instruction stringlengths 12 163 | input stringclasses 13
values | output stringlengths 27 810 |
|---|---|---|
Jelaskan isi Pasal 252. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 252 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf c merupakan laporan hasil pemantauan dan evaluasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. hasil pemantauan dan eval. |
Apa yang diatur dalam Pasal 252? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 252 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf c merupakan laporan hasil pemantauan dan evaluasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. hasil pemantauan dan eval. |
Bagaimana bunyi Pasal 252? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 252 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf c merupakan laporan hasil pemantauan dan evaluasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. hasil pemantauan dan eval. |
Apa isi Pasal 252? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 252 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf c merupakan laporan hasil pemantauan dan evaluasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. hasil pemantauan dan eval. |
Ringkasan Pasal 252. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 252 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf c merupakan laporan hasil pemantauan dan evaluasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. hasil pemantauan dan eval. |
Terangkan isi Pasal 252. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 252 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf c merupakan laporan hasil pemantauan dan evaluasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. hasil pemantauan dan eval. |
Apa ketentuan Pasal 252? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 252 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf c merupakan laporan hasil pemantauan dan evaluasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. hasil pemantauan dan eval. |
Uraikan Pasal 252. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 252 mengatur (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (4) huruf c merupakan laporan hasil pemantauan dan evaluasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. hasil pemantauan dan eval. |
Jelaskan isi Pasal 253. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 253 mengatur a. kondisi dan karakteristik kawasan; b. permasalahan, potensi konflik, dan eksternalitas kawasan terhadap lingkungan sekitarnya; c. kualitas kawasan yang diharapkan; dan d. standar sektoral yang suda. |
Apa yang diatur dalam Pasal 253? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 253 mengatur a. kondisi dan karakteristik kawasan; b. permasalahan, potensi konflik, dan eksternalitas kawasan terhadap lingkungan sekitarnya; c. kualitas kawasan yang diharapkan; dan d. standar sektoral yang suda. |
Bagaimana bunyi Pasal 253? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 253 mengatur a. kondisi dan karakteristik kawasan; b. permasalahan, potensi konflik, dan eksternalitas kawasan terhadap lingkungan sekitarnya; c. kualitas kawasan yang diharapkan; dan d. standar sektoral yang suda. |
Apa isi Pasal 253? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 253 mengatur a. kondisi dan karakteristik kawasan; b. permasalahan, potensi konflik, dan eksternalitas kawasan terhadap lingkungan sekitarnya; c. kualitas kawasan yang diharapkan; dan d. standar sektoral yang suda. |
Ringkasan Pasal 253. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 253 mengatur a. kondisi dan karakteristik kawasan; b. permasalahan, potensi konflik, dan eksternalitas kawasan terhadap lingkungan sekitarnya; c. kualitas kawasan yang diharapkan; dan d. standar sektoral yang suda. |
Terangkan isi Pasal 253. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 253 mengatur a. kondisi dan karakteristik kawasan; b. permasalahan, potensi konflik, dan eksternalitas kawasan terhadap lingkungan sekitarnya; c. kualitas kawasan yang diharapkan; dan d. standar sektoral yang suda. |
Apa ketentuan Pasal 253? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 253 mengatur a. kondisi dan karakteristik kawasan; b. permasalahan, potensi konflik, dan eksternalitas kawasan terhadap lingkungan sekitarnya; c. kualitas kawasan yang diharapkan; dan d. standar sektoral yang suda. |
Uraikan Pasal 253. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 253 mengatur a. kondisi dan karakteristik kawasan; b. permasalahan, potensi konflik, dan eksternalitas kawasan terhadap lingkungan sekitarnya; c. kualitas kawasan yang diharapkan; dan d. standar sektoral yang suda. |
Jelaskan isi Pasal 254. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 254 mengatur (1) Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 254? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 254 mengatur (1) Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 254? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 254 mengatur (1) Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 254? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 254 mengatur (1) Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 254. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 254 mengatur (1) Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 254. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 254 mengatur (1) Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 254? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 254 mengatur (1) Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 254. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 254 mengatur (1) Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 255. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 255 mengatur a. jalur pejalan kaki; dan b. kawasan pejalan kaki.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 255? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 255 mengatur a. jalur pejalan kaki; dan b. kawasan pejalan kaki.. |
Bagaimana bunyi Pasal 255? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 255 mengatur a. jalur pejalan kaki; dan b. kawasan pejalan kaki.. |
Apa isi Pasal 255? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 255 mengatur a. jalur pejalan kaki; dan b. kawasan pejalan kaki.. |
Ringkasan Pasal 255. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 255 mengatur a. jalur pejalan kaki; dan b. kawasan pejalan kaki.. |
Terangkan isi Pasal 255. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 255 mengatur a. jalur pejalan kaki; dan b. kawasan pejalan kaki.. |
Apa ketentuan Pasal 255? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 255 mengatur a. jalur pejalan kaki; dan b. kawasan pejalan kaki.. |
Uraikan Pasal 255. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 255 mengatur a. jalur pejalan kaki; dan b. kawasan pejalan kaki.. |
Jelaskan isi Pasal 256. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 256 mengatur Tipologi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. kawasan industri; b. sentra industri kecil dan menengah; c. zona industri besar; dan d. zona industri k. |
Apa yang diatur dalam Pasal 256? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 256 mengatur Tipologi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. kawasan industri; b. sentra industri kecil dan menengah; c. zona industri besar; dan d. zona industri k. |
Bagaimana bunyi Pasal 256? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 256 mengatur Tipologi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. kawasan industri; b. sentra industri kecil dan menengah; c. zona industri besar; dan d. zona industri k. |
Apa isi Pasal 256? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 256 mengatur Tipologi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. kawasan industri; b. sentra industri kecil dan menengah; c. zona industri besar; dan d. zona industri k. |
Ringkasan Pasal 256. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 256 mengatur Tipologi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. kawasan industri; b. sentra industri kecil dan menengah; c. zona industri besar; dan d. zona industri k. |
Terangkan isi Pasal 256. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 256 mengatur Tipologi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. kawasan industri; b. sentra industri kecil dan menengah; c. zona industri besar; dan d. zona industri k. |
Apa ketentuan Pasal 256? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 256 mengatur Tipologi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. kawasan industri; b. sentra industri kecil dan menengah; c. zona industri besar; dan d. zona industri k. |
Uraikan Pasal 256. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 256 mengatur Tipologi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. kawasan industri; b. sentra industri kecil dan menengah; c. zona industri besar; dan d. zona industri k. |
Jelaskan isi Pasal 257. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 257 mengatur Tipologi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 257? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 257 mengatur Tipologi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 257? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 257 mengatur Tipologi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 257? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 257 mengatur Tipologi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 257. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 257 mengatur Tipologi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 257. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 257 mengatur Tipologi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 257? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 257 mengatur Tipologi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 257. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 257 mengatur Tipologi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 258. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 258 mengatur Tipologi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 258? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 258 mengatur Tipologi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 258? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 258 mengatur Tipologi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 258? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 258 mengatur Tipologi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 258. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 258 mengatur Tipologi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 258. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 258 mengatur Tipologi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 258? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 258 mengatur Tipologi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 258. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 258 mengatur Tipologi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 259. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 259 mengatur Tipologi kawasan perumahan dan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. rumah tapak; dan b. rumah susun.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 259? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 259 mengatur Tipologi kawasan perumahan dan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. rumah tapak; dan b. rumah susun.. |
Bagaimana bunyi Pasal 259? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 259 mengatur Tipologi kawasan perumahan dan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. rumah tapak; dan b. rumah susun.. |
Apa isi Pasal 259? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 259 mengatur Tipologi kawasan perumahan dan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. rumah tapak; dan b. rumah susun.. |
Ringkasan Pasal 259. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 259 mengatur Tipologi kawasan perumahan dan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. rumah tapak; dan b. rumah susun.. |
Terangkan isi Pasal 259. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 259 mengatur Tipologi kawasan perumahan dan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. rumah tapak; dan b. rumah susun.. |
Apa ketentuan Pasal 259? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 259 mengatur Tipologi kawasan perumahan dan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. rumah tapak; dan b. rumah susun.. |
Uraikan Pasal 259. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 259 mengatur Tipologi kawasan perumahan dan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. rumah tapak; dan b. rumah susun.. |
Jelaskan isi Pasal 260. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 260 mengatur Tipologi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. kawasan perdagangan dan jasa; dan b. aglomerasi fasilitas perdagangan dan jasa.. |
Apa yang diatur dalam Pasal 260? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 260 mengatur Tipologi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. kawasan perdagangan dan jasa; dan b. aglomerasi fasilitas perdagangan dan jasa.. |
Bagaimana bunyi Pasal 260? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 260 mengatur Tipologi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. kawasan perdagangan dan jasa; dan b. aglomerasi fasilitas perdagangan dan jasa.. |
Apa isi Pasal 260? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 260 mengatur Tipologi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. kawasan perdagangan dan jasa; dan b. aglomerasi fasilitas perdagangan dan jasa.. |
Ringkasan Pasal 260. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 260 mengatur Tipologi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. kawasan perdagangan dan jasa; dan b. aglomerasi fasilitas perdagangan dan jasa.. |
Terangkan isi Pasal 260. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 260 mengatur Tipologi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. kawasan perdagangan dan jasa; dan b. aglomerasi fasilitas perdagangan dan jasa.. |
Apa ketentuan Pasal 260? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 260 mengatur Tipologi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. kawasan perdagangan dan jasa; dan b. aglomerasi fasilitas perdagangan dan jasa.. |
Uraikan Pasal 260. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 260 mengatur Tipologi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. kawasan perdagangan dan jasa; dan b. aglomerasi fasilitas perdagangan dan jasa.. |
Jelaskan isi Pasal 261. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 261 mengatur Tipologi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. ruang terbuka hijau perkotaan; b. ruang terbuka hijau lingkungan; dan c. ruang terbuka hijau. |
Apa yang diatur dalam Pasal 261? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 261 mengatur Tipologi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. ruang terbuka hijau perkotaan; b. ruang terbuka hijau lingkungan; dan c. ruang terbuka hijau. |
Bagaimana bunyi Pasal 261? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 261 mengatur Tipologi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. ruang terbuka hijau perkotaan; b. ruang terbuka hijau lingkungan; dan c. ruang terbuka hijau. |
Apa isi Pasal 261? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 261 mengatur Tipologi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. ruang terbuka hijau perkotaan; b. ruang terbuka hijau lingkungan; dan c. ruang terbuka hijau. |
Ringkasan Pasal 261. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 261 mengatur Tipologi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. ruang terbuka hijau perkotaan; b. ruang terbuka hijau lingkungan; dan c. ruang terbuka hijau. |
Terangkan isi Pasal 261. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 261 mengatur Tipologi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. ruang terbuka hijau perkotaan; b. ruang terbuka hijau lingkungan; dan c. ruang terbuka hijau. |
Apa ketentuan Pasal 261? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 261 mengatur Tipologi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. ruang terbuka hijau perkotaan; b. ruang terbuka hijau lingkungan; dan c. ruang terbuka hijau. |
Uraikan Pasal 261. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 261 mengatur Tipologi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. ruang terbuka hijau perkotaan; b. ruang terbuka hijau lingkungan; dan c. ruang terbuka hijau. |
Jelaskan isi Pasal 262. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 262 mengatur Tipologi kawasan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa yang diatur dalam Pasal 262? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 262 mengatur Tipologi kawasan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam. |
Bagaimana bunyi Pasal 262? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 262 mengatur Tipologi kawasan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa isi Pasal 262? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 262 mengatur Tipologi kawasan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam. |
Ringkasan Pasal 262. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 262 mengatur Tipologi kawasan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam. |
Terangkan isi Pasal 262. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 262 mengatur Tipologi kawasan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam. |
Apa ketentuan Pasal 262? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 262 mengatur Tipologi kawasan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam. |
Uraikan Pasal 262. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 262 mengatur Tipologi kawasan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam. |
Jelaskan isi Pasal 263. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 263 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menjadi pengelola kawasan. (2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Apa yang diatur dalam Pasal 263? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 263 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menjadi pengelola kawasan. (2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Bagaimana bunyi Pasal 263? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 263 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menjadi pengelola kawasan. (2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Apa isi Pasal 263? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 263 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menjadi pengelola kawasan. (2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Ringkasan Pasal 263. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 263 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menjadi pengelola kawasan. (2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Terangkan isi Pasal 263. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 263 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menjadi pengelola kawasan. (2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Apa ketentuan Pasal 263? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 263 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menjadi pengelola kawasan. (2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Uraikan Pasal 263. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 263 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang menjadi pengelola kawasan. (2) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . |
Jelaskan isi Pasal 264. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 264 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan merupakan kegiatan memeriksa dan menilai pemenuhan indikator kinerja kawasan sesuai dengan Standar Teknis Kawasan yang telah ditetapkan. (2) Has. |
Apa yang diatur dalam Pasal 264? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 264 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan merupakan kegiatan memeriksa dan menilai pemenuhan indikator kinerja kawasan sesuai dengan Standar Teknis Kawasan yang telah ditetapkan. (2) Has. |
Bagaimana bunyi Pasal 264? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 264 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan merupakan kegiatan memeriksa dan menilai pemenuhan indikator kinerja kawasan sesuai dengan Standar Teknis Kawasan yang telah ditetapkan. (2) Has. |
Apa isi Pasal 264? | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang | Pasal 264 mengatur (1) Pengawasan kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan merupakan kegiatan memeriksa dan menilai pemenuhan indikator kinerja kawasan sesuai dengan Standar Teknis Kawasan yang telah ditetapkan. (2) Has. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.