instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Ringkasan Pasal 239. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 239 mengatur (1) Pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penata. |
Terangkan isi Pasal 239. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 239 mengatur (1) Pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penata. |
Apa ketentuan Pasal 239? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 239 mengatur (1) Pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penata. |
Uraikan Pasal 239. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 239 mengatur (1) Pengawasan kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penata. |
Jelaskan isi Pasal 240. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 240 mengatur (1) Tata cara pengawasan terhadap kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) . |
Apa yang diatur dalam Pasal 240? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 240 mengatur (1) Tata cara pengawasan terhadap kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) . |
Bagaimana bunyi Pasal 240? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 240 mengatur (1) Tata cara pengawasan terhadap kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) . |
Apa isi Pasal 240? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 240 mengatur (1) Tata cara pengawasan terhadap kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) . |
Ringkasan Pasal 240. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 240 mengatur (1) Tata cara pengawasan terhadap kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) . |
Terangkan isi Pasal 240. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 240 mengatur (1) Tata cara pengawasan terhadap kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) . |
Apa ketentuan Pasal 240? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 240 mengatur (1) Tata cara pengawasan terhadap kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) . |
Uraikan Pasal 240. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 240 mengatur (1) Tata cara pengawasan terhadap kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) . |
Jelaskan isi Pasal 241. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 241 mengatur a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus; b. menganalisis dampak dan prediksi; dan c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus. Paragraf 2 Tata Cara Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat P. |
Apa yang diatur dalam Pasal 241? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 241 mengatur a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus; b. menganalisis dampak dan prediksi; dan c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus. Paragraf 2 Tata Cara Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat P. |
Bagaimana bunyi Pasal 241? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 241 mengatur a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus; b. menganalisis dampak dan prediksi; dan c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus. Paragraf 2 Tata Cara Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat P. |
Apa isi Pasal 241? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 241 mengatur a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus; b. menganalisis dampak dan prediksi; dan c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus. Paragraf 2 Tata Cara Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat P. |
Ringkasan Pasal 241. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 241 mengatur a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus; b. menganalisis dampak dan prediksi; dan c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus. Paragraf 2 Tata Cara Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat P. |
Terangkan isi Pasal 241. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 241 mengatur a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus; b. menganalisis dampak dan prediksi; dan c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus. Paragraf 2 Tata Cara Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat P. |
Apa ketentuan Pasal 241? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 241 mengatur a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus; b. menganalisis dampak dan prediksi; dan c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus. Paragraf 2 Tata Cara Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat P. |
Uraikan Pasal 241. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 241 mengatur a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus; b. menganalisis dampak dan prediksi; dan c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus. Paragraf 2 Tata Cara Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat P. |
Jelaskan isi Pasal 242. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 242 mengatur Tata cara pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 242? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 242 mengatur Tata cara pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 242? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 242 mengatur Tata cara pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 242? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 242 mengatur Tata cara pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 242. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 242 mengatur Tata cara pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 242. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 242 mengatur Tata cara pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 242? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 242 mengatur Tata cara pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 242. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 242 mengatur Tata cara pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 243. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur (1) Pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai i. |
Apa yang diatur dalam Pasal 243? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur (1) Pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai i. |
Bagaimana bunyi Pasal 243? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur (1) Pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai i. |
Apa isi Pasal 243? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur (1) Pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai i. |
Ringkasan Pasal 243. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur (1) Pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai i. |
Terangkan isi Pasal 243. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur (1) Pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai i. |
Apa ketentuan Pasal 243? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur (1) Pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai i. |
Uraikan Pasal 243. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 243 mengatur (1) Pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai i. |
Jelaskan isi Pasal 244. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Ketentuan mengenai persiapan dan pemantauan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 244? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Ketentuan mengenai persiapan dan pemantauan. |
Bagaimana bunyi Pasal 244? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Ketentuan mengenai persiapan dan pemantauan. |
Apa isi Pasal 244? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Ketentuan mengenai persiapan dan pemantauan. |
Ringkasan Pasal 244. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Ketentuan mengenai persiapan dan pemantauan. |
Terangkan isi Pasal 244. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Ketentuan mengenai persiapan dan pemantauan. |
Apa ketentuan Pasal 244? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Ketentuan mengenai persiapan dan pemantauan. |
Uraikan Pasal 244. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 244 mengatur (1) Tata cara pengawasan kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi: a. persiapan; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Ketentuan mengenai persiapan dan pemantauan. |
Jelaskan isi Pasal 245. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur (1) Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang meliputi Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang provinsi dan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang kabupaten/kota. (2) Standar Pelayanan Bidang Penataan . |
Apa yang diatur dalam Pasal 245? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur (1) Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang meliputi Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang provinsi dan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang kabupaten/kota. (2) Standar Pelayanan Bidang Penataan . |
Bagaimana bunyi Pasal 245? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur (1) Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang meliputi Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang provinsi dan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang kabupaten/kota. (2) Standar Pelayanan Bidang Penataan . |
Apa isi Pasal 245? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur (1) Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang meliputi Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang provinsi dan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang kabupaten/kota. (2) Standar Pelayanan Bidang Penataan . |
Ringkasan Pasal 245. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur (1) Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang meliputi Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang provinsi dan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang kabupaten/kota. (2) Standar Pelayanan Bidang Penataan . |
Terangkan isi Pasal 245. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur (1) Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang meliputi Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang provinsi dan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang kabupaten/kota. (2) Standar Pelayanan Bidang Penataan . |
Apa ketentuan Pasal 245? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur (1) Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang meliputi Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang provinsi dan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang kabupaten/kota. (2) Standar Pelayanan Bidang Penataan . |
Uraikan Pasal 245. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 245 mengatur (1) Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang meliputi Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang provinsi dan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang kabupaten/kota. (2) Standar Pelayanan Bidang Penataan . |
Jelaskan isi Pasal 246. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 246 mengatur (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf a meliputi aspek: a. Perencanaan Tata Ruang; b. Pemanfaatan Ruang; dan c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Bentuk pelayanan . |
Apa yang diatur dalam Pasal 246? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 246 mengatur (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf a meliputi aspek: a. Perencanaan Tata Ruang; b. Pemanfaatan Ruang; dan c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Bentuk pelayanan . |
Bagaimana bunyi Pasal 246? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 246 mengatur (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf a meliputi aspek: a. Perencanaan Tata Ruang; b. Pemanfaatan Ruang; dan c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Bentuk pelayanan . |
Apa isi Pasal 246? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 246 mengatur (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf a meliputi aspek: a. Perencanaan Tata Ruang; b. Pemanfaatan Ruang; dan c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Bentuk pelayanan . |
Ringkasan Pasal 246. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 246 mengatur (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf a meliputi aspek: a. Perencanaan Tata Ruang; b. Pemanfaatan Ruang; dan c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Bentuk pelayanan . |
Terangkan isi Pasal 246. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 246 mengatur (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf a meliputi aspek: a. Perencanaan Tata Ruang; b. Pemanfaatan Ruang; dan c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Bentuk pelayanan . |
Apa ketentuan Pasal 246? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 246 mengatur (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf a meliputi aspek: a. Perencanaan Tata Ruang; b. Pemanfaatan Ruang; dan c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Bentuk pelayanan . |
Uraikan Pasal 246. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 246 mengatur (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf a meliputi aspek: a. Perencanaan Tata Ruang; b. Pemanfaatan Ruang; dan c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (2) Bentuk pelayanan . |
Jelaskan isi Pasal 247. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 247 mengatur (1) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. prosedur; b. produk; c. persyaratan; d. frekuensi; e. waktu; f. muatan; g. media; dan/atau h. sumber daya . |
Apa yang diatur dalam Pasal 247? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 247 mengatur (1) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. prosedur; b. produk; c. persyaratan; d. frekuensi; e. waktu; f. muatan; g. media; dan/atau h. sumber daya . |
Bagaimana bunyi Pasal 247? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 247 mengatur (1) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. prosedur; b. produk; c. persyaratan; d. frekuensi; e. waktu; f. muatan; g. media; dan/atau h. sumber daya . |
Apa isi Pasal 247? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 247 mengatur (1) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. prosedur; b. produk; c. persyaratan; d. frekuensi; e. waktu; f. muatan; g. media; dan/atau h. sumber daya . |
Ringkasan Pasal 247. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 247 mengatur (1) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. prosedur; b. produk; c. persyaratan; d. frekuensi; e. waktu; f. muatan; g. media; dan/atau h. sumber daya . |
Terangkan isi Pasal 247. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 247 mengatur (1) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. prosedur; b. produk; c. persyaratan; d. frekuensi; e. waktu; f. muatan; g. media; dan/atau h. sumber daya . |
Apa ketentuan Pasal 247? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 247 mengatur (1) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. prosedur; b. produk; c. persyaratan; d. frekuensi; e. waktu; f. muatan; g. media; dan/atau h. sumber daya . |
Uraikan Pasal 247. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 247 mengatur (1) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. prosedur; b. produk; c. persyaratan; d. frekuensi; e. waktu; f. muatan; g. media; dan/atau h. sumber daya . |
Jelaskan isi Pasal 248. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 248 mengatur Penerima pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf c meliputi seluruh Warga Negara.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 248? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 248 mengatur Penerima pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf c meliputi seluruh Warga Negara.. |
Bagaimana bunyi Pasal 248? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 248 mengatur Penerima pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf c meliputi seluruh Warga Negara.. |
Apa isi Pasal 248? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 248 mengatur Penerima pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf c meliputi seluruh Warga Negara.. |
Ringkasan Pasal 248. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 248 mengatur Penerima pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf c meliputi seluruh Warga Negara.. |
Terangkan isi Pasal 248. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 248 mengatur Penerima pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf c meliputi seluruh Warga Negara.. |
Apa ketentuan Pasal 248? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 248 mengatur Penerima pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf c meliputi seluruh Warga Negara.. |
Uraikan Pasal 248. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 248 mengatur Penerima pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf c meliputi seluruh Warga Negara.. |
Jelaskan isi Pasal 249. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 249 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan. |
Apa yang diatur dalam Pasal 249? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 249 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan. |
Bagaimana bunyi Pasal 249? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 249 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan. |
Apa isi Pasal 249? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 249 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan. |
Ringkasan Pasal 249. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 249 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan. |
Terangkan isi Pasal 249. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 249 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan. |
Apa ketentuan Pasal 249? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 249 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan. |
Uraikan Pasal 249. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 249 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan. |
Jelaskan isi Pasal 250. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 250 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Rua. |
Apa yang diatur dalam Pasal 250? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 250 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Rua. |
Bagaimana bunyi Pasal 250? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 250 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Rua. |
Apa isi Pasal 250? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 250 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Rua. |
Ringkasan Pasal 250. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 250 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Rua. |
Terangkan isi Pasal 250. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 250 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Rua. |
Apa ketentuan Pasal 250? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 250 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Rua. |
Uraikan Pasal 250. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 250 mengatur (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Rua. |
Jelaskan isi Pasal 251. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 251 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf b merupakan rangkaian kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemenuhan kualitas pelayanan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Apa yang diatur dalam Pasal 251? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 251 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf b merupakan rangkaian kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemenuhan kualitas pelayanan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Bagaimana bunyi Pasal 251? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 251 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf b merupakan rangkaian kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemenuhan kualitas pelayanan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Apa isi Pasal 251? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 251 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf b merupakan rangkaian kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemenuhan kualitas pelayanan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Ringkasan Pasal 251. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 251 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf b merupakan rangkaian kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemenuhan kualitas pelayanan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Terangkan isi Pasal 251. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 251 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf b merupakan rangkaian kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemenuhan kualitas pelayanan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Apa ketentuan Pasal 251? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 251 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf b merupakan rangkaian kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemenuhan kualitas pelayanan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Uraikan Pasal 251. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 251 mengatur (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf b merupakan rangkaian kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemenuhan kualitas pelayanan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.