: a. mempublikasikan hasil Pengawasan Penataan Ruang; b. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau. |
Uraikan Pasal 237. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 237 mengatur Terhadap hasil Pengawasan Penataan Ruang, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat: a. mempublikasikan hasil Pengawasan Penataan Ruang; b. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau. |
Jelaskan isi Pasal 238. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 238 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Pengawasan Penataan Ruang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang Paragraf 1 Tata Cara P. |
Apa yang diatur dalam Pasal 238? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 238 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Pengawasan Penataan Ruang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang Paragraf 1 Tata Cara P. |
Bagaimana bunyi Pasal 238? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 238 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Pengawasan Penataan Ruang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang Paragraf 1 Tata Cara P. |
Apa isi Pasal 238? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 238 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Pengawasan Penataan Ruang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang Paragraf 1 Tata Cara P. |
Ringkasan Pasal 238. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 238 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Pengawasan Penataan Ruang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang Paragraf 1 Tata Cara P. |
Terangkan isi Pasal 238. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 238 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Pengawasan Penataan Ruang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang Paragraf 1 Tata Cara P. |
Apa ketentuan Pasal 238? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 238 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Pengawasan Penataan Ruang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang Paragraf 1 Tata Cara P. |
Uraikan Pasal 238. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 238 mengatur Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Pengawasan Penataan Ruang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang Paragraf 1 Tata Cara P. |
Jelaskan isi Pasal 239. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 239 mengatur (1) Pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penata. |
Apa yang diatur dalam Pasal 239? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 239 mengatur (1) Pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penata. |
Bagaimana bunyi Pasal 239? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 239 mengatur (1) Pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penata. |
Apa isi Pasal 239? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 239 mengatur (1) Pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penata. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.